Oposisi Israel berupaya menyusun koalisi pemerintahan setelah pemilu legislatif 27 Oktober tidak menghasilkan mayoritas bagi kubu mana pun. Gadi Eisenkot berharap Presiden Isaac Herzog memberinya mandat membentuk pemerintahan, sementara perundingan dengan sejumlah kelompok politik masih berlangsung.
Perubahan sikap salah satu pemimpin oposisi soal wajib militer bagi warga Yahudi ultra-Ortodoks membuka peluang kesepakatan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Namun, jalan menuju pemerintahan baru belum lapang: koalisi juga harus menjawab keberatan terhadap kerja sama dengan partai-partai Arab Israel.
Seperti dilaporkan detikNews dengan merujuk AFP, Herzog telah bertemu dan berkonsultasi dengan pemimpin partai-partai yang memiliki kursi di parlemen. Presiden dijadwalkan mengumumkan penerima mandat pembentukan pemerintahan pada Minggu, 8 November 2026.
Mandat presiden jadi penentu tahap berikutnya
Baik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu maupun Eisenkot belum memiliki dukungan mayoritas. Situasi itu membuat hasil pemilu belum otomatis menentukan siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya. Para tokoh partai kini berusaha merangkai dukungan yang cukup di parlemen.
Eisenkot menyampaikan bahwa negosiasi oposisi telah bergerak maju. Dalam pernyataan di media sosial X pada Jumat, 6 November, ia mengatakan, “Kami telah membuat kemajuan yang signifikan dan mencapai terobosan, secara tenang dan rendah hati, dengan banyak hal yang masih terus berlangsung di balik layar.”
Pernyataan itu memberi gambaran bahwa pembicaraan belum selesai. Klaim kemajuan dari kubu oposisi belum disertai rincian tentang kesepakatan final atau susunan pemerintahan. Mandat Herzog pun masih menjadi tahapan yang ditunggu, bukan jaminan bahwa Eisenkot akan berhasil menggalang mayoritas.
Yair Golan, tokoh utama sayap kiri yang berada di blok oposisi, juga menyampaikan optimisme lebih besar dibandingkan setelah hasil pemilu diketahui. Perubahan pandangan itu mencerminkan harapan para penentang Netanyahu bahwa kebuntuan parlemen dapat diatasi melalui kompromi antarkelompok.
Isu wajib militer membuka ruang kompromi
Salah satu ganjalan yang mulai mencair berkaitan dengan kewajiban militer bagi kalangan Yahudi ultra-Ortodoks. Seorang pemimpin oposisi mencabut veto terhadap tuntutan agar kelompok tersebut juga menjalani wajib militer. Identitas pemimpin itu tidak disebutkan dalam laporan yang tersedia.
Perubahan tersebut penting dalam hitung-hitungan politik karena membuka kemungkinan menjalin aliansi dengan kelompok yang sebelumnya sulit dirangkul. Akan tetapi, kesediaan untuk membahas wajib militer tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan lain, termasuk perbedaan sikap mengenai partai Arab Israel.
Partai-partai Arab Israel memperoleh tambahan kursi, menurut laporan detikcom, setelah kemarahan publik terhadap pemerintahan sayap kanan Netanyahu. Kenaikan dukungan itu membuat mereka berpotensi menjadi bagian dari perhitungan pembentukan pemerintahan, meski dukungan mereka belum tentu dapat diterima semua mitra oposisi.
Eisenkot, yang kampanyenya berusaha menarik pemilih sekuler dan liberal, dinilai berpeluang bekerja sama dengan partai Arab. Namun, Avigdor Lieberman menolak opsi tersebut. Ia pernah menjadi penasihat Netanyahu, tetapi belakangan menjadi pengkritik keras perdana menteri itu. Sikap Lieberman terhadap isu Palestina tetap keras.
Pada Jumat, Lieberman menegaskan penolakannya untuk bekerja sama dengan partai-partai Arab Israel. Ia justru menyerukan dialog dengan kelompok Yahudi ultra-Ortodoks. Kepada pendukungnya, Lieberman menyatakan kepentingan nasional harus didahulukan, meskipun pilihan itu terasa sulit bagi dirinya dan sebagian warga lain.
Perang dan polarisasi membayangi negosiasi
Perundingan berlangsung saat masyarakat Israel terbelah tajam mengenai Netanyahu dan telah menghadapi perang selama tiga tahun. Keadaan tersebut menjadi latar bagi desakan Eisenkot agar terjadi pergantian pemerintahan. Ia menilai pemerintahan yang sedang berkuasa mengancam demokrasi Israel, sementara sejumlah front perang masih terbuka.
Eisenkot juga menyinggung spekulasi mengenai kemungkinan Netanyahu melanjutkan perang terhadap Iran bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski keduanya kalah dalam pemilu. Pernyataan itu merupakan bagian dari kritik politiknya, bukan pengumuman bahwa operasi tersebut akan berlangsung.
Perbedaan antara Eisenkot dan Lieberman memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi oposisi: menyingkirkan Netanyahu dari kekuasaan membutuhkan lebih dari sekadar kesamaan sikap terhadap perdana menteri. Mereka perlu menyepakati mitra koalisi dan memperoleh dukungan parlemen tanpa mengabaikan pertentangan mengenai wajib militer maupun kerja sama dengan partai Arab.
Keputusan Herzog pada 8 November akan menentukan siapa yang memperoleh kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan. Setelah mandat diberikan, negosiasi untuk meraih dukungan mayoritas tetap menjadi ujian utama bagi Eisenkot maupun siapa pun yang ditunjuk.
