Presiden Prabowo Subianto menyinggung koalisi besar, persatuan nasional, ketahanan pangan, kebakaran hutan, hingga tekanan terhadap pasar modal dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10). Dalam pidato itu, ia juga memuji kerja Kabinet Merah Putih selama dua tahun pertama pemerintahannya.
Prabowo mengatakan para menteri dan pejabat yang menjadi pembantunya telah bekerja keras di tengah tantangan yang berat. Ia menyebut dinamika global, termasuk konflik terbuka dan perang dagang, ikut membentuk situasi yang harus dihadapi pemerintah.
“Saya merasa bahwa saudara-saudara telah bekerja dengan sangat keras,” kata Prabowo dalam taklimatnya. Ia menyampaikan penghargaan atas upaya jajaran kabinet menjalankan tugas untuk bangsa dan rakyat.
Prabowo menjelaskan alasan koalisi besar
Prabowo mengakui koalisi politik pemerintahannya memiliki jumlah kekuatan yang besar. Ia mengatakan langkah itu diambil karena ingin mengajak sebanyak mungkin pihak bersatu untuk mendorong perbaikan kehidupan masyarakat.
Besarnya koalisi, menurut dia, kerap dikritik sebagai kabinet yang gemuk dan tidak efisien. Namun, Prabowo berpendapat skala Indonesia perlu menjadi pertimbangan. Ia menyebut jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta jiwa dan wilayah fisiknya sebesar Eropa.
Di sisi lain, ia menilai elite nasional masih menghadapi persoalan berupa sekat-sekat dan ego sektoral. Kompetisi dan perbedaan, kata Prabowo, merupakan bagian dari demokrasi. Meski demikian, persatuan nasional tetap diperlukan agar perbedaan tidak menghambat kepentingan bersama.
Prabowo juga membandingkan situasi politik Indonesia dengan dinamika di sejumlah negara Eropa. Ia menyinggung keadaan di Prancis dan Italia, serta menyebut kondisi yang berkembang di kawasan itu sebagai pelajaran mengenai tantangan demokrasi.
Persatuan dan ketahanan di tengah tekanan
Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan persatuan dengan pengalaman sejarah Indonesia. Ia menyebut sejumlah gerakan dan pemberontakan masa lalu, seperti DI/TII, APRA, RMS, PRRI/Permesta, dan Pemberontakan Madiun 1948. Menurut dia, kekuatan asing kerap ikut campur dan mendorong perpecahan di dalam negeri.
Pernyataan mengenai campur tangan asing itu disampaikan sebagai pandangan Prabowo dalam menjelaskan tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Ia menilai bangsa ini tetap mampu bertahan. Prabowo juga mengingatkan bahwa pada periode 1997 hingga 1998, ada pihak yang memperkirakan Indonesia akan segera pecah, tetapi ramalan tersebut tidak terbukti.
Ia kemudian menyoroti perubahan lanskap global yang membuat urusan ekonomi tak bisa dilepaskan dari politik dan pertahanan. Prabowo menyebut mata uang, perdagangan ekspor-impor, hingga pangan dapat digunakan sebagai instrumen persaingan antarnegara.
“Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata,” ujar Prabowo.
Karena itu, ia mengatakan bisnis tidak dapat lagi dilihat semata-mata sebagai urusan komersial. Prabowo juga menyebut sejak awal pemerintahannya, bahkan sebelum dilantik saat masih menjabat menteri pertahanan pada era Presiden Joko Widodo, ia berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
Kebakaran hutan dan sorotan terhadap MSCI
Isu lingkungan turut menjadi bagian dari taklimat tersebut. Prabowo mengatakan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah tidak semata-mata terjadi karena faktor alam. Ia meminta kepolisian dan aparat intelijen menyelidiki korporasi maupun pihak lain yang dinilai bertanggung jawab.
Prabowo menyebut kebakaran yang membahayakan kesehatan jutaan orang sebagai “terorisme lingkungan” dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia meminta pemerintah tidak menganggap persoalan itu sebagai perkara ringan, serta memerintahkan jajarannya mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar dan terlibat.
“Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan melanggar,” ucapnya. Ia menegaskan penanganan akan dilakukan secara masif dan ditindaklanjuti melalui pengusutan hingga tuntas.
Pada bagian ekonomi, Prabowo mengirim pesan kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) di tengah ancaman penurunan status pasar modal Indonesia. Ia menyatakan Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan, meski mengakui tantangan dan gangguan yang dihadapi masih besar.
Rangkaian isu yang disampaikan dalam sidang kabinet itu memperlihatkan luasnya agenda yang ingin ditekankan Prabowo: menjaga persatuan politik, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menindak pelanggaran lingkungan. Pelaksanaan arahan tersebut akan bergantung pada langkah konkret kementerian dan lembaga, termasuk tindak lanjut atas penyelidikan kebakaran serta respons pemerintah terhadap tekanan di pasar modal.
