Pengakuan Gibran Rakabuming Raka bahwa keputusannya maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto mengecewakan PDI Perjuangan mendapat jawaban dingin dari partai yang pernah membesarkannya. PDIP menilai pengakuan itu datang setelah persoalan politik mereka telanjur berakhir.
Pernyataan Gibran disampaikan lewat video di kanal YouTube resmi Wakil Presiden Republik Indonesia yang diunggah pada Kamis, 12 November 2026. Ia menceritakan pergulatan ketika menerima tawaran menjadi pendamping Prabowo pada September 2023. Keputusan itu, menurut Gibran, bukan hanya berarti meninggalkan pekerjaan yang dirintis saat menjabat Wali Kota Solo, tetapi juga berhadapan dengan partai yang selama ini membimbingnya.
“Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat, dan yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” ujar Gibran.
Pengakuan tersebut kembali mengangkat perubahan posisi politik Gibran menjelang Pilpres 2024. Saat PDIP mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, Gibran justru maju mendampingi Prabowo. PDIP kini menanggapi cerita tentang kebimbangan itu sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah berlalu, bukan sebagai pembuka kembali hubungan politik.
PDIP menilai pengakuan datang setelah hubungan berakhir
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera memberi jawaban singkat saat dimintai tanggapan. Ia menyebut pengakuan Gibran sudah melewati waktunya. Andreas lalu menerangkan bahwa yang ia maksud ialah sesuatu yang kedaluwarsa, dengan perumpamaan makanan atau obat yang tidak lagi layak digunakan.
“Expired!” kata Andreas.
Respons itu memperlihatkan jarak antara pengakuan personal Gibran tentang pergulatan batin dan penilaian partai terhadap konsekuensi politiknya. Bagi PDIP, persoalannya tidak berhenti pada rasa kecewa karena Gibran memilih jalan berbeda. Partai tersebut menyatakan ada persoalan yang lebih mendasar, yakni kepatuhan pada aturan organisasi dan proses pencalonan wakil presiden.
Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengatakan partainya menghormati keterbukaan Gibran dalam menceritakan keraguannya sebelum menerima pinangan Prabowo. Namun, menurut Guntur, pengakuan itu tidak mengubah keadaan setelah keputusan politik tersebut diambil. Ia juga menegaskan bahwa mundurnya Gibran dari partai dan pemberhentian sejumlah kader merupakan urusan organisasi, bukan tindakan karena dendam pribadi.
Guntur menyebut Gibran, Joko Widodo, Bobby Nasution, serta puluhan kader lain diberhentikan dari keanggotaan setelah Pilpres dan Pilkada 2024. PDIP menyatakan keputusan itu diambil karena mereka dinilai melanggar konstitusi dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai, juga tidak mengikuti keputusan ketua umum. Penjelasan tersebut menempatkan pernyataan Gibran dalam konteks hubungan kelembagaan yang, menurut PDIP, telah diputus melalui mekanisme partai.
Persoalan PDIP berpusat pada proses pencalonan
Guntur juga mengaitkan keberatan PDIP dengan jalur yang memungkinkan Gibran maju sebagai calon wakil presiden. Ia menyebut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 sebagai bagian dari persoalan tersebut dan mengatakan putusan itu terbukti disertai pelanggaran etika berat serta keterlibatan keluarga Jokowi. Pernyataan itu merupakan penilaian yang disampaikan juru bicara partai.
Dengan demikian, tanggapan PDIP tidak hanya menjawab pengakuan Gibran tentang kekecewaan partai. Partai itu sekaligus menegaskan bahwa sumber masalahnya, menurut mereka, berkaitan dengan prinsip konstitusi dan proses pencalonan. Perbedaan penekanan ini penting: Gibran menuturkan beban pribadi ketika mengambil keputusan, sedangkan PDIP menyoroti dampaknya terhadap aturan dan proses politik.
Guntur mengatakan PDIP sebelumnya telah mengingatkan konsekuensi dari pilihan tersebut. Karena itu, ketika Gibran menyatakan mundur, partai tidak merayakannya. Sikap itu, menurut dia, berangkat dari pandangan bahwa persoalan tersebut menjadi pelajaran mengenai cara meraih kekuasaan dan kepatuhan pada proses.
Belum ada keterangan dalam pernyataan yang dikutip mengenai langkah lanjutan untuk memulihkan hubungan antara Gibran dan PDIP. Respons partai sejauh ini menegaskan bahwa keputusan pemberhentian kader tetap dipandang sebagai keputusan organisasi, sementara pengakuan Gibran ditempatkan sebagai cerita tentang pilihan politik pada 2023.
