Kemendikdasmen menyatakan tengah merancang upaya peningkatan kesejahteraan guru, bersamaan dengan program pengembangan kompetensi. Namun, rincian mengenai bentuk bantuan, penerima, maupun jadwal pelaksanaan belum dijelaskan dalam laporan JPNN tentang rencana tersebut. Keterangan itu penting bagi guru ASN dan honorer yang menunggu kejelasan tentang dukungan pemerintah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan komitmen itu dalam momentum Bulan Guru Nasional 2026, Senin (2/11). Pemerintah, menurut dia, ingin memperkuat mutu pendidikan dengan memperhatikan kompetensi sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan keteladanan bagi murid,” kata Abdul Mu’ti.
Pernyataan tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, bukan berdiri sendiri. Meski demikian, belum ada keterangan dalam laporan itu yang menjabarkan apakah rencana tersebut berupa perubahan tunjangan, dukungan psikologis, atau bentuk kebijakan lain. Belum disebut pula kapan skema yang sedang dirancang akan diumumkan.
Rincian skema masih ditunggu guru
Bagi guru, perbedaan antara komitmen dan kebijakan yang sudah memiliki aturan pelaksanaan tentu penting. Pernyataan kementerian memberi gambaran mengenai arah perhatian pemerintah, tetapi belum menjawab pertanyaan praktis tentang siapa yang berhak menerima dukungan dan bagaimana mekanismenya.
JPNN mengangkat kebutuhan ASN, termasuk PNS dan PPPK, serta guru honorer untuk mengetahui rencana tersebut. Dalam laporan lain, media itu juga menyebut guru PPPK paruh waktu dan honorer dalam judul pemberitaan mengenai skema kesejahteraan dan karier. Namun, uraian yang tersedia belum merinci pembagian program menurut status kepegawaian atau ketentuan khusus bagi tiap kelompok.
Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa semua kelompok akan memperoleh manfaat dengan bentuk atau besaran yang sama. Informasi mengenai syarat, proses pengajuan, dan waktu pelaksanaan juga belum disampaikan dalam keterangan yang dilaporkan. Hal-hal tersebut akan menentukan seberapa jauh rencana kementerian dapat menjawab kebutuhan guru di lapangan.
Kementerian juga belum mengumumkan angka anggaran atau nominal dukungan. Tanpa rincian itu, guru belum bisa memperkirakan perubahan yang akan mereka rasakan. Untuk sementara, informasi yang tersedia menegaskan arah kebijakan, yakni memperhatikan kesejahteraan dan kapasitas profesional guru secara bersamaan.
Pelatihan diarahkan ke kebutuhan kelas
Di sisi peningkatan kompetensi, Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menjalankan dan mengembangkan berbagai pelatihan. Program tersebut disebut mencakup penguatan cara mengajar, penggunaan teknologi, serta kesejahteraan psikologis guru. Kementerian menyatakan materi pelatihan akan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pembelajaran.
Direktur Jenderal GTK Nunuk Suryani mengatakan pelatihan perlu memberi dampak yang terasa dalam kegiatan belajar mengajar, bukan berhenti pada penambahan pengetahuan. Ia menyebut kementerian mendengar keinginan guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
“Komitmen kami adalah menghadirkan pelatihan yang bermakna, yang dampaknya benar-benar dirasakan guru dan murid di ruang kelas,” ujar Nunuk.
Sejumlah guru yang mengikuti pelatihan Ditjen GTK, menurut laporan JPNN, merasakan adanya tambahan pengetahuan dan sudut pandang baru. Pengalaman itu juga mendorong perubahan dalam praktik mengajar. Keterangan tersebut menjadi gambaran manfaat program kompetensi yang telah berjalan, tetapi tidak otomatis menjelaskan bentuk peningkatan kesejahteraan yang sedang dirancang.
Nunuk menyatakan Ditjen GTK akan memperluas dan memperkuat pelatihan agar tetap sesuai dengan kebutuhan guru, perkembangan pendidikan, serta tantangan di satuan pendidikan. Ia juga memastikan kesempatan belajar akan terus dibuka bagi guru dengan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
Pengumuman lanjutan akan menentukan arah
Rencana kesejahteraan dan program pengembangan kapasitas berhubungan, tetapi keduanya memerlukan penjelasan yang berbeda. Pelatihan dapat membantu guru memperbarui kemampuan mengajar, sedangkan kebijakan kesejahteraan perlu memberi kepastian tentang dukungan yang diterima dan kelompok yang dituju. Laporan yang tersedia belum menguraikan hubungan pelaksanaan antara kedua agenda tersebut.
Bagi guru ASN maupun honorer, tahap berikutnya adalah menunggu rincian resmi dari Kemendikdasmen. Informasi tentang cakupan penerima, bentuk program, dan jadwal akan menjadi penentu apakah komitmen yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi dukungan yang jelas. Sampai rincian itu diumumkan, kementerian baru memaparkan arah penguatan kesejahteraan bersamaan dengan upaya memperluas pelatihan guru.
