Yusril Ihza Mahendra mendorong revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) agar cakupannya selaras dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi atau UNCAC. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu, ada perbuatan yang dapat masuk kategori korupsi menurut konvensi, tetapi belum diperlakukan demikian di Indonesia.
Gagasan tersebut disampaikan Yusril setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Seperti diberitakan detikNews, ia menilai perlu ada penyelarasan aturan nasional dengan UNCAC, yang telah diratifikasi Indonesia. ANTARA juga melaporkan Yusril memberikan keterangan kepada media di kompleks istana pada hari yang sama.
Usulan ini masih berupa dorongan untuk mengkaji dan menyelaraskan aturan. Yusril belum menyampaikan rincian pasal yang hendak diubah atau bentuk akhir revisinya. Ia juga menyatakan terbuka bila pembahasan nantinya diajukan sebagai usul pemerintah maupun DPR.
Perbuatan di sektor swasta ikut disorot
Yusril mencontohkan sejumlah perbuatan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam pembahasan definisi korupsi, termasuk pencucian uang dan penipuan. Ia mengaitkan perluasan cakupan itu dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara, serta menyebut keterlibatan pihak swasta sebagai bagian dari persoalan yang perlu diselaraskan dengan UNCAC.
Salah satu contoh yang ia angkat adalah praktik under invoicing di bidang pertambangan. Istilah itu merujuk pada pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Yusril juga menyinggung pencurian ikan di laut. Ia menyebut nilai kerugian dari persoalan-persoalan tersebut mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
Angka itu disampaikan Yusril ketika menjelaskan alasan agar cakupan tindak pidana korupsi ditinjau kembali. Pernyataannya belum disertai rincian perhitungan maupun pemisahan nilai kerugian untuk masing-masing contoh. Karena itu, besaran tersebut merupakan klaim yang ia sampaikan dalam konteks dorongan revisi, bukan angka terperinci untuk setiap jenis pelanggaran.
Memasukkan perbuatan tertentu ke dalam cakupan UU Tipikor akan membutuhkan rumusan hukum yang jelas. Dalam usulan Yusril, penyelarasan dengan UNCAC menjadi pijakan pembahasan. Namun, rincian tentang bagaimana pencucian uang, penipuan, atau praktik di sektor swasta akan dirumuskan dalam undang-undang belum dijelaskan.
Revisi dikaitkan dengan perubahan hukum pidana
Yusril menghubungkan rencana peninjauan UU Tipikor dengan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia juga menyebut Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset, yang saat ini masih dibahas di DPR. Menurut dia, perkembangan aturan-aturan tersebut membuat penyelarasan UU Tipikor perlu dipertimbangkan.
Kaitan itu menempatkan revisi dalam pembahasan yang lebih luas tentang kesesuaian antarperaturan. Yusril belum merinci hubungan pasal demi pasal antara UU Tipikor, KUHP, KUHAP, dan RUU Perampasan Aset. Ia juga belum memastikan jalur pengajuan revisi. Pilihan antara usul pemerintah dan DPR masih terbuka, sehingga belum ada rancangan perubahan yang dipaparkan kepada publik dalam keterangannya.
Dengan demikian, tahap berikutnya adalah mengkaji ruang lingkup definisi korupsi dan menilai penyelarasannya dengan aturan yang telah berubah atau masih dibahas. Pemerintah belum mengumumkan rumusan baru dalam pernyataan Yusril. Gagasan yang ia sampaikan di istana masih berpusat pada perlunya kajian dan penyerasian dengan UNCAC.
