Rekaman kritik mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo terhadap Listyo Sigit Prabowo kembali beredar setelah mantan Kapolri itu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Pernyataan Gatot, yang disampaikan pada Januari 2026, menyoal sikap Listyo ketika menolak wacana menempatkan Polri di bawah kementerian.
Dalam kuliah umum di Universitas Sangga Buana, Bandung, Gatot menilai pernyataan Listyo saat itu tidak pantas disampaikan pimpinan kepolisian. Ia juga mengingatkan bahwa Polri berada di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
AFU.id melaporkan, pidato Gatot disampaikan pada 29 Januari 2026, tiga hari setelah Listyo berbicara dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR. Rekamannya kembali ramai pada awal November, bertepatan dengan perkembangan penyidikan perkara yang turut menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Perdebatan bermula dari posisi Polri
Dalam rapat pada 26 Januari, Listyo menolak usulan agar kepolisian ditempatkan di bawah kementerian khusus. Ia meminta jajaran Polri mempertahankan posisi institusi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan mengatakan perjuangan itu harus dilakukan sampai “titik darah penghabisan”.
Listyo juga menyatakan lebih memilih menjadi petani atau dicopot dari jabatannya daripada memimpin Polri jika institusi itu berada di bawah kementerian. Gatot menafsirkan ungkapan tersebut sebagai bahasa konfrontatif dan menilai perintah kepada seluruh jajaran dapat memberi kesan tekanan. Ia mempertanyakan etika seorang pimpinan lembaga yang, menurut undang-undang, berada di bawah Presiden.
Gatot kemudian mengaitkan perdebatan itu dengan kedudukan Prabowo sebagai kepala negara serta rekam jejak militernya. Prabowo pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad. Dalam tegurannya kepada Listyo, Gatot mengatakan, “Enggak ada apa-apanya kamu.”
Kritik tersebut disampaikan sebelum Listyo terseret dalam kasus dugaan penyadapan. Karena itu, beredarnya kembali rekaman pidato Gatot bertepatan dengan perkara hukum yang berbeda dari perdebatan mengenai struktur Polri. AFU.id juga menyebut Gatot menyinggung penolakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terhadap usulan menempatkan kepolisian di bawah kementerian.
Penyidikan dugaan penyadapan berkembang
Kasus yang membuat pidato itu kembali diperbincangkan berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur. Dalam laporan awal pada 3 November 2026, Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Penyidik menduga tindakan tersebut berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan tidak terkait dengan proses penegakan hukum.
Perkembangan berikutnya diberitakan pada 8 November. Menurut laporan AFU.id, jumlah tersangka menjadi empat, yakni Listyo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya diduga memerintahkan penyadapan yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Perbedaan jumlah itu mencerminkan perkembangan penetapan tersangka dalam laporan pada tanggal berbeda.
Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan penyadapan tanpa verifikasi semestinya. Sasaran yang disebut dalam pemberitaan tidak terbatas pada Presiden, tetapi juga pejabat negara, media, tokoh politik, dan pengusaha. Polisi menyita 11 telepon genggam, satu iPad, serta 42 flashdisk, dan memeriksa 10 saksi serta tiga saksi ahli.
Partai Gerindra meminta penyidikan diperluas untuk menelusuri kemungkinan adanya pihak yang mengendalikan atau membiayai tindakan tersebut. Juru bicara partai, Kamrussamad, menilai perkara itu juga berkaitan dengan kedaulatan negara dan menyarankan pemerintah mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Strategis serta Badan Intelijen Negara. Dugaan keterlibatan pihak asing atau kekuatan politik masih merupakan hal yang diminta untuk ditelusuri, bukan kesimpulan penyidik.
Pertemuan di Hambalang berlangsung di tengah kasus
Pada 8 November, Prabowo bertemu dengan 10 mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir. Keterangan Biro Pers Istana menyebut acara itu sebagai silaturahmi dan diskusi, tanpa menyatakan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan penyidikan.
Dalam perkara dugaan penyadapan, para tersangka disangkakan dengan sejumlah ketentuan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan masih berjalan untuk mengungkap dugaan perintah, cara penyadapan, serta pihak lain yang mungkin terlibat.
