Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang akan ditopang kerja sama lima tahun antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Kesepakatan yang ditandatangani di Balai Kota Jakarta pada Senin, 26 Oktober 2026, itu mencakup dana kompensasi sekitar Rp 362 miliar dari DKI untuk Bekasi.
Kesepakatan ini mengikat dua daerah yang menghadapi persoalan sampah saling berkaitan. Sampah dari Jakarta ditangani di Bantargebang, yang berada di wilayah Bekasi. Pemerintah kedua daerah juga perlu memperhitungkan keberadaan TPA Sumur Batu saat merancang penanganan sampah di kawasan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintahannya akan memenuhi kewajiban yang telah disepakati tepat waktu. Ia menyebut pembahasan dengan Pemkot Bekasi berlangsung lancar. Pramono juga mengapresiasi dukungan DPRD DKI dalam proses kerja sama itu, seperti diberitakan detikNews.
Kompensasi Rp 362 miliar untuk lima tahun
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjelaskan, dana kompensasi akan mendukung sejumlah program bagi warga yang terdampak pengelolaan sampah. Penggunaannya meliputi dukungan sosial, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, fasilitas kesehatan, serta perbaikan lingkungan.
Rincian tersebut menempatkan kompensasi bukan sekadar pembayaran antarpemerintah. Dana itu juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pengelolaan sampah. Tri menyebut kontribusi DKI untuk lima tahun mendatang diperkirakan mencapai Rp 362 miliar.
Besaran dana untuk 2027 dihitung dengan formula yang memperhitungkan volume sampah dan jumlah hari dalam setahun. Perhitungan itu juga menggunakan tarif retribusi Rp 25.000 per meter kubik, faktor konversi 4,5, serta penyesuaian 120 persen. Pramono menyampaikan unsur-unsur tersebut saat menjelaskan perhitungan kompensasi, menurut laporan detikNews.
Pemprov DKI menyatakan akan berupaya melaksanakan kewajiban sesuai jadwal. Bagi Bekasi, kepastian mengenai kontribusi tersebut berkaitan dengan pembiayaan program warga dan perbaikan di sekitar Bantargebang. Namun, rincian pembagian dana untuk masing-masing program tidak dijabarkan dalam keterangan yang disampaikan saat penandatanganan.
Timbunan sampah dinilai tak bisa ditangani sendiri
Tri menyebut pembahasan kerja sama berlangsung sekitar lima tahun sebelum mencapai kesepakatan. Ia memperkirakan timbunan sampah di wilayah Jakarta mencapai 80 juta ton, sementara di Bekasi sekitar 25 juta ton. Angka itu menggambarkan skala persoalan yang, menurutnya, tidak dapat diselesaikan oleh satu pemerintah daerah saja.
Besarnya timbunan tersebut menjadi alasan kedua daerah perlu menyelaraskan penanganan di Bantargebang dan Sumur Batu. Kesepakatan terbaru diharapkan menjadi pijakan untuk bekerja bersama menghadapi sampah yang telah menumpuk selama puluhan tahun. Demokratis.co.id juga melaporkan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat penanganan persoalan yang melibatkan kedua wilayah.
Kerja sama itu sekaligus berlangsung ketika DKI dan Bekasi menyiapkan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pramono menyampaikan rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa. Pemprov DKI, kata dia, sedang memfinalisasi rencana pembangunan fasilitas tersebut bersama Danantara.
Rencana PLTSa masih dalam tahap finalisasi
Fasilitas yang disiapkan DKI direncanakan berada di kawasan Bantargebang, berdekatan dengan TPST yang dikelola pemerintah provinsi. Pramono juga menyebut DKI dan Bekasi akan memiliki fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah. Keterangan yang tersedia belum merinci jadwal pembangunan maupun kapasitas fasilitas tersebut.
Rencana itu menambah dimensi kerja sama kedua daerah. Perjanjian pengelolaan dan kompensasi menjadi bagian yang telah disepakati, sedangkan proyek pengolahan berbasis teknologi masih disiapkan. Karena itu, realisasi PLTSa akan bergantung pada penyelesaian rencana yang saat ini difinalisasi DKI bersama Danantara.
Pramono menegaskan komitmen DKI untuk memenuhi isi kesepakatan, terutama kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai waktu. Bagi Pemkot Bekasi, pekerjaan berikutnya mencakup pelaksanaan program yang didukung dana kompensasi. Sementara itu, rencana fasilitas pengolahan sampah masih menunggu proses finalisasi sebelum pembangunan dapat berjalan.
