Hashim Djojohadikusumo memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpeluang berbalik dari defisit menjadi surplus Rp900 triliun jika pemungutan pajak dan bea cukai berjalan optimal. Perkiraan itu ia sampaikan dengan menyoroti penerimaan negara yang dinilainya masih jauh dari potensi ekonomi Indonesia.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi tersebut menyebut ada potensi penerimaan sekitar Rp1.500 triliun yang belum tergarap oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, angka surplus Rp900 triliun merupakan penilaian Hashim, bukan angka yang dalam laporannya disebut sebagai proyeksi resmi pemerintah.
“Saya dengar defisit APBN sekitar Rp500 triliun lebih. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja seperti seharusnya, kita bisa surplus tahun ini Rp900 triliun,” kata Hashim dalam Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), seperti diberitakan Bloomberg Technoz.
Rasio penerimaan masih sekitar 12 persen dari PDB
Hashim membandingkan penerimaan negara Indonesia dengan ukuran produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, penerimaan yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru berada di kisaran 12 persen dari PDB. Ia menilai rasio tersebut menggambarkan ruang untuk memperbesar penerimaan masih terbuka.
Dalam perbandingan yang disampaikan Hashim, rasio penerimaan Kamboja mencapai 18 persen. India berada di angka 20 persen, sementara negara-negara di Afrika disebut berkisar 16 persen. Perbandingan itu ia gunakan untuk menegaskan bahwa porsi penerimaan Indonesia relatif rendah.
Angka-angka tersebut merujuk pada ukuran yang lebih luas daripada pajak saja, karena turut memasukkan cukai dan PNBP. Karena itu, potensi Rp1.500 triliun yang disebut Hashim tidak dapat langsung dibaca sebagai tambahan penerimaan pajak dalam satu tahun. Dalam keterangan yang dilaporkan, ia mengaitkan potensi itu dengan pekerjaan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, tetapi tidak merinci komponen atau cara menghitungnya.
Besarnya potensi belum sama dengan penerimaan nyata
Selisih antara potensi dan uang yang benar-benar masuk ke kas negara menjadi inti pernyataan Hashim. Ia menilai kerja aparat pemungut penerimaan dapat menentukan apakah ruang tersebut bisa diubah menjadi pendapatan negara. Dengan demikian, angka surplus yang ia kemukakan bergantung pada asumsi bahwa potensi yang belum tergarap dapat dihimpun secara efektif.
Perlu dibedakan pula antara gambaran potensi jangka lebih luas dan posisi anggaran pada tahun berjalan. Hashim menyebut defisit APBN sekitar Rp500 triliun lebih, lalu menyampaikan kemungkinan surplus Rp900 triliun jika pajak dan bea cukai bekerja sebagaimana mestinya. Ia tidak menjelaskan dalam pernyataan yang dikutip Bloomberg Technoz apakah perhitungan itu memasukkan perubahan belanja negara, atau hanya memperhitungkan tambahan penerimaan.
Tanpa rincian lebih jauh, angka Rp900 triliun sebaiknya dipahami sebagai penilaian Hashim mengenai ruang fiskal, bukan kepastian bahwa APBN akan mencatat surplus. Realisasi penerimaan pada akhirnya bergantung pada jumlah yang dapat dihimpun dan dicatat, bukan hanya besarnya potensi yang diperkirakan ada.
Fokus pada kinerja pajak dan bea cukai
Penekanan Hashim tertuju pada dua lembaga yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak dan kepabeanan. Ia mengaitkan rendahnya rasio penerimaan dengan belum optimalnya kerja aparat. Meski begitu, ia tidak menyebut sektor tertentu yang menjadi sumber potensi Rp1.500 triliun, ataupun langkah teknis yang harus segera ditempuh kedua direktorat.
Bagi pembaca, pernyataan itu menempatkan kapasitas penghimpunan penerimaan sebagai isu utama dalam pembahasan APBN. Perbandingan rasio dengan Kamboja dan India memberi konteks atas penilaian Hashim, tetapi belum menjelaskan faktor yang menyebabkan perbedaan antarnegeri. Informasi yang tersedia juga belum merinci bagaimana potensi penerimaan tersebut dibagi antara pajak, cukai, dan PNBP.
Hashim menyampaikan pandangan itu dalam forum Rapimnas Kadin 2026. Tantangan berikutnya ialah melihat apakah pemerintah atau instansi terkait akan menyampaikan perhitungan yang lebih rinci mengenai potensi penerimaan dan langkah untuk mencapainya.
