Amien Rais meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto atas kritiknya mengenai reformasi Polri. Namun, mantan Ketua MPR itu juga mendesak aparat mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang disebut menyasar nomor telepon presiden dan sejumlah tokoh.
Dalam video yang dikutip Warta Ekonomi pada Rabu, 4 November 2026, Amien mengatakan pandangannya tentang hubungan presiden dan kepolisian sebelumnya dipengaruhi penilaiannya terhadap reformasi institusi tersebut. “Saya ingin meminta maaf kepada Presiden Prabowo. Beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan bahwa jika ada presiden di dunia ini yang takut kepada polisi, itu hanya ada di Indonesia,” ujar Amien.
Pernyataan itu disampaikan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu tersangka berinisial LSP dikaitkan Warta Ekonomi dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dua orang lainnya berinisial ASN dan EH.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan pada 2025-2026
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersangka dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 3 November 2026. Dalam kesempatan itu, ia menyatakan penyidik telah menetapkan tiga orang dengan inisial tersebut. Pengumuman yang dikutip dalam laporan Warta Ekonomi tidak menyebut nama lengkap para tersangka.
Menurut keterangan Asep, para tersangka diduga menyadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo. Target lain yang disebut mencakup pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, serta perwakilan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Penyidik menduga aktivitas itu berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan tidak berhubungan dengan penegakan hukum. Mereka juga mendalami dugaan penghapusan jejak log elektronik yang disebut terjadi pada Oktober 2026. “Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH,” kata Asep.
Perkara tersebut masih berada dalam proses penyidikan. Karena itu, dugaan keterlibatan para tersangka belum merupakan pembuktian di pengadilan. Asep mengingatkan bahwa pemantauan maupun penyadapan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Amien meminta pihak di balik dugaan penyadapan diungkap
Amien menilai dugaan penyadapan terhadap presiden dan tokoh lain merupakan persoalan serius. Ia membandingkannya dengan skandal Watergate di Amerika Serikat pada masa Presiden Richard Nixon. Perbandingan itu merupakan penilaian Amien, bukan kesimpulan penyidik mengenai perkara yang sedang ditangani.
Ia meminta aparat menjelaskan siapa yang merancang atau memerintahkan tindakan tersebut. Amien juga mempertanyakan apakah dugaan itu merupakan inisiatif Listyo seorang diri atau melibatkan pihak lain, termasuk mantan Presiden Joko Widodo. Sejauh keterangan yang dimuat Warta Ekonomi, dugaan keterlibatan Jokowi disampaikan Amien dan belum dipaparkan sebagai kesimpulan resmi penyidik.
Amien bahkan meminta agar Jokowi ditahan apabila penyidik menemukan bukti keterlibatan. Ia mengaitkan desakan itu dengan keberadaan Jokowi di Jakarta untuk memenuhi panggilan jaksa dalam perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia juga menduga adanya koordinasi antara Jokowi dan Listyo, tetapi tidak menyertakan bukti dalam pernyataan yang diberitakan.
Reformasi Polri kembali menjadi perhatian
Dalam menyampaikan permintaan maaf, Amien turut menyinggung Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Prabowo pada 7 November 2025. Komisi itu dipimpin Jimly Asshiddiqie dan beranggotakan 10 orang. Menurut Amien, setelah bekerja selama tiga bulan, komisi menghasilkan buku setebal 3.000 halaman, tetapi ia belum melihat arah perubahan yang jelas.
Ia mengapresiasi sikap Prabowo dalam menghadapi persoalan tersebut dan berharap pembenahan kepolisian diteruskan secara proporsional. Bagi Amien, pengusutan dugaan penyadapan dan reformasi institusi kepolisian berkaitan dengan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ia juga meminta Presiden tetap konsisten menjalankan pembenahan.
Perkembangan berikutnya bergantung pada penyidikan Bareskrim, termasuk pengungkapan identitas lengkap para tersangka dan bukti yang mendasari dugaan tindak pidana. Hingga laporan tersebut diterbitkan, keterangan yang disampaikan kepada publik masih berupa inisial serta uraian awal mengenai sasaran dan rentang waktu dugaan penyadapan.
