Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri tetap solid saat menangani dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan setelah ia menerima Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, ketika kasus yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian tersebut tengah menjadi perhatian publik.
Pertemuan berlangsung pada Jumat (6/11/2026). Rombongan purnawirawan Korps Brimob itu dipimpin Ketua Umum PKBB Komjen (Purn) Imam Sujarwo. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan sehari kemudian, Suyudi mengaitkan dukungan para senior dengan kekuatan internal kepolisian untuk menghadapi dinamika keamanan dan penegakan hukum.
“Polri dalam keadaan yang sangat baik, sangat solid, justru kami yakin semakin solid,” kata Suyudi.
Kunjungan tersebut menjadi dukungan terbuka bagi Kapolri ketika penyelidikan dugaan penyadapan melibatkan orang-orang dari lingkungan Polri sendiri. Namun, dukungan para purnawirawan tidak menghapus tuntutan agar perkara itu diusut tuntas dan dijelaskan secara transparan.
Dukungan purnawirawan Brimob untuk Kapolri
Menurut Suyudi, para mantan Dankorbrimob memberi masukan, bimbingan, serta dorongan moril kepada jajaran yang masih bertugas. Ia juga menyebut pembinaan dari para senior berkontribusi pada kesiapan Korps Brimob dalam mendukung tugas kepolisian dan menjaga keamanan.
Imam Sujarwo menyatakan PKBB mendukung langkah Suyudi menindak dugaan pelaku penyadapan, termasuk ketika perkara itu menyentuh anggota institusi sendiri. Ia menilai penegakan hukum terhadap sesama aparat bukan pekerjaan mudah. Imam juga mengingatkan motto Brimob, “Sekali tampil harus berhasil, sekali melangkah pantang menyerah”, sebagai semangat yang menurutnya tercermin dalam tindakan Kapolri.
Seperti diberitakan detikNews, Imam menyatakan para purnawirawan siap berdiri di belakang Suyudi. Ia berharap Kapolri dapat menanggung beban perkara tersebut dengan baik. Pernyataan dukungan itu muncul bersamaan dengan sorotan terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan di tubuh kepolisian.
Tim khusus diminta menelusuri pemberi perintah
Dalam perkembangan lain, Suyudi membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mengusut kasus tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap penyelidikan tidak berhenti pada pelaku yang disebut terlibat, tetapi juga mengungkap siapa yang mengarahkan penyadapan. Ia meminta Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja serius serta membuka hasil penyelidikan secara terang.
“Polri dan BIN harus serius mengusut ini semua dan buka secara transparan,” kata Sahroni, seperti dikutip detikNews.
Kepolisian, melalui keterangan Kabareskrim yang dilaporkan detikNews, menyebut penyadapan diduga dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon. Sasaran yang disebut mencakup Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Rentang dugaan perbuatan itu disebut berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.
Laporan detikNews tentang penetapan tersangka menyebut empat perwira tinggi, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara laporan terpisah mengenai pembentukan tim khusus menyebut Listyo dan dua jenderal lainnya. Perbedaan jumlah dalam kedua laporan itu membuat rincian perkara perlu merujuk pada keterangan resmi penyidik.
Keempat orang yang disebut dalam laporan penetapan tersangka dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman maksimal yang disebutkan mencapai 10 tahun penjara.
Hasto kaitkan dugaan penyadapan dengan Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menanggapi perkara itu. Saat berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar pada Sabtu (7/11), ia menyebut penyadapan terhadap presiden sebagai tindakan makar yang tidak boleh ditoleransi. Hasto mengatakan penyadapan semestinya mengikuti mekanisme ketat, termasuk proses penyelidikan dan persetujuan pengadilan.
Hasto mengaku memperoleh informasi dari pemberitaan pers mengenai dugaan penyadapan yang, menurutnya, berkaitan dengan upaya menekan pihak yang kritis pada Pemilu 2024. Pernyataan tersebut merupakan pandangannya atas perkara yang sedang ditangani kepolisian. Keterangan itu berbeda konteks dari rentang waktu dugaan penyadapan yang disampaikan Bareskrim, yakni 2025 sampai Oktober 2026.
Tim khusus yang dipimpin Asep Safrudin kini diharapkan menelusuri rangkaian perkara, termasuk pihak yang diduga memberi perintah. Hasil penyidikan dan penjelasan resmi Polri akan menentukan sejauh mana dugaan tersebut dapat dibuktikan di proses hukum.
