Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi akan menghitung ulang luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan merujuk pemantauan satelit SiPongi dan NASA. Data hasil pemeriksaan itu, kata dia, akan diumumkan kepada publik setelah BNPB mengonsolidasikan informasi yang tersedia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kristomei seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan angka luas karhutla yang disampaikan BNPB dengan informasi yang ramai dibicarakan di media sosial.
Kristomei mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah memeriksa data dan fakta berdasarkan hasil pemantauan satelit. Menurut dia, penghitungan itu diperlukan untuk memastikan berapa luas wilayah yang benar-benar terbakar sekaligus melihat dampaknya.
Data luas karhutla akan diperiksa kembali
Angka yang sebelumnya beredar dari BNPB menyebut luas karhutla sekitar 600 hektare. Sementara itu, laporan mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut masih ada 639,23 hektare kawasan hutan dan lahan yang terbakar di enam provinsi.
Data 639,23 hektare tersebut disampaikan Suharyanto dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dipimpin Presiden Prabowo pada Senin (12/10/2026). Dalam rapat itu, Prabowo mengonfirmasi angka tersebut kepada Suharyanto, yang saat itu masih menjabat Kepala BNPB. Suharyanto membenarkan laporan itu.
Perbedaan angka yang muncul menjadi salah satu hal yang hendak dipastikan Kristomei melalui pemeriksaan ulang. Ia menyebut SiPongi dan hasil pemantauan NASA sebagai sumber yang akan digunakan untuk melihat luas area terbakar. Penghitungan tersebut juga akan mencakup dampak kebakaran.
“Saya cek dulu data dan fakta yang ada saat ini, dengan berdasarkan satelit, misal SiPongi kan ada tuh, kemudian hasil pantauan NASA juga, berapa sih luasan yang sebenarnya itu, kan itu bisa dihitung itu dan dampaknya apa.”
Kristomei belum menyampaikan angka baru hasil penghitungan. Ia menegaskan hasil pemeriksaan akan diumumkan setelah BNPB mengonsolidasikan data. Dengan demikian, angka yang disampaikan sebelumnya akan ditinjau kembali berdasarkan informasi satelit yang tersedia.
BNPB utamakan pencegahan korban jiwa
Di tengah proses verifikasi data, Kristomei menekankan bahwa prioritas penanganan karhutla adalah mencegah jatuhnya korban jiwa. Baginya, keselamatan warga harus menjadi perhatian utama dalam merespons kebakaran maupun bencana lain, apa pun status yang nantinya ditetapkan.
“Yang paling penting adalah jangan sampai ada korban. Itu yang pertama. Apa pun kebakaran dan bencananya, hal utama yang harus kita kerjakan adalah memastikan tidak ada korban,” kata Kristomei.
Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penetapan status bencana nasional untuk karhutla. Kristomei mengatakan penentuan tingkatan status masih perlu dilihat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa kecepatan dan tindakan nyata dalam merespons bencana tidak boleh terabaikan oleh pembahasan status.
Menurut Kristomei, respons yang diberikan tetap menjadi hal penting, baik jika bencana dikategorikan sebagai bencana nasional maupun bencana daerah. Ia mengingatkan agar penetapan status tidak berhenti pada nama atau label tanpa diikuti langkah penanganan.
Prabowo minta perhatian pada penjagaan hutan
Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyoroti kebutuhan personel untuk menjaga hutan. Setelah mendengar laporan bahwa luas area yang masih terbakar di enam provinsi mencapai 639,23 hektare, Prabowo meminta agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerima penyampaian mengenai penambahan polisi hutan.
Prabowo menyebut permintaan 70.000 polisi hutan berkaitan dengan upaya menjaga kawasan hutan. Namun, bahan yang disampaikan tidak merinci tindak lanjut atas permintaan tersebut maupun kaitannya dengan hasil pemeriksaan ulang luas karhutla.
Penghitungan berbasis SiPongi dan pemantauan NASA kini menjadi bagian dari langkah awal Kristomei setelah memimpin BNPB. Publik masih menunggu angka yang akan diumumkan lembaga itu, sementara pesan yang disampaikan kepala BNPB menempatkan keselamatan warga dan respons cepat sebagai perhatian utama dalam penanganan karhutla.
