Perbedaan catatan soal konten kritik yang dibatasi di media sosial akan diperiksa bersama. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan siap mencocokkan data yang dihimpun SAFEnet dan Remotivi dengan rekam penanganan konten di pemerintah, termasuk unggahan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam laporan yang dihimpun hingga 8 November 2026, kedua organisasi itu mencatat 127 konten mengalami moderasi. Sebanyak 94 di antaranya, atau 74 persen, disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi. Laporan tersebut juga mencatat 13 konten terkait karhutla, beberapa di antaranya berisi kritik terhadap penanganan kebakaran di Kalimantan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemerintah belum dapat memastikan apakah konten-konten yang masuk dalam pemantauan itu tercatat sebagai permintaan penurunan dari Komdigi. Ia menyampaikan hal tersebut di Jakarta pada Jumat, 13 November 2026.
Angka laporan belum cocok dengan catatan pemerintah
Mediodecci, yang akrab disapa Ides, mengajak SAFEnet dan Remotivi menyampaikan data aduan yang mereka miliki agar pemeriksaan bisa dilakukan berdasarkan kasus dan periode yang sama. Menurut dia, angka agregat saja belum cukup untuk menentukan apakah suatu pembatasan berasal dari pemerintah atau keputusan platform.
Seperti dilaporkan detikInet, Ides menyebut Komdigi belum berhasil menemukan kecocokan angka 74 persen itu ketika menelusuri catatan berdasarkan rentang waktu. Ia tidak menyimpulkan laporan kedua lembaga keliru. Perbedaan cakupan dan periode, katanya, dapat menghasilkan angka yang tidak sama.
“Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja,” ujar Mediodecci.
InvestorTrust melaporkan jumlah 94 konten dalam laporan tersebut meningkat dibandingkan catatan sebelumnya, yakni 66 konten. Namun, angka itu tetap perlu diuji satu per satu bersama pemerintah. Komdigi menyatakan penelusuran memungkinkan karena permintaan penghapusan melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital.
Bagi pengguna, asal-usul pembatasan penting diketahui. Konten yang hilang atau tidak dapat diakses belum tentu diturunkan atas permintaan pemerintah; platform juga memiliki kebijakan moderasi sendiri. Pencocokan data diharapkan memberi kejelasan mengenai pihak yang mengambil keputusan dan dasar tindakannya, terutama untuk unggahan yang memuat kritik terhadap penanganan karhutla.
Komdigi menyiapkan notifikasi publik
Persoalan transparansi itu beririsan dengan rencana Komdigi membuat mekanisme notifikasi publik atas pemutusan akses. Menurut detikInet, langkah tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan kepada publik sebelum akses suatu konten diputus.
Mediodecci mengatakan timnya sedang merampungkan mekanisme tersebut. Tujuannya, masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pemutusan akses dan membedakan tindakan pemerintah dari moderasi yang dilakukan platform. Pada sejumlah layanan, pemberitahuan kepada pengguna sudah mencantumkan pemerintah sebagai pihak yang meminta pembatasan. Di X, misalnya, pengguna menerima keterangan bahwa penghapusan diminta Komdigi. Sementara Meta menampilkan Komdigi sebagai pihak yang meminta konten dibatasi.
Rencana notifikasi ini belum berarti seluruh proses dan data sudah dapat diakses publik. Mekanismenya masih disiapkan. Komdigi juga belum menyebut kapan sistem itu akan mulai diterapkan.
Kesalahan moderasi dapat diperiksa ulang
Komdigi menyatakan terbuka terhadap kemungkinan kekeliruan dalam moderasi. Jika ditemukan kesalahan, pemerintah berjanji mengevaluasi dan memperbaiki penanganan. Ides menilai pemantauan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari kontrol publik, bukan sesuatu yang perlu dihindari.
Dalam laporan yang dirangkum InvestorTrust, sebagian unggahan karhutla yang dipersoalkan memuat kritik atas respons kebakaran di Kalimantan. Rincian kasus itu perlu dicocokkan lebih jauh sebelum dapat dipastikan apakah pembatasan benar-benar diminta pemerintah. Komdigi menyatakan belum bisa mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus dalam laporan SAFEnet dan Remotivi.
Komdigi juga membuka jalur pemeriksaan ulang bagi orang atau organisasi yang merasa kontennya keliru dibatasi. Mediodecci mencontohkan pembatasan terhadap konten media Magdalene yang kemudian dipulihkan setelah diketahui sebagai produk pers. Menurut penjelasannya, sengketa atas karya jurnalistik berada dalam ranah Undang-Undang Pers dan dapat diselesaikan melalui Dewan Pers.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan evaluasi moderasi terus dilakukan untuk mengurangi kekeliruan, termasuk konten yang terdeteksi salah sebagai disinformasi atau ujaran kebencian. Tahap berikutnya adalah mempertemukan data laporan dengan catatan internal Komdigi. Hasil pemeriksaan itu akan menentukan apakah pembatasan pada kasus-kasus yang dipersoalkan memang berasal dari permintaan pemerintah.
