Penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) senilai Rp243,6 miliar di Sulawesi Selatan sedang ditelusuri Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penyidik telah meminta keterangan dari 74 orang, termasuk petani penerima bantuan dan jajaran Dinas Pertanian di kabupaten/kota, untuk memeriksa apakah barang yang dialokasikan benar-benar sampai ke kelompok tani.
Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyebut penyelidikan mencakup bantuan dari Kementerian Pertanian pada 2024 dan 2025. Fokus pemeriksaan berada pada kecocokan data alokasi, jumlah alat yang diterima, serta keadaan peralatan setelah disalurkan. Perkara ini masih dalam tahap penyelidikan.
Seperti dilaporkan ANTARA dan Demokratis.co.id, Syarifuddin juga menyampaikan adanya indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu dan dugaan manipulasi data kelompok tani penerima. Temuan itu masih ditelusuri penyidik. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara distribusi alsintan tersebut.
Penyidik cocokkan data dengan kondisi di lapangan
Pemeriksaan terhadap 74 orang belum berarti penelusuran selesai. Keterangan dari kelompok tani dan dinas daerah diperlukan untuk menguji alur bantuan sejak pengalokasian hingga barang diterima. Penyidik juga perlu memeriksa kondisi alat, sehingga pencocokan tidak hanya mengandalkan dokumen distribusi.
Menurut Syarifuddin, pengumpulan informasi harus menjangkau kabupaten-kabupaten penerima. Proses itu memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama untuk memastikan jumlah bantuan yang seharusnya disalurkan dan yang benar-benar diterima. Kejati belum menyampaikan berapa banyak alat yang sudah diverifikasi atau daerah mana yang menjadi fokus pemeriksaan.
Nilai bantuan yang diperiksa terbagi dalam dua tahun anggaran. Pada 2024, Kementerian Pertanian menyalurkan alsintan untuk Sulawesi Selatan dengan nilai sekitar Rp123,6 miliar. Jenisnya mencakup traktor roda empat dan roda dua, traktor crawler, pompa air, serta hand sprayer.
Pada 2025, nilai bantuan tercatat sekitar Rp120 miliar. Peralatan yang disebut disalurkan antara lain traktor roda empat, combine harvester, en-traktor, dan hand sprayer. Angka kedua tahun tersebut membentuk total Rp243,6 miliar yang kini menjadi cakupan penyelidikan Kejati Sulsel.
Ragam alat dan luas wilayah penerima membuat verifikasi perlu dilakukan hingga tingkat kelompok tani. Selisih antara angka dalam dokumen dan barang di lapangan, bila ditemukan, masih harus diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab serta pihak yang bertanggung jawab. Kejati belum mengumumkan hasil akhir pencocokan tersebut.
Dugaan penyaluran masih berstatus penyelidikan
Informasi mengenai dugaan penebusan alat dan perubahan data penerima berasal dari keterangan Syarifuddin yang diberitakan ANTARA dan Demokratis.co.id. Pada tahap ini, indikasi tersebut belum menjadi kesimpulan hukum. Kejati masih meminta keterangan dan menelusuri dokumen serta keadaan alsintan yang diterima kelompok tani.
IDN Times Sulsel juga melaporkan bahwa penyidik telah memeriksa unsur kelompok tani dan Dinas Pertanian di sejumlah kabupaten/kota. Pemeriksaan diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai alokasi dan realisasi bantuan. Belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dugaan penyimpangan masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan.
Pengusutan distribusi alsintan berlangsung bersamaan dengan penanganan dugaan perkara lain di Sulawesi Selatan. Dalam keterangan yang diberitakan pada 3 November 2026, Kejati Sulsel juga menyelidiki dugaan penyimpangan program Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bone untuk periode 2024-2025.
Dalam perkara Bone itu, penyidik mendalami dugaan program Pokir dimasukkan ke Daftar Pelaksanaan Anggaran meski tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Syarifuddin menyebut sejumlah kewajiban daerah diduga terdampak, termasuk THR guru senilai Rp37 miliar, TPP ASN, dan BPJS Kesehatan warga miskin. Untuk perkara tersebut, Kejati telah melibatkan ahli perencanaan APBD dan auditor.
Untuk penyelidikan alsintan, langkah berikutnya adalah melanjutkan pemeriksaan lintas daerah dan mencocokkan keterangan penerima dengan data penyaluran. Kejati belum mengumumkan tenggat penyelesaian atau keputusan untuk menaikkan perkara ke tahap berikutnya.
