Mahasiswa hukum UIN Walisongo Semarang mempelajari cara masyarakat ikut menjaga perilaku hakim melalui Judicial Integrity Class yang digelar bersama Komisi Yudisial (KY). Kelas pertemuan ketiga itu berlangsung di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin, 2 November 2026, sebagai bagian dari peringatan 13 tahun Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM).
Materi kegiatan berfokus pada kewenangan KY dalam menerima laporan dugaan pelanggaran etik dan memantau perilaku hakim. Pembahasan juga menekankan batas penting pengawasan: KY dapat menilai perilaku, tetapi tidak berwenang mengoreksi isi putusan atau pertimbangan hukum hakim.
Menurut laporan Joglo Jateng, kegiatan tersebut merupakan bagian dari kerja sama KY dengan UIN Walisongo melalui FKHM Fakultas Syariah dan Hukum. Anggota KY yang juga Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Abhan, membuka acara. Dari pihak kampus, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, M. Harun, turut menyampaikan sambutan.
Mahasiswa mempelajari jalur laporan etik
Dua pemateri, Juma’in dan Ariefa Nursyamsiah, menguraikan kedudukan, tugas, serta kewenangan KY. Sesi yang dimoderatori Fandi Ardan Mubaraq itu juga membahas hubungan pengawasan KY dengan Mahkamah Agung (MA), termasuk bagaimana kedua lembaga menjalankan tanggung jawabnya tanpa mengganggu independensi hakim dalam memutus perkara.
Juma’in menjelaskan dasar pengawasan hakim, antara lain Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kerangka tersebut, MA menjalankan pengawasan internal, sedangkan KY melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dengan mengacu pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
Peserta dikenalkan pada tahapan penanganan laporan masyarakat. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan, lalu dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi. Jika pemeriksaan berlanjut, perkara ditangani secara tertutup sebelum keputusan diambil dalam sidang pleno. KY kemudian dapat mengeluarkan rekomendasi sanksi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Alur itu memberi gambaran bahwa laporan tidak langsung berujung pada sanksi. Ada pemeriksaan untuk memastikan dugaan pelanggaran ditangani melalui prosedur yang berlaku. Materi ini sekaligus membantu mahasiswa memahami bentuk partisipasi publik dalam pengawasan etik, bukan sekadar mengetahui nama lembaga atau aturan yang mengaturnya.
Pengawasan etik tidak mengubah putusan
Batas kewenangan menjadi salah satu pokok pembahasan. KY menangani dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku hakim, misalnya sikap tidak netral, konflik kepentingan, tindakan yang tidak patut selama persidangan, atau pertemuan yang tidak semestinya dengan pihak yang berperkara.
Namun, pengawasan etik berbeda dari pemeriksaan terhadap substansi perkara. KY tidak memiliki kewenangan membatalkan putusan pengadilan maupun menilai benar atau salahnya pertimbangan hukum hakim. Pemisahan itu diperlukan agar akuntabilitas perilaku tetap berjalan, sementara kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak diintervensi.
Materi kelas juga mencakup pemantauan persidangan. Pengawasan KY dapat menyentuh perilaku hakim, jalannya sidang, serta keadaan dan pelayanan pengadilan bagi masyarakat. Dengan begitu, perhatian tidak hanya diberikan setelah muncul laporan, tetapi juga pada proses dan lingkungan peradilan yang dialami pencari keadilan.
Hubungan KY dan MA dibahas melalui prinsip saling mengimbangi dan tanggung jawab bersama. Keduanya perlu menjalankan fungsi secara proporsional: pengawasan etik harus efektif, tetapi tidak berubah menjadi campur tangan terhadap urusan teknis yudisial. Keseimbangan itu menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap lembaga peradilan.
Kolaborasi kampus diarahkan ke praktik
Diskusi mahasiswa dengan para pemateri menyinggung penerapan pengawasan, batas kewenangan lembaga, dan tantangan membangun peradilan berintegritas. Ketua FKHM, Muhammad Dafa Aditya, berharap mahasiswa tidak berhenti pada pemahaman aturan tertulis, tetapi juga mampu mengkaji bagaimana pengawasan hakim berlangsung dalam praktik ketatanegaraan dan peradilan.
Bagi FKHM, kelas ini masuk dalam rangkaian kegiatan harlah ke-13. Bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, kerja sama tersebut menjadi ruang belajar yang menghubungkan kajian hukum dengan kerja lembaga pengawas. Kegiatan ini juga memberi mahasiswa kesempatan berdialog langsung dengan pihak yang menjalankan fungsi pengawasan.
Melalui Judicial Integrity Class, KY dan FKHM mendorong keterlibatan mahasiswa dalam memahami akuntabilitas peradilan tanpa mengaburkan batas independensi hakim. Kelas ketiga ini berlangsung sebagai bagian dari kolaborasi edukasi antara kedua pihak; bahan yang tersedia tidak menyebut jadwal kegiatan berikutnya.
