BEIJING — Sebanyak 33 pejabat Partai Komunis China dan militer dikeluarkan dari keanggotaan partai dalam rangkaian penertiban yang dikonfirmasi media pemerintah pada Kamis, 29 Oktober 2026. Sejumlah nama yang terseret berasal dari pucuk militer, pemerintahan daerah, industri, diplomasi, hingga lembaga keuangan.
Pengumuman itu menegaskan luasnya operasi antikorupsi di bawah Presiden Xi Jinping. Namun, angka lain dari sidang pleno Komite Sentral pekan ini turut memperlihatkan besarnya perubahan di tubuh partai: dari 376 anggota penuh dan pengganti yang ditetapkan pada 2022, sebanyak 279 hadir dalam pertemuan, menurut Koran Jakarta. Alasan ketidakhadiran sebagian anggota belum dijelaskan secara resmi.
Jumlah 33 pejabat yang dipecat disebut sebagai rekor. Seperti dilaporkan detikNews, pejabat senior China menyatakan pemerintah telah mengatasi ancaman serius di partai dan militer. Pernyataan itu disampaikan setelah sidang pleno empat hari Komite Sentral berakhir.
Nama dari militer hingga regulator keuangan
Di antara tokoh yang pemecatannya dikonfirmasi adalah Zhang Youxia, mantan wakil ketua Komisi Militer Pusat dan salah satu pejabat militer paling senior di China. Ia sebelumnya menjadi sasaran penyelidikan korupsi selama berbulan-bulan. Ma Xingrui, mantan pejabat tinggi yang pernah memimpin Partai Komunis di Xinjiang, juga masuk dalam daftar.
Daftar tersebut menjangkau sejumlah sektor lain. Warta Ekonomi melaporkan nama Liu Zhenli, mantan pejabat militer; Liu Jianchao, mantan diplomat senior; dan Jin Zhuanglong, mantan Menteri Perindustrian. Yi Huiman, yang pernah memimpin Komisi Regulasi Sekuritas China, juga disebut telah dikeluarkan dari partai.
Nasib Li Yunze berbeda. Mantan kepala regulator keuangan itu dilaporkan dicopot dari jabatan di lingkungan partai, tetapi laporan yang tersedia tidak menyatakan bahwa ia termasuk dalam 33 orang yang dikeluarkan dari keanggotaan. Pemisahan status ini penting karena pengumuman mencakup tindakan terhadap sejumlah tokoh dengan bentuk yang tidak selalu sama.
Terhadap Ma Xingrui, sejumlah laporan sebelumnya memuat tuduhan korupsi yang mencakup nepotisme dan suap. Namun, tuduhan tersebut bukan rincian yang disampaikan dalam pengumuman umum pemecatan. Pemerintah China belum memerinci seluruh alasan terhadap tiap nama dalam daftar.
Sidang pleno memperlihatkan kursi-kursi kosong
Jumlah kehadiran dalam sidang menjadi petunjuk lain mengenai skala penertiban. Dari 376 anggota Komite Sentral yang diangkat pada 2022, 279 mengikuti pertemuan pekan ini. Koran Jakarta, mengutip The Guardian, menyebut jumlah kursi kosong itu sebagai yang tertinggi dalam sejarah modern China. Meski begitu, ketidakhadiran tidak otomatis berarti setiap anggota yang absen telah dipecat; alasan bagi sebagian dari mereka belum diumumkan.
Perubahan juga terasa di Komisi Militer Pusat, lembaga yang mengendalikan Tentara Pembebasan Rakyat. Koran Jakarta melaporkan bahwa tujuh anggotanya telah tersingkir akibat pembersihan. Lembaga itu kini disebut hanya menyisakan Xi dan Zhang Shengmin, pejabat yang menangani pemberantasan korupsi militer. Zhang juga mendapat promosi ke Politbiro dalam sidang pleno, sehingga menjadi satu-satunya figur militer yang tersisa di jajaran pimpinan senior partai, menurut laporan tersebut.
Sidang pleno mengadopsi keputusan mengenai penguatan tata kelola partai dan pengetatan disiplin, sebagaimana diberitakan Xinhua. Agenda itu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pengawasan internal, dengan perhatian pada sektor yang mengelola dana besar, kewenangan luas, dan sumber daya penting.
Kampanye antikorupsi berlanjut sejak 2012
Xi telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama sejak berkuasa pada 2012. Dalam periode itu, ribuan pejabat telah dijerat dan sejumlah anggota Komite Sentral maupun petinggi militer tersingkir. Zhang Fuhai, Wakil Sekretaris Komite Sentral untuk Inspeksi Disiplin, menyebut lembaganya telah menjatuhkan sanksi kepada 7,9 juta orang sejak kampanye tersebut dimulai.
“Kami lebih memilih untuk menyinggung ribuan orang daripada mengecewakan 1,4 miliar penduduk,” kata Zhang, seperti dikutip detikNews. Ia juga menyampaikan bahwa pemeriksaan akan menyasar hubungan antara kepentingan politik dan ekonomi, serta praktik korupsi yang berdampak langsung pada warga di tingkat akar rumput.
Pemerintah menggambarkan operasi itu sebagai upaya membenahi tata kelola. Di sisi lain, sejumlah analis menilai kampanye tersebut juga dapat memperkuat posisi Xi menjelang Kongres Partai yang dijadwalkan pada paruh kedua 2027. Koran Jakarta mengutip penilaian pengamat yang mempertanyakan apakah operasi disiplin hanya berfokus pada korupsi atau turut digunakan untuk menyingkirkan rival dan pejabat yang dianggap tidak loyal. Tidak ada bukti rinci dalam pengumuman resmi yang menjawab penilaian tersebut.
Untuk saat ini, Beijing menyatakan penertiban akan diteruskan, terutama pada bidang dengan pemusatan kekuasaan dan pengelolaan dana besar. Rincian perkara serta tindakan terhadap para pejabat yang namanya diumumkan masih menjadi perkembangan yang dinantikan.
