Indonesia menyatakan keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP) ditujukan untuk menjaga kepentingan rakyat Palestina dalam rencana rekonstruksi Gaza. Namun, pemerintah masih menangguhkan pembahasan mengenai keterlibatan di dewan itu, termasuk rencana pengiriman personel TNI.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan posisi Indonesia di BoP dimaksudkan untuk memperkuat kontribusi negara dalam mendorong aspirasi Palestina. “Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas,” kata Yvonne kepada CNN Indonesia, Kamis (29/10).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Palestina, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keanggotaannya. Perbedaan pandangan itu menempatkan misi Indonesia di BoP dalam sorotan: pemerintah menyebutnya sebagai jalur untuk menjaga kepentingan Palestina, sementara Albanese mempertanyakan apakah dewan tersebut memberi ruang bagi suara warga Palestina.
Pengiriman personel TNI belum dibahas lagi
Yvonne menyebut pembicaraan mengenai BoP dan rencana keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) masih ditangguhkan. Pemerintah mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika di Timur Tengah yang, menurutnya, masih bergerak cepat.
Rencana pengiriman pasukan itu pernah diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia disebut akan mengirim 8.000 personel untuk bergabung dengan ISF, yang berada di bawah naungan BoP. Akan tetapi, keputusan tersebut belum menjadi pengerahan yang berjalan. Pembahasannya tertahan bersama agenda Indonesia di dewan itu.
Pengerahan semula direncanakan berlangsung satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari. Rencana itu kemudian ditunda menyusul perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, menurut laporan CNN Indonesia. Penundaan tersebut membuat keputusan mengenai kontribusi militer Indonesia belum dapat dipisahkan dari perkembangan keamanan kawasan.
Yvonne menegaskan bahwa keterlibatan di BoP tidak mengubah garis kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah, kata dia, tetap mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan, serta mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Albanese menilai BoP tak mewakili Palestina
Albanese menyampaikan kritiknya dalam wawancara dengan Reuters pada 22 Oktober. Ia menilai BoP berisiko mengesampingkan suara Palestina karena tidak memasukkan perwakilan Palestina, meski badan itu dibentuk untuk mengawasi stabilisasi Gaza. Menurutnya, pembentukan dewan yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel juga membuat mekanisme tersebut bias.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujar Albanese kepada Reuters. Ia juga berpandangan Israel tidak semestinya ikut menentukan masa depan Palestina.
Alih-alih bergabung dalam BoP, Albanese menyarankan Indonesia bekerja bersama Afrika Selatan, Malaysia, dan negara lain di Den Haag untuk mendorong penegakan hukum terhadap Israel. Ia merujuk pada proses yang sedang berjalan di Mahkamah Pidana Internasional.
Kritik itu berhadapan dengan alasan yang disampaikan pemerintah Indonesia. Yvonne menyatakan pendekatan untuk memperjuangkan kepentingan Palestina juga ditempuh Indonesia melalui berbagai forum internasional. Bagi pemerintah, kehadiran di BoP dipandang sebagai salah satu cara untuk ikut memengaruhi arah rekonstruksi Gaza.
Prabowo membuka kemungkinan mundur
Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia dapat keluar dari BoP apabila badan tersebut tidak memberi manfaat bagi rakyat Palestina. Pernyataan itu menjadi batas yang disampaikan Presiden di tengah perdebatan tentang mandat dan komposisi dewan tersebut.
Dengan pembahasan yang masih ditangguhkan, belum ada kepastian mengenai tindak lanjut keanggotaan Indonesia maupun rencana mengirim 8.000 personel. Pemerintah menyebut keputusan berikutnya akan mempertimbangkan situasi kawasan, sementara komitmen terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi posisi yang ditegaskan Kementerian Luar Negeri.
