Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendesak reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) saat berbicara di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Ia menilai komposisi anggota tetap dewan itu sudah tidak mencerminkan kondisi dunia saat ini dan reformasi diperlukan untuk menjaga perdamaian serta keamanan global.
Pernyataan itu disampaikan Guterres dalam acara Foreign Policy Circle Talks bertema “Eight Decades of the United Nations: What’s Next?”. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir turut hadir dalam forum tersebut.
Guterres menyoroti susunan lima anggota tetap DK PBB, yakni Amerika Serikat, Inggris, China, Rusia, dan Prancis. Menurut dia, susunan itu tidak lagi mewakili realitas dunia masa kini.
“Kita juga harus mereformasi Dewan Keamanan. Anggota tetap Dewan Keamanan saat ini terdiri dari tiga negara Eropa, satu negara Amerika Utara, dan negara Asia. Apakah komposisi ini relevan dengan dunia saat ini? Apakah badan ini mencerminkan realitas dunia masa kini? Jelas tidak,” kata Guterres.
Guterres soroti peran anggota tetap dalam konflik
Desakan reformasi, menurut Guterres, bukan semata soal komposisi keanggotaan. Ia mengaitkannya dengan kemampuan PBB menjalankan mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Dalam paparannya, Guterres menyampaikan kritik tajam terhadap perilaku sebagian anggota tetap. Ia mengatakan, negara-negara yang memiliki posisi khusus di DK PBB terkadang justru memulai perang dan mengabaikan hukum internasional.
“Sayangnya, saat ini kita justru melihat anggota tetap Dewan Keamanan terkadang memulai perang dengan mengabaikan hukum internasional, yang pada akhirnya sangat membatasi kemampuan PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan dunia,” ujarnya.
Guterres tidak menyebut negara tertentu dalam pernyataan tersebut. Namun, kritiknya menyoroti dilema yang dihadapi PBB: badan yang bertugas menjaga keamanan dunia dapat terhambat ketika anggota tetapnya sendiri bertindak dengan cara yang, menurut dia, membatasi upaya perdamaian.
Reformasi DK PBB juga menjadi salah satu pokok pembicaraan dalam pertemuan bilateral Guterres dan Arrmanatha. Menlu RI menyampaikan tiga pesan kepada Sekjen PBB, mulai dari pentingnya multilateralisme hingga komitmen Indonesia terhadap organisasi internasional itu.
Indonesia dorong PBB lebih relevan
Pesan pertama Arrmanatha adalah multilateralisme merupakan keharusan, khususnya bagi Indonesia dan negara-negara Global South. Ia menilai tak ada satu negara pun, sekuat apa pun, yang mampu menghadapi berbagai tantangan sendirian.
Pesan kedua menyangkut reformasi PBB dan sistem multilateral. Arrmanatha menegaskan, reformasi bukan dimaksudkan untuk melemahkan organisasi tersebut, melainkan membuatnya lebih relevan dan berfungsi bagi dunia saat ini maupun masa depan.
Dalam konteks itu, Indonesia ingin agar DK PBB menjadi ruang untuk mencari jalan keluar, bukan terhambat oleh penggunaan hak veto. Arrmanatha menyampaikan Indonesia akan mendorong dampak yang lebih baik melalui pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
“Dewan Keamanan harus menjadi ruang untuk solusi, bukan ruang untuk veto,” kata Arrmanatha.
Pesan ketiga adalah komitmen Indonesia terhadap PBB. Arrmanatha menyatakan Indonesia akan terus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian serta ikut membentuk agenda organisasi itu dalam isu keamanan, kemanusiaan, dan pembangunan.
Ia juga menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina. Dukungan tersebut, kata Arrmanatha, diarahkan pada tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan solusi dua negara.
Reformasi jadi ujian bagi kerja sama global
Pernyataan Guterres dan pesan Indonesia sama-sama menempatkan pembaruan tata kelola PBB sebagai kebutuhan. Bagi Guterres, komposisi DK PBB yang tidak mencerminkan dunia masa kini dan tindakan anggotanya dapat membatasi kemampuan lembaga itu menjaga perdamaian.
Sementara bagi Indonesia, multilateralisme tetap penting, tetapi perlu diperkuat agar mampu menjawab tantangan global. Dorongan agar DK PBB menjadi ruang solusi menunjukkan harapan bahwa perbedaan kepentingan negara-negara dapat dikelola melalui kerja sama.
Perdebatan mengenai reformasi akan terus berhadapan dengan kepentingan negara anggota dan struktur yang berlaku. Namun, tuntutan untuk membuat PBB lebih representatif dan efektif kembali mengemuka—dengan harapan lembaga itu dapat menjalankan perannya dalam menjaga keamanan, membantu agenda kemanusiaan, dan mendorong pembangunan.
