Nasib anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Lombok Barat belum jelas. Wakil Bupati Lombok Barat, Nurul Adha, mendukung rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tetapi berharap biaya penggajian ditanggung pemerintah pusat agar tidak menambah beban fiskal daerah.
Hingga Senin, 9 November 2026, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kebijakan itu. Informasi yang diterima pemerintah daerah sejauh ini menyebut pengalihan status dan skema pembayaran gaji telah disepakati pemerintah pusat bersama DPR. Namun, belum ada dokumen tertulis yang menjelaskan pelaksanaan maupun sumber anggarannya, seperti dilaporkan SUARANTB.com.
Kepastian anggaran jadi persoalan utama
Nurul Adha mengatakan pemerintah daerah masih menunggu aturan atau surat resmi dari pusat. Tanpa kejelasan tersebut, Pemkab Lobar belum dapat memastikan apakah perubahan status akan disertai dukungan anggaran yang memadai. Menurut dia, salah satu hal yang belum diketahui adalah apakah penggajian akan masuk ke dalam fiskal daerah atau dibayar pemerintah pusat.
Ketidakpastian itu berkaitan langsung dengan kemampuan daerah menanggung biaya pegawai. Nurul menyebut pembiayaan gaji akan terasa berat jika seluruhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Sebaliknya, dukungan dari pusat, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU), dinilai dapat meringankan beban daerah.
“Tapi kepastian masuk dalam fiskal kita (tahun 2027) belum,” kata Nurul Adha.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dukungan terhadap perubahan status tidak sama dengan kepastian pembiayaan. Pemkab Lobar menyambut rencana kebijakan, tetapi belum mengetahui bagaimana kebutuhan gaji akan ditempatkan dalam perencanaan fiskal tahun 2027. Pemerintah daerah juga belum bisa memastikan besaran dukungan pusat karena belum menerima keputusan resmi.
Dalam informasi yang diterima Pemkab, rencana perubahan mencakup PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta PPPK penuh waktu menjadi ASN. Nurul menyatakan pemerintah daerah mendukung rencana itu. Ia juga berharap janji pemerintah pusat mengenai pengalihan status benar-benar diwujudkan.
Daerah menunggu aturan tertulis
Dokumen resmi dibutuhkan agar pemerintah kabupaten memperoleh kepastian mengenai bentuk kebijakan dan tanggung jawab anggaran. Sampai pemberitahuan tertulis diterima, informasi yang beredar belum memberi pegangan bagi Pemkab untuk menghitung konsekuensi pembiayaan. Keterangan Nurul tidak merinci jumlah pegawai yang akan terdampak maupun kebutuhan anggaran yang harus disiapkan.
Karena itu, pembahasan mengenai siapa yang membayar gaji menjadi bagian penting dari rencana tersebut. Jika biaya dibebankan kepada daerah, Pemkab harus menghadapi kebutuhan itu dalam kondisi fiskal yang menurut Nurul berat. Jika pusat menyediakan DAU untuk mendukung pembayaran, tekanan terhadap anggaran daerah dapat berkurang. Namun, ia belum menyatakan bahwa skema DAU sudah diputuskan.
Perbedaan antara dukungan atas perubahan status dan kepastian sumber dana juga membuat tahap pelaksanaan belum terang. Pernyataan tentang kesepakatan pemerintah pusat dan DPR yang diterima daerah belum disertai pemberitahuan formal mengenai kapan kebijakan berlaku atau bagaimana penggajian dijalankan. Kedua hal itu masih menunggu penjelasan tertulis dari pusat.
Guru di Narmada berharap status berubah
Harapan agar perubahan status segera terealisasi juga disampaikan dari kalangan guru. Mira Budiartika, guru SDN 1 Keru di Kecamatan Narmada, berharap dapat menjadi PPPK penuh waktu pada tahun depan. Ia menyambut rencana alih status tersebut, meski bahan laporan belum menyebut kepastian waktu ataupun mekanisme perubahan bagi para pegawai.
Bagi Pemkab Lobar, langkah berikutnya adalah menunggu aturan resmi yang menjelaskan pengalihan status sekaligus pembagian tanggung jawab gaji. Sampai ada kepastian dari pemerintah pusat, daerah belum dapat menetapkan apakah biaya itu akan ditanggung pusat, dimasukkan ke anggaran daerah, atau didukung melalui DAU.
