Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Kiaracondong tetap boleh berjualan, tetapi harus mengikuti aturan. Penataan yang dibahas bersama warga dan pedagang itu mencakup penggunaan lapak, jam operasional, kebersihan, serta pengaturan parkir.
Farhan menyampaikan hal tersebut saat meninjau Pasar Kiaracondong, Selasa (13/10). Menurut dia, pembenahan kawasan merupakan hasil kesepakatan warga, pedagang, dan unsur kewilayahan yang dibangun melalui tiga kali pertemuan sejak Oktober 2025.
Keterlibatan masyarakat, kata Farhan, menjadi bagian penting agar penataan sesuai dengan kebutuhan warga sekaligus tetap mengikuti ketentuan. Ia menyebut proses tersebut sebagai pembenahan mandiri yang dikoordinasikan oleh lurah dan camat, atas perintah wali kota serta arahan Gubernur Jawa Barat.
“Ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat,” kata Farhan.
Meski pendekatannya melibatkan warga, Farhan mengingatkan kegiatan berdagang tidak boleh mengganggu kepentingan umum. Pemerintah Kota Bandung tidak melarang masyarakat mencari nafkah sebagai PKL, tetapi penggunaan ruang dan cara berjualan perlu diatur.
Aturan lapak, jam jualan, dan kebersihan PKL
Farhan menyebut ada tiga prinsip yang perlu dipatuhi pedagang. Pertama, PKL tidak boleh menggunakan bangunan permanen maupun semipermanen. Kedua, jam operasional harus jelas dan dibatasi. Ketiga, pedagang wajib menjaga kebersihan lokasi sebelum dan sesudah berjualan.
“Pada prinsipnya PKL bukan tidak boleh berdagang. Boleh berdagang tetapi aturannya jelas. Tidak boleh permanen atau semipermanen, datang bersih pulang bersih dan jam operasionalnya dibatasi,” ujarnya.
Ketentuan itu menjadi bagian dari upaya menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berlangsung tanpa menghalangi fungsi ruang publik. Farhan tidak menyebut rincian jam berjualan yang akan diterapkan. Pengaturan aktivitas pasar dan waktu operasional masih akan dibahas bersama pihak-pihak terkait.
Pembahasan tersebut melibatkan pedagang, warga, lurah, camat, pengelola pasar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam). Keterlibatan berbagai pihak diharapkan membantu menyelaraskan kebutuhan pedagang dengan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan.
Drainase dan trotoar menjadi prioritas awal
Sebelum menata kegiatan perdagangan lebih jauh, pembenahan difokuskan pada pembersihan trotoar dan saluran drainase. Menurut Farhan, saluran di kawasan itu tertutup sedimentasi dan sampah hingga nyaris tidak terlihat. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat aliran air hujan dan meningkatkan potensi genangan.
Risiko itu menjadi perhatian terutama di kawasan permukiman RW 1, Kelurahan Kebon Jayanti. Pemerintah berharap air hujan dapat masuk ke saluran yang telah dibersihkan, lalu mengalir menuju kawasan Sukapura dan tidak meluap ke permukiman warga.
“Yang paling pertama adalah membersihkan trotoar dan drainase. Drainase sudah menghilang karena tumpukan sedimen dan sampah. Itu kita bersihkan dulu supaya ketika hujan turun air masuk ke drainase dan mengalir ke Sukapura, bukan ke permukiman warga,” jelas Farhan.
Urutan pengerjaan tersebut menempatkan fungsi infrastruktur sebagai langkah awal. Setelah perbaikan dilakukan, Pemkot Bandung akan melanjutkan pembahasan mengenai penataan aktivitas perdagangan di kawasan pasar.
Parkir liar juga masuk dalam pembenahan kawasan
Persoalan parkir turut menjadi perhatian karena kendaraan yang berhenti sembarangan di tepi jalan berpotensi menghambat arus lalu lintas. Farhan menegaskan parkir liar tidak boleh dibiarkan, sementara pengaturan parkir akan dibahas bersama pihak yang terlibat dalam penataan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada penarikan tarif parkir secara sepihak tanpa ketentuan yang jelas. “Pada prinsipnya, parkir tidak boleh liar. Tidak boleh tiba-tiba mematok Rp10.000. Semua harus diatur,” tegasnya.
Farhan menyebut lokasi parkir telah tersedia di sisi barat kawasan. Namun, pengaturan parkir, aktivitas pasar, dan jam operasional pedagang tetap perlu dibicarakan bersama agar penerapannya selaras dengan kondisi di lapangan.
Koordinasi lintas wilayah juga diperlukan karena Jalan Kiaracondong melibatkan Kecamatan Kiaracondong di sisi timur dan Kecamatan Batununggal di sisi barat. Farhan berharap kerja sama pemerintah, warga, pedagang, pengelola pasar, dan petugas parkir dapat membuat kawasan lebih tertib dan nyaman, tanpa menutup kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah.
