Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Majelis Masyayikh periode 2026–2031 merumuskan cara menilai mutu pendidikan pesantren yang tidak berhenti pada proses belajar di pondok. Kualitas calon santri, hasil pendidikan, perjalanan alumni setelah lulus, hingga manfaat pesantren bagi masyarakat perlu masuk dalam penilaian.
Nasaruddin mengukuhkan 15 anggota majelis tersebut di Kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (2/11/2026). Seperti dilaporkan NU Online, pesantren perlu melihat dampak pendidikan dalam kehidupan sosial, bukan hanya capaian selama santri berada di lingkungan lembaga.
Majelis Masyayikh mendapat tugas merumuskan langkah strategis untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan pesantren. Menurut laporan Pantau.com, anggota yang dikukuhkan berasal dari berbagai lembaga pesantren dan memiliki latar belakang keilmuan yang beragam.
Penilaian dimulai sebelum santri masuk pesantren
Kerangka yang disampaikan Menag mencakup empat tahap: input, output, outcome, dan impact. Keempatnya mengajak pengelola melihat pendidikan secara lebih utuh, dari siapa yang diterima sebagai santri sampai apa yang dihasilkan setelah mereka kembali ke masyarakat.
Pada tahap input, perhatian diarahkan pada asal dan latar belakang calon santri. Nasaruddin meminta aspek ini dibahas sebagai bagian dari perumusan mutu. Bahan yang tersedia tidak merinci kriteria penerimaan tertentu, tetapi menempatkan proses masuk santri sebagai salah satu hal yang patut dinilai.
Berikutnya adalah output, yakni lulusan yang dihasilkan pesantren. Penilaian tidak cukup hanya mencatat bahwa seorang santri telah menyelesaikan pendidikan. Majelis perlu ikut merumuskan bagaimana hasil belajar dan kemampuan lulusan dapat dilihat secara konkret.
Adapun outcome mengarah pada manfaat pendidikan setelah masa belajar selesai. Nasaruddin menilai hubungan alumni dengan pesantren tidak serta-merta terputus ketika mereka meninggalkan pondok. Identitas sebagai santri tetap melekat dalam kehidupan sosial, sehingga perjalanan alumni dapat menjadi bagian dari gambaran keberhasilan pendidikan.
Tahap terakhir, impact, berkaitan dengan manfaat santri dan alumni di lingkungan masyarakat. Kerangka ini menempatkan mutu pesantren bukan semata urusan lembaga pendidikan, melainkan juga terkait dengan peran lulusan setelah berada di luar pondok.
Peran sosial pesantren turut menjadi perhatian
Nasaruddin juga meminta majelis memperhatikan pihak-pihak yang akan menggunakan atau memperoleh manfaat dari keberadaan santri, alumni, dan lembaga pesantren. Pemerintah termasuk salah satu pihak yang disebut. Dengan begitu, perumusan mutu diharapkan turut mempertimbangkan keterhubungan pesantren dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah.
Menag memandang pesantren memiliki dimensi sosial. Santri dapat menjadi penghubung informal antara pemerintah dan masyarakat melalui kiprah mereka. Gagasan tersebut memperluas pembahasan mutu dari ruang kelas dan lingkungan pondok ke kontribusi yang muncul dalam kehidupan bersama.
Namun, arahan itu masih berupa kerangka yang perlu dirumuskan lebih konkret oleh Majelis Masyayikh. Nasaruddin meminta empat unsur penilaian tersebut dibahas bersama, termasuk siapa saja pemangku kepentingan yang akan memanfaatkan hasil pendidikan pesantren. Bahan laporan yang tersedia belum memuat ukuran atau mekanisme penilaian yang akan digunakan.
Lima belas anggota dikukuhkan untuk masa 2026–2031
Anggota yang dikukuhkan adalah Lukman Hakim Saifuddin, Badriyah Fayumi, Ahmad Taufiq, Muhbib, Kamaluddin Abu Nawas, Musta’in Syafi’ie, Abdul Ghofarrozin, M. Holil, A. Fadlullah Turmudzi, Ade Naelul Hud, M. Wafiyul Ahdi, Sofwan Manaf, M. Ilyas Marwal, Tgk. H. Faisal M. Ali, dan M. Iffatul Lathoif.
Keberagaman latar belakang mereka diharapkan memberi sudut pandang berbeda saat menyusun langkah pengembangan pendidikan pesantren. Tugas yang disampaikan Menag mencakup tahapan sejak calon santri diterima hingga dampak pendidikan yang dirasakan setelah para santri menjadi alumni.
Untuk masa khidmah lima tahun tersebut, pekerjaan berikutnya adalah menerjemahkan empat unsur penilaian menjadi rumusan yang lebih terarah. Arah yang ditekankan Menag jelas: mutu pesantren perlu terbaca dari pendidikan yang dijalani santri dan manfaat yang mereka bawa setelah kembali ke tengah masyarakat.
