ChatHPT, asisten kecerdasan buatan yang dikembangkan Muhammadiyah, dirancang untuk memudahkan masyarakat mencari rujukan keagamaan tanpa mengambil alih kewenangan mengeluarkan fatwa. Jawabannya bersandar pada dokumen resmi Majelis Tarjih dan Tajdid, sementara persoalan baru atau kasus khusus tetap perlu ditanyakan kepada ulama yang berwenang.
Layanan itu diperkenalkan dalam rangkaian Musyawarah Nasional Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Laporan Muhammadiyah.or.id mengenai agenda peluncuran menyebut acara berlangsung pada 11 November. Sebelumnya, laporan lain dari media yang sama menyebut ChatHPT akan diluncurkan pada pembukaan Munas, 5 November. Kedua laporan itu mencantumkan tanggal berbeda.
Peluncuran resmi ditandai dengan penekanan tombol oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama sejumlah pimpinan organisasi. Mereka antara lain Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ustadi Hamsah, Ketua PWM Jawa Timur Sukadiono, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Mundakir.
Jawaban disertai sumber yang bisa ditelusuri
ChatHPT ditujukan kepada kader Muhammadiyah maupun masyarakat luas yang ingin mengakses putusan, fatwa, dan dokumen keagamaan organisasi. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan melalui percakapan digital, lalu menelusuri sumber yang dipakai untuk menyusun jawaban. Cara ini diharapkan membantu pembaca yang sebelumnya harus mencari dokumen secara manual.
Menurut penjelasan dalam Panduan Lengkap ChatHPT edisi November 2026, sistem ini bukan mufti digital. Perannya terbatas pada membantu pencarian, pemahaman, dan peringkasan keputusan yang sudah tersedia. Jika pertanyaan menyangkut persoalan baru atau kondisi pribadi yang membutuhkan penilaian khusus, pengguna diarahkan berkonsultasi kepada Majelis Tarjih atau ulama yang memiliki kewenangan.
Pembedaan itu penting karena jawaban yang dihasilkan mesin bukan keputusan agama baru. ChatHPT menyampaikan penjelasan berdasarkan dokumen yang ditemukan, bukan menetapkan hukum secara mandiri. Pengguna juga dapat memeriksa tautan dan rujukan yang menyertai hasil pencarian.
Secara teknis, ChatHPT memakai pendekatan Retrieval-Augmented Generation atau RAG. Sistem terlebih dahulu mencari informasi dalam kumpulan dokumen yang sudah diindeks. Setelah menemukan bagian yang terkait dengan pertanyaan, AI menyusun jawaban berdasarkan materi tersebut, bukan bebas mengambil kesimpulan dari sumber yang tidak terverifikasi.
Alurnya dimulai dari pertanyaan pengguna. Sistem mengenali istilah dan konsep yang berkaitan, mencari dokumen, lalu merangkai jawaban dari bagian yang dinilai relevan. Hasilnya dapat memuat penjelasan, dalil, catatan, kesimpulan, dan tautan menuju naskah rujukan. Dengan begitu, pembaca punya jalan untuk mengecek dasar jawaban, bukan hanya menerima hasil percakapan.
Kedudukan dokumen menentukan prioritas
Dokumen yang dipakai tidak diperlakukan dengan bobot sama. Panduan ChatHPT menetapkan urutan rujukan: putusan Munas atau Muktamar yang telah ditanfidzkan mendapat prioritas di atas fatwa. Fatwa, pada gilirannya, lebih diutamakan daripada materi dalam rubrik tanya jawab agama. Susunan ini dimaksudkan agar hasil jawaban mencerminkan kedudukan produk keilmuan Tarjih.
Panduan tersebut memberi contoh pertanyaan tentang hukum menyalatkan jenazah seorang koruptor. Karena tidak menemukan fatwa yang secara langsung menjawab pertanyaan itu, ChatHPT mengaitkannya dengan keputusan dan argumentasi Tarjih yang relevan. Jawaban yang disusun menyatakan bahwa jenazah seorang Muslim yang berdosa tetap disalatkan.
Contoh itu bukan fatwa baru yang diterbitkan oleh sistem. Ia merupakan hasil penelusuran terhadap rujukan yang tersedia. Jika pengguna membutuhkan keputusan yang otoritatif, persoalan tersebut tetap harus dikonfirmasi kepada Majelis Tarjih.
Umpan balik melibatkan tim dan Majelis Tarjih
Pengguna dapat memberi penilaian atau melaporkan jawaban yang dianggap bermasalah. Masukan itu bisa dipakai tim pengembang untuk memperbaiki pencarian, instruksi kepada sistem, maupun pengolahan dokumen. Bila persoalannya menyentuh substansi hukum agama, penanganannya dirujuk kepada Majelis Tarjih, bukan diserahkan kepada AI.
Pengembangan ChatHPT melibatkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, serta LabMu. Majelis Tarjih menangani otoritas keilmuan, MPI mengelola dokumentasi dan kanal digital, sedangkan LabMu mengembangkan aspek teknologinya. Pembagian ini menempatkan AI sebagai sarana akses, bukan pemegang otoritas keagamaan.
Dengan layanan yang dibuka bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat umum, pengguna dapat menjangkau khazanah Tarjih lewat percakapan digital. Batas penggunaan yang dijelaskan organisasi tetap menjadi pegangan: rujukan dapat dicari melalui ChatHPT, tetapi penetapan fatwa berada pada Majelis Tarjih dan otoritas keilmuan yang berwenang.
