Masa kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dibatasi paling lama empat tahun dalam Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Ketentuan ini, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, juga membatasi jumlah periode kontrak yang dapat dijalani pekerja.
Said menjelaskan, skemanya terdiri atas kontrak awal maksimal dua tahun, lalu dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Setiap perpanjangan dibatasi satu tahun. Dengan susunan itu, total masa PKWT tidak boleh melewati empat tahun.
Namun, batas waktu bukan satu-satunya unsur yang menentukan. Pekerja juga perlu memperhatikan berapa kali masa kontraknya dimulai atau diperpanjang. Ketentuan periode ini dapat berpengaruh sebelum seseorang mencapai batas empat tahun.
Batas periode dapat tercapai sebelum empat tahun
Said memberi contoh pekerja yang menjalani kontrak satu tahun, kemudian mendapat perpanjangan enam bulan dan tiga bulan. Meski total waktunya baru satu tahun sembilan bulan, pekerja itu telah melewati tiga periode kerja kontrak.
Dalam contoh tersebut, perusahaan tidak dapat kembali memperpanjang status PKWT. Jika tenaga pekerja masih diperlukan, perusahaan harus mengangkatnya sebagai karyawan tetap. Jika kebutuhan itu tidak ada, hubungan kerja dapat diakhiri melalui pemutusan hubungan kerja (PHK), menurut penjelasan Said.
Dengan demikian, masa empat tahun merupakan batas terlama, bukan jaminan bahwa setiap pekerja kontrak akan selalu dapat bekerja selama itu. Jumlah periode kontrak juga membatasi kelanjutan hubungan kerja. Penjelasan mengenai skema tersebut disampaikan Said dalam konferensi pers daring pada Rabu, 7 Oktober 2026, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Untuk pekerja yang mencapai empat tahun, Said menyebut perusahaan harus menentukan apakah mereka masih dibutuhkan. Jika ya, statusnya dapat berubah menjadi pekerja tetap. Jika tidak, perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja.
Said menilai ketentuan baru ini berbeda dari aturan sebelumnya. Ia membandingkannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menurut penjelasannya mengatur kontrak hingga dua tahun, dengan satu kali perpanjangan maksimal satu tahun. Setelah jeda 30 hari, kontrak dapat diperbarui untuk masa paling lama dua tahun.
Ia juga membandingkan aturan tersebut dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, yang dinilainya membuka kemungkinan kontrak dilakukan berulang. Penilaian itu merupakan pandangan Said; naskah final undang-undang yang baru disahkan saat itu belum tersedia untuk diperiksa publik.
Aturan magang ikut menjadi perhatian
UU baru itu juga mengatur masa pemagangan maksimal enam bulan. Said menjelaskan pemagangan sebagai pelatihan kerja, bukan hubungan kerja, dan menyebut peserta hanya boleh menjalani magang satu kali. Karena itu, menurutnya, pemagangan tidak semestinya digunakan terus-menerus untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
Ia mengingatkan bahwa aturan mengenai batas waktu saja belum cukup apabila tidak disertai penjelasan rinci tentang syarat pemagangan. Salah satu hal yang ia soroti ialah jam kerja. Pekerja pada umumnya bekerja hingga 40 jam sepekan, sedangkan peserta magang, menurut Said, perlu memiliki ketentuan tersendiri.
Sebagai gambaran, Said mengusulkan pemagangan dapat dibatasi sekitar 20 jam per minggu, atau empat jam sehari selama lima hari kerja. Angka itu merupakan contoh yang ia sampaikan, bukan ketentuan resmi yang dipastikan berlaku dalam undang-undang.
Perbedaan status tersebut juga berkaitan dengan imbalan. Menurut Said, peserta magang umumnya menerima uang transportasi dan makan atau uang saku, bukan upah minimum sebagaimana pekerja. Ia khawatir perusahaan dapat memanfaatkan peserta magang untuk pekerjaan yang semestinya dilakukan pekerja apabila batas dan persyaratannya tidak terang.
Naskah final masih melalui sinkronisasi
Rapat Paripurna DPR ke-9 Masa Sidang I 2026-2027 mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa, 6 Oktober 2026. Sehari setelahnya, Said mengatakan isi final aturan tersebut belum dapat diakses karena draf masih harus diselaraskan antarpasal.
Proses itu, menurut perkiraannya, memerlukan waktu paling cepat dua minggu dan biasanya dapat berlangsung hingga sekitar satu bulan. Penyelarasan diperlukan untuk memeriksa kemungkinan tumpang tindih ketentuan maupun perbedaan definisi. Setelah proses tersebut, draf akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara sebelum naskah akhir dapat diakses.
Karena naskah final belum tersedia saat keterangan Said disampaikan, rincian pelaksanaan ketentuan PKWT dan pemagangan masih perlu merujuk pada dokumen akhir yang diterbitkan. Bagi pekerja dan perusahaan, aturan periode kontrak menjadi salah satu bagian yang perlu dicermati ketika naskah tersebut sudah dapat dibaca secara lengkap.
