Kapolres Kapuas Hulu AKBP Wisnu Perdana Putra menyepakati penyelesaian adat atas insiden yang melibatkan dirinya dan Iki Adi di Terminal Bus Kedamin, Putussibau Selatan. Dalam kesepakatan itu, Wisnu mengakui kesalahan, menyatakan bertanggung jawab, dan bersedia menjalani sanksi menurut adat Dayak Ketemenggungan Punan Uheng Kereho.
Keluarga Iki Adi menerima penyelesaian tersebut dan menyatakan memaafkan. Kedua pihak menandatangani berita acara perdamaian, disaksikan pemangku adat serta sejumlah pihak yang hadir. Kesepakatan itu mengakhiri perkara melalui jalur kekeluargaan, dengan ketentuan bahwa tidak ada tuntutan lanjutan setelah kewajiban adat dipenuhi.
Mattanews melaporkan prosesi berlangsung di rumah Ketua Adat Dusun Nanga Enab, Desa Cempaka Baru, Kecamatan Putussibau Selatan. Laporan itu mencantumkan waktu Sabtu, 31 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB.
Kapolres bersedia memenuhi sanksi adat
Kesepakatan mencatat dua hal utama dari masing-masing pihak. Kapolres mengakui kesalahan dan bersedia memenuhi sanksi yang ditentukan menurut adat Punan Uheng Kereho. Sementara itu, pihak Iki Adi menerima penyelesaian dan memberikan maaf atas peristiwa tersebut.
Dengan demikian, perdamaian yang ditandatangani bukan hanya pernyataan saling memaafkan. Ada kewajiban adat yang harus dijalankan sebelum persoalan dinyatakan selesai. Berita acara juga menyebut kedua pihak sepakat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan dengan mengutamakan nilai adat dan persaudaraan.
Kasi Humas Polres Kapuas Hulu IPTU Jamali mengatakan proses tersebut melibatkan unsur kepolisian, pemangku adat, organisasi masyarakat, keluarga Iki Adi, serta pihak lain yang berkaitan dengan persoalan itu. Hadir dalam pertemuan antara lain Kasat Intelkam M. Alexander, Kasi Propam AKP Dedy Mulyadi, dan Tumenggung Suku Dayak Punan Uheng Kereho Yohanes Sungkin.
Sejumlah tokoh setempat juga mengikuti proses itu, termasuk Kepala Adat Kompleks Desa Cempaka Baru Hermanus Bucher, Ketua Umum Ormas SABER Kalbar Agustinus, Ketua DPD Ormas SABER Kapuas Hulu Yohanes, pemilik warung kopi Kristian Kalis, keluarga Iki Adi, serta anggota SABER Kapuas Hulu.
Berita acara mengatur tidak ada tuntutan lanjutan
Dokumen perdamaian menyatakan kesepakatan dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dalam keadaan sadar, tanpa tekanan atau paksaan. Para pemangku adat dan saksi yang hadir turut menyaksikan penandatanganan itu.
Isi kesepakatan juga mengatur bahwa setelah seluruh ketentuan adat dijalankan, masalah tersebut dianggap selesai dan tidak menjadi dasar tuntutan berikutnya. Karena itu, pelaksanaan sanksi adat menjadi bagian yang masih harus dipenuhi sebelum seluruh kewajiban dalam kesepakatan tuntas.
Jamali menyampaikan bahwa keluarga Iki Adi telah menerima hasil keputusan tersebut. Dukungan atas penyelesaian itu juga disebut datang dari Ormas SABER dan Ormas TBBR Kapuas Hulu. Dalam keterangan kepolisian yang dikutip Mattanews, pemantauan saat itu tidak menemukan rencana aksi atau tuntutan lanjutan dari kelompok maupun organisasi masyarakat terkait insiden tersebut.
Polres Kapuas Hulu juga mengimbau warga agar menghormati hasil kesepakatan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Jamali mengatakan, “Masyarakat diharapkan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan kembali memicu polemik, terutama melalui media sosial.”
Penyelesaian melalui adat menjadi jalur yang dipilih kedua pihak untuk menutup persoalan di Terminal Kedamin. Kesepakatan tertulis memberi batas yang jelas: sanksi adat harus dipenuhi, dan setelah itu perkara dinyatakan selesai. Kepolisian menyatakan situasi di Kapuas Hulu tetap aman dan kondusif setelah proses tersebut.
