Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 76,59 pada 2026, naik 0,69 poin dari tahun sebelumnya. Namun, capaian nasional itu belum menggambarkan kondisi yang merata: IPM DKI Jakarta tercatat 85,88, sedangkan Papua Pegunungan 55,25. Selisih keduanya mencapai 30,63 poin.
Angka tersebut dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemaparan di Jakarta, Kamis, 5 November 2026. Seperti dilaporkan CNN Indonesia dan InvestorTrust, kenaikan IPM nasional terjadi bersamaan dengan perbaikan indikator kesehatan, pendidikan, serta standar hidup. Di tingkat provinsi, seluruh wilayah juga mencatat peningkatan dibandingkan 2025, meski lajunya berbeda-beda.
Perbedaan capaian antardaerah menjadi catatan penting dari rilis tahun ini. Nilai nasional bergerak naik, tetapi posisi paling atas dan paling bawah masih terpaut jauh. Data tersebut memperlihatkan bahwa kemajuan rata-rata Indonesia berjalan beriringan dengan tantangan untuk memperkecil jarak pembangunan manusia di tiap wilayah.
Empat indikator bergerak naik
IPM menggabungkan ukuran kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam penghitungan 2026, umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,68 tahun, meningkat dari 74,47 tahun pada 2025. Artinya, bayi yang lahir pada tahun tersebut diperkirakan memiliki rentang hidup yang lebih panjang dibandingkan bayi yang lahir setahun sebelumnya.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah tercatat 13,34 tahun, naik dari 13,30 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,16 tahun. Tahun lalu, indikator tersebut berada di angka 9,07 tahun. Kedua ukuran ini menggambarkan perkiraan lama pendidikan yang dapat ditempuh anak serta rata-rata pendidikan yang telah dijalani penduduk dewasa.
Komponen standar hidup juga meningkat. Pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai sekitar Rp13,37 juta pada 2026, bertambah Rp566.000 dari tahun sebelumnya. Angka pengeluaran ini merupakan bagian dari ukuran IPM, bukan semata-mata catatan belanja setiap rumah tangga.
Menurut laporan InvestorTrust, IPM Indonesia menunjukkan kenaikan secara konsisten sejak 2020. Untuk 2026, nilainya masuk kategori tinggi. BPS mencatat 30 provinsi berada dalam kategori tinggi, sementara lima provinsi sudah mencapai kategori sangat tinggi. Masih ada tiga provinsi di kelompok kategori lainnya, termasuk Papua Pegunungan yang mencatat skor terendah.
Jakarta memimpin, Papua Pegunungan terendah
DKI Jakarta kembali berada di urutan teratas dengan skor 85,88. DI Yogyakarta menempati posisi berikutnya dengan 83,43, disusul Kepulauan Riau 81,12. Kalimantan Timur dan Bali melengkapi lima besar, masing-masing dengan nilai 80,09 dan 80,03.
Di sisi berlawanan, Papua Pegunungan memperoleh IPM 55,25. Perbedaan 30,63 poin dari Jakarta menjadi gambaran paling jelas mengenai jarak capaian antardaerah dalam data terbaru. Angka itu tidak menjelaskan sendiri penyebab kesenjangan, tetapi memperlihatkan bahwa posisi provinsi dalam pembangunan manusia belum setara.
Sejumlah perubahan kategori juga tercatat selama setahun. Bali dan Kalimantan Timur berpindah dari kategori tinggi ke sangat tinggi, sedangkan Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan naik dari kategori sedang ke tinggi. CNN Indonesia melaporkan perubahan status tersebut sebagai bagian dari perbaikan yang berlangsung pada beberapa wilayah.
Laju kenaikan provinsi tidak sama
Kenaikan terbesar sepanjang 2025–2026 terjadi di DI Yogyakarta, sebesar 0,95 poin. Sulawesi Tengah menyusul dengan tambahan 0,87 poin, sementara IPM DKI Jakarta bertambah 0,83 poin. Sebaliknya, Papua Tengah mencatat pertumbuhan paling kecil, yakni 0,31 poin. Meski kecepatannya beragam, seluruh provinsi tetap mengalami kenaikan nilai.
Infobanknews mengaitkan peningkatan di DI Yogyakarta dengan sejumlah program pendidikan daerah, antara lain Sleman Pintar, Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana, dan Gunungkidul Cerdas. Di Sulawesi Tengah, laporan itu menyebut revitalisasi 54 satuan pendidikan serta program Mosikola, Berani Cerdas, dan Berani Sehat. Informasi tersebut memberi konteks mengenai program yang berjalan di dua daerah dengan kenaikan tinggi, tanpa menghapus perbedaan capaian di provinsi lain.
Data BPS berikutnya akan menjadi ukuran untuk melihat apakah tren peningkatan dapat terus berlangsung dan apakah jarak antardaerah ikut menyempit. Untuk saat ini, hasil 2026 mencatat dua perkembangan sekaligus: IPM nasional bertambah, tetapi selisih Jakarta dan Papua Pegunungan masih lebih dari 30 poin.
