DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) mengenai pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga Selasa, 10 November 2026. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan surat-surat yang masuk masih diperiksa bagian tata usaha, seiring dimulainya kembali masa sidang parlemen.
Keterangan itu membuat status rencana pergantian pucuk pimpinan TNI belum dapat dipastikan dari sisi DPR. Puan belum menyebut nama calon pengganti Agus. Ia juga tidak memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat tersebut. Yang disampaikan Puan, surat terkait belum sampai ke meja pimpinan DPR.
Seperti diberitakan iNews dan SINDOnews, Puan menyampaikan penjelasan itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. BeritaSatu juga melaporkan DPR belum menerima Surpres hingga hari yang sama. Puan mengatakan dokumen yang masuk baru menjalani pemeriksaan administrasi sebelum diteruskan kepada pimpinan.
Surat masih diperiksa di tata usaha
Pembukaan masa sidang menjadi konteks yang disampaikan Puan untuk menjelaskan posisi surat tersebut. Sejumlah dokumen yang masuk ke DPR sedang ditangani bagian tata usaha. Menurut Puan, surat-surat itu baru akan disampaikan kepada pimpinan pada hari tersebut.
“Surpres belum ada,” kata Puan kepada wartawan, seperti dikutip BeritaSatu. Pernyataan itu menjawab kabar mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI, tetapi belum menjelaskan apakah proses pengiriman surat sedang berlangsung di pihak pemerintah.
Puan menyatakan DPR akan menindaklanjuti surat apabila sudah diterima pimpinan. Ia menegaskan parlemen akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Setelah surat dibahas, DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan, kemudian memberikan masukan dan melakukan evaluasi.
Dengan demikian, keterangan DPR sejauh ini terbatas pada belum diterimanya dokumen dan tahap pemeriksaan surat yang masuk. Belum ada informasi dalam pernyataan Puan mengenai waktu pembahasan, isi Surpres, maupun calon yang akan diajukan untuk menggantikan Agus.
Agus masih menjabat Panglima TNI
Agus Subiyanto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo pada 22 November 2023. Ia menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Kabar tentang pergantian Agus muncul ketika ia masih memegang jabatan tersebut, tetapi DPR belum menyatakan telah menerima usulan penggantinya.
Isu masa pensiun turut menjadi latar pembicaraan mengenai posisi Agus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebelum perubahan, batas usia pensiun perwira tinggi adalah 58 tahun. Agus semula dijadwalkan memasuki masa pensiun pada 5 Agustus 2025.
Ketentuan itu berubah setelah DPR mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025. Aturan terbaru menetapkan batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat menjadi 63 tahun. Dengan ketentuan tersebut, masa pensiun Agus dijadwalkan pada 5 Agustus 2030, sebagaimana dilaporkan BeritaSatu.
Aturan usia pensiun memberi konteks terhadap kabar pergantian, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah pergantian akan dilakukan atau kapan. Hingga Puan memberikan keterangan, DPR belum mengonfirmasi adanya Surpres yang dapat menjadi dasar bagi pembahasan di parlemen.
Pembahasan menunggu dokumen resmi
Langkah berikutnya di DPR bergantung pada masuknya surat ke pimpinan. Puan mengatakan pembahasan akan diteruskan melalui komisi terkait setelah dokumen diterima. Dalam proses itu, DPR akan meminta keterangan dan menyampaikan masukan serta evaluasi, tetapi belum ada jadwal atau rincian pembahasan yang diumumkan.
Karena itu, kabar pergantian Panglima TNI masih berada pada tahap menunggu kejelasan administrasi di parlemen. Informasi yang tersedia belum menunjukkan siapa yang akan diusulkan maupun kapan keputusan mengenai posisi tersebut akan dibahas. DPR menunggu surat resmi sebelum mengambil langkah lanjutan.
