Desakan agar perusahaan yang dikaitkan dengan polusi asap diproses secara pidana dan kehilangan izin menguat setelah Singapura dilaporkan memanggil sejumlah pimpinan perusahaan asal Indonesia. DPR meminta persoalan asap tidak berhenti pada pemeriksaan di luar negeri, tetapi ditindaklanjuti melalui penegakan hukum di Indonesia.
Inilah.com mengaitkan pemanggilan itu dengan pimpinan Sinarmas dan sejumlah perusahaan lain. Sementara itu, CNBC Indonesia melaporkan ada 10 CEO perusahaan Indonesia yang dipanggil oleh menteri Singapura. Ringkasan pemberitaan yang tersedia tidak merinci nama seluruh perusahaan maupun para eksekutif yang dimaksud.
Perbedaan penekanan muncul pada tindak lanjutnya. Singapura disebut bergerak untuk meminta keterangan dan menyelidiki kaitan perusahaan dengan polusi asap, sedangkan DPR mendorong pemerintah Indonesia menjatuhkan sanksi yang lebih tegas apabila pelanggaran terbukti.
DPR minta proses pidana dan pencabutan izin
Usulan DPR mencakup dua bentuk tindakan: membawa perkara ke ranah pidana dan mencabut izin usaha perusahaan yang terbukti bertanggung jawab. Dengan demikian, tuntutan tersebut tidak hanya menyasar penanganan dampak asap, tetapi juga keberlanjutan kegiatan usaha pihak yang dinilai melanggar aturan.
Namun, informasi yang dirangkum dalam pemberitaan belum menjelaskan siapa anggota DPR yang menyampaikan desakan itu, perusahaan mana yang secara resmi menjadi sasaran penyelidikan, atau apakah pemerintah Indonesia telah memulai proses hukum. Karena itu, pemanggilan oleh Singapura tidak dengan sendirinya berarti perusahaan atau pengurusnya telah dinyatakan bersalah.
Perbedaan antara pemeriksaan dan penetapan kesalahan menjadi penting dalam perkara lingkungan. Pemanggilan dapat menjadi bagian dari pengumpulan keterangan. Adapun pidana dan pencabutan izin merupakan tuntutan DPR yang masih memerlukan proses serta pembuktian oleh pihak berwenang.
Singapura siapkan penyelidikan terkait asap
Langkah Singapura tidak terbatas pada pemanggilan eksekutif. CNN Indonesia melaporkan negara itu menunjuk tujuh firma konsultan untuk membantu penyelidikan terkait asap kebakaran hutan dan lahan. Pemberitaan tersebut menggambarkan adanya upaya investigasi, meski ringkasan yang tersedia tidak menjelaskan mandat setiap firma atau hasil pemeriksaan yang telah diperoleh.
Keterlibatan konsultan dan pemanggilan pimpinan perusahaan merupakan dua bagian dari perkembangan yang sama, tetapi tidak ada keterangan bahwa keduanya telah menghasilkan kesimpulan soal pihak yang bertanggung jawab. Belum ada pula rincian mengenai bukti yang digunakan dalam penyelidikan atau perusahaan yang telah dikenai sanksi.
Kontan menyoroti tata kelola lingkungan korporasi, sedangkan Tribrata News memberitakan pertemuan Presiden RI Prabowo dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian. Ringkasan kedua pemberitaan itu tidak menyebutkan adanya keputusan khusus dalam pertemuan tersebut mengenai pemanggilan CEO atau penyelidikan asap.
Penegakan di Indonesia masih jadi perhatian
Perkembangan ini menempatkan pemerintah Indonesia pada dua pertanyaan: bagaimana menindaklanjuti informasi yang muncul dari pemeriksaan Singapura dan bagaimana memastikan sanksi diberikan berdasarkan hasil penyelidikan. DPR telah menyampaikan tuntutan pidana dan pencabutan izin, tetapi bahan pemberitaan yang tersedia belum menunjukkan adanya keputusan pemerintah untuk menerapkan sanksi tersebut.
Perkara ini juga belum memiliki hasil akhir yang dilaporkan. Tujuh firma konsultan disebut telah ditunjuk untuk penyelidikan di Singapura, sementara identitas lengkap para CEO yang dipanggil dan perkembangan proses hukum di Indonesia belum dijabarkan dalam ringkasan berita.
