Pemprov Kalimantan Timur memberi insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang bersedia memindahkan registrasinya ke provinsi tersebut. Dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga Desember 2023, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk mutasi dari luar daerah dibebaskan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan kebijakan itu diarahkan untuk mendorong pemilik kendaraan yang beroperasi di Kaltim agar menggunakan pelat daerah. DDTCNews melaporkan, pemerintah provinsi juga ingin memperbaiki pencatatan kendaraan yang beraktivitas di wilayahnya.
Ismiati menyebut keberadaan kendaraan dari luar provinsi bukan semata-mata karena stok kendaraan di Kaltim tidak mencukupi. “Kami melihat masih ada kendaraan dari luar Kaltim bukan karena alasan persediaan unit yang kurang, tetapi memang mereka menggunakan kendaraan dari luar daerah,” ujarnya, dikutip DDTCNews pada 9 Desember 2023.
Mutasi kendaraan menjadi sasaran insentif
Pembebasan BBNKB untuk mutasi memberi pemilik kendaraan kesempatan mengalihkan administrasi kendaraannya ke Kaltim tanpa membayar bea tersebut selama program berjalan. Insentif ini berbeda dari penghapusan denda pajak, sebab manfaatnya ditujukan khusus kepada kendaraan yang berpindah registrasi dari luar daerah.
Menurut Ismiati, apabila kendaraan itu beralih menjadi kendaraan berpelat KT, pembayaran pajak kendaraannya juga akan dilakukan di Kaltim. Dengan demikian, dorongan mutasi berkaitan dengan pembaruan data kendaraan sekaligus penempatan pembayaran pajak di wilayah tempat kendaraan tersebut digunakan.
Namun, program itu tidak hanya menyasar pemilik kendaraan dari luar provinsi. Pemprov Kaltim juga menawarkan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu maupun yang memiliki tunggakan. Rangkaian insentif tersebut berlaku sampai Desember 2023, menurut keterangan yang diberitakan DDTCNews.
Potongan berbeda menurut waktu pembayaran
Bagi wajib pajak yang membayar sebelum tanggal jatuh tempo, besaran potongan ditentukan oleh jarak waktu pembayaran. Pembayaran yang dilakukan 0–30 hari sebelum jatuh tempo mendapat diskon 2 persen. Jika dilakukan 31–60 hari sebelumnya, potongannya 5 persen.
Potongan lebih besar, yakni 10 persen, diberikan kepada mereka yang membayar 61–90 hari sebelum jatuh tempo. Ketentuan ini membuat besaran insentif bergantung pada seberapa awal pajak dilunasi. Rincian tersebut merupakan diskon pembayaran tepat waktu, bukan pengurangan untuk tunggakan.
Wajib pajak yang menunggak juga memperoleh keringanan dengan besaran berbeda. Untuk tunggakan selama dua tahun, diskonnya 10 persen. Potongan naik menjadi 20 persen bagi tunggakan tiga tahun dan 30 persen untuk tunggakan empat tahun. Adapun tunggakan lima tahun mendapat potongan 40 persen.
Skema itu membedakan masa tunggakan, sehingga pemilik kendaraan dapat mengetahui besaran diskon berdasarkan lamanya kewajiban pajak belum dibayar. Sementara itu, Bapenda juga memasukkan pembebasan pajak progresif serta BBNKB kedua dan seterusnya ke dalam daftar insentif. Keterangan yang tersedia tidak merinci persyaratan maupun tata cara pengajuan untuk tiap fasilitas tersebut.
Program berakhir pada Desember 2023
Ismiati mengimbau wajib pajak memanfaatkan keringanan selama masa program. Ia menyatakan keadaan akan kembali ke ketentuan normal setelah periode itu berakhir. “Tahun depan sudah kembali normal seperti biasa, denda dan sebagainya,” kata Ismiati, sebagaimana dikutip DDTCNews.
Pernyataan tersebut menandai batas waktu kebijakan: fasilitas yang disebutkan berlaku dalam program hingga Desember 2023, bukan penghapusan denda permanen. Karena itu, besaran potongan dan pembebasan yang diberitakan terkait dengan periode tersebut. Bahan pemberitaan yang tersedia tidak mencantumkan perpanjangan program setelah akhir tahun.
Bapenda Kaltim juga menyiapkan hadiah uang tunai senilai Rp5 miliar bagi wajib pajak patuh. Hadiah itu direncanakan diundi pada tahun berikutnya. Informasi yang dilaporkan tidak menjelaskan jadwal pengundian ataupun mekanisme penentuan penerima, sehingga perkembangan yang disebutkan berikutnya adalah pelaksanaan undian tersebut.
