Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memenuhi panggilan penyidik dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Permintaan itu disampaikan setelah beredar kabar Nusron akan melakukan perjalanan dinas ke Jepang.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan keterangan Nusron dibutuhkan untuk membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa dan memahami dugaan peran sejumlah pihak. Kepada CNN Indonesia, Budi menyampaikan imbauan agar Nusron mengutamakan proses hukum yang sedang berjalan.
“KPK dalam kesempatan ini juga mengimbau agar Pak NW ini bisa memprioritaskan proses-proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (2/11).
Namun, pada saat pernyataan itu disampaikan, KPK belum mengonfirmasi bahwa surat panggilan ketiga untuk Nusron telah resmi dilayangkan. Budi menyatakan lembaganya akan memberikan kabar apabila pemanggilan kembali sudah dijadwalkan. Dengan demikian, kabar mengenai perjalanan ke Jepang belum menjadi konfirmasi tentang jadwal pemeriksaan dari penyidik.
Kabar perjalanan ke Jepang belum dikonfirmasi KPK
Informasi mengenai rencana perjalanan tersebut disampaikan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia menyebut Nusron berpeluang berangkat ke Jepang berdekatan dengan rencana pemanggilan ketiga oleh KPK. Boyamin menyandarkan informasi itu pada pengajuan anggaran perjalanan dinas Nusron yang, menurut dia, berlangsung pekan sebelumnya.
“Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang,” ujar Boyamin dalam keterangannya, seperti dikutip CNN Indonesia.
Meski begitu, KPK belum menyatakan apakah menerima pemberitahuan resmi mengenai rencana perjalanan tersebut. Budi juga belum mengumumkan tanggal pemanggilan berikutnya. Fokus yang ia tekankan adalah pemenuhan pemeriksaan, karena keterangan dari para tersangka, saksi, dan pihak yang berkaitan dapat saling melengkapi dalam penyidikan.
Menurut KPK, informasi dari berbagai pihak diperlukan untuk menyusun kronologi perkara, merangkai konstruksi kasus, serta menilai dugaan peran yang dianggap penting. Keterangan Nusron dipandang sebagai salah satu bagian yang dibutuhkan penyidik untuk memperoleh gambaran lebih utuh. KPK belum memaparkan secara terbuka materi apa yang hendak diklarifikasi dari Nusron.
Dua pemanggilan sebelumnya belum dihadiri Nusron
Nusron telah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik. Pada jadwal pertama, Rabu (7/10), ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda internal di Kementerian ATR/BPN. KPK kemudian menjadwalkan pemeriksaan ulang pada Kamis (15/10), tetapi Nusron kembali absen. Kali itu, ketidakhadirannya dikaitkan dengan kunjungan ke Malaysia.
Rencana pemanggilan ketiga yang disebut Boyamin belum disertai tanggal resmi dari KPK dalam keterangan Budi pada Senin tersebut. Karena itu, status jadwal pemeriksaan tetap menunggu informasi dari penyidik. KPK menyatakan akan menyampaikan pembaruan jika surat panggilan benar-benar sudah diterbitkan.
Kasus yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan perpanjangan atau pemecahan HGB PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur kantor pertanahan, politik, pemerintahan daerah, perusahaan, dan Kementerian ATR/BPN.
Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka
Daftar tersangka mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Empat nama lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, serta Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Penetapan mereka sebagai tersangka merupakan bagian dari perkara yang masih disidik, bukan putusan pengadilan.
Belum ada keterangan dalam pernyataan KPK tersebut mengenai kapan Nusron akan diperiksa atau apa materi khusus yang akan ditanyakan. Perkembangan berikutnya bergantung pada jadwal resmi pemanggilan dan kesediaan pihak-pihak yang diminta memberikan keterangan.
