Isu dugaan penyadapan terhadap Prabowo Subianto mencuat dalam pertemuannya dengan 10 mantan Kapolri. Kompas.com melaporkan Prabowo disebut terkejut saat mendengar kabar bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyadapnya. Tempo mengangkat isu tersebut dalam kaitannya dengan pasal makar.
Informasi itu masih berupa dugaan. Kabar tentang penyadapan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindakan tersebut terjadi. Sementara itu, potongan laporan yang beredar tidak merinci bukti, waktu, ataupun bentuk penyadapan yang dimaksud.
Pertemuan dengan para mantan Kapolri
Prabowo menghimpun 10 mantan Kapolri dalam sebuah pertemuan. Sejumlah laporan media mengaitkan pertemuan itu dengan upaya memperkuat soliditas institusi negara. Isu penyadapan kemudian ikut mencuat dalam pemberitaan mengenai pertemuan tersebut.
SINDOnews juga memberitakan bahwa Idham Azis tidak hadir dan mengutip keterangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai ketidakhadiran itu. Namun, informasi yang tersedia tidak memuat isi penjelasan Tito secara terperinci.
Di sisi lain, InfoPublik memberitakan dukungan purnawirawan Polri terhadap presiden untuk menjalankan kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat. Laporan-laporan itu menempatkan pertemuan para mantan Kapolri dalam konteks hubungan antarpimpinan dan soliditas institusi, meski tidak menjelaskan kaitannya secara langsung dengan dugaan penyadapan.
Dugaan penyadapan belum menjadi kepastian
Pemberitaan tentang reaksi Prabowo dan isu yang disebut dalam pertemuan perlu dibedakan dari konfirmasi bahwa penyadapan benar-benar dilakukan. Dari informasi yang tersedia, belum ada keterangan mengenai dasar dugaan tersebut ataupun penjelasan langsung dari pihak-pihak yang disebut.
Judul laporan Tempo menghubungkan kabar Prabowo mengetahui dugaan penyadapan dengan pasal makar. Namun, bahan pemberitaan yang tersedia tidak merinci bagaimana pasal itu dikaitkan dengan isu tersebut atau siapa yang akan dikenai ketentuan itu. Karena itu, penyebutan pasal makar belum dapat dibaca sebagai kepastian adanya proses hukum.
Perhatian berikutnya tertuju pada penjelasan yang lebih lengkap dari pihak terkait. Keterangan mengenai asal-usul isu, respons Listyo Sigit, serta konteks pembahasan pasal makar diperlukan untuk memperjelas duduk perkara. Sampai ada rincian tersebut, kabar penyadapan tetap harus diperlakukan sebagai dugaan, bukan fakta yang telah terverifikasi.
