DKPP menerima lima pengaduan dugaan pelanggaran etik terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Dua aduan telah lolos pemeriksaan materiil dan akan diteruskan ke persidangan, sementara tiga lainnya masih tertahan pada tahapan verifikasi.
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan perkembangan itu di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 November 2026. Ia belum mengungkap siapa pelapor dalam dua perkara yang siap dilimpahkan. DKPP juga belum memastikan apakah aduan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana termasuk di dalamnya.
“Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca-putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil,” kata Dewa.
Menurut dia, dua pengaduan lain masih diperiksa kelengkapan administrasinya sebelum dapat masuk ke pemeriksaan materiil. Satu laporan lainnya belum memenuhi ketentuan administrasi. Dewa mengatakan seluruh laporan tetap ditangani, tetapi pemeriksaan harus berlangsung cermat dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Dua laporan siap menuju persidangan
Kelima laporan itu diterima DKPP pada 8, 9, 13, dan 14 Oktober 2026. Data yang disampaikan DKPP mencatat nomor pengaduan 038/01-08/SET-02/X/2026, 039/01-08/SET-02/X/2026, 042/02-12/SET-02/X/2026, 044/02-13/SET/X/2026, serta 045/01-14/SET-02/X/2026.
Hasil lolos verifikasi materiil merupakan tahapan sebelum perkara masuk ke bagian persidangan, bukan putusan tentang benar atau tidaknya dugaan pelanggaran. Identitas pihak yang aduannya memenuhi syarat belum diumumkan oleh Dewa. Karena itu, belum dapat dipastikan apakah laporan Denny berada di antara dua aduan tersebut.
DKPP menyatakan penanganan dilakukan bertahap sesuai pedoman beracara lembaga. Informasi mengenai pihak atau lembaga yang diadukan, menurut keterangan yang diberitakan AFU.id, dapat dilihat masyarakat melalui situs resmi DKPP.
Jumlah laporan yang telah diterima memberi gambaran bahwa pengaduan tidak hanya datang dari satu pihak. Dewa menyebut aduan-aduan itu berasal dari berbagai elemen masyarakat. Namun, ia tidak merinci identitas seluruh pelapor maupun pokok perkara masing-masing.
Denny menyoroti aturan dan pemeriksaan dokumen
Salah satu pengaduan diajukan Denny bersama KIPP, Partai Ummat, FPP TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing. Mereka melaporkan para komisioner KPU RI kepada DKPP. Denny menyebut langkah itu merupakan kelanjutan dari gugatan yang sebelumnya mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Pokok keberatan mereka, menurut Denny, bukan semata soal dokumen pendidikan Gibran. Ia juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Denny menuding ketentuan tersebut dimasukkan tanpa pembahasan yang semestinya dan menyebutnya sebagai dugaan penyelundupan aturan. Tuduhan itu merupakan dalil pengadu, bukan kesimpulan DKPP.
Denny juga mempersoalkan penerimaan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Ia menilai KPU tidak menjalankan pemeriksaan dokumen secara profesional, termasuk pemeriksaan atas kelengkapan dan pemenuhan persyaratan. Komisioner KPU belum dinyatakan melanggar etik melalui proses DKPP yang sedang berjalan.
Keberatan lain yang disampaikan kelompok tersebut menyangkut akses pengawasan Badan Pengawas Pemilu. Denny menuduh KPU tidak memberi Bawaslu akses untuk memantau proses pencalonan dan dokumen pasangan calon. Ia juga menyebut akses terhadap Sistem Informasi Pencalonan atau Silon tidak dibuka untuk pengawas. Menurut Denny, persoalan itu pernah muncul dalam persidangan di MK.
Dalam keterangannya, Denny turut merujuk perdebatan mengenai Pasal 18 ayat (3) antara anggota Komisi II DPR dan mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari. Ia berpandangan persoalan persyaratan pendidikan Gibran belum selesai, meski gugatan sebelumnya telah diputus MK. Keterangan tersebut menjelaskan alasan kelompoknya membawa perkara ke jalur etik, tetapi belum menjawab bagaimana DKPP akan menilai materi aduan.
Identitas pengadu belum dibuka
DKPP belum menyampaikan rincian hasil pemeriksaan untuk setiap laporan. Dewa juga tidak mengaitkan nomor pengaduan tertentu dengan pelapor maupun status verifikasinya. Sikap itu membuat publik masih harus menunggu sampai lembaga tersebut menentukan laporan mana yang dapat memasuki persidangan.
Seperti dilaporkan detikNews, Dewa memastikan kelima aduan akan ditangani dengan hati-hati. Tahap berikutnya adalah pelimpahan dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil ke bagian persidangan. Untuk tiga laporan lain, pemeriksaan administrasi dan materiil masih menjadi penentu proses selanjutnya.
