Gibran Rakabuming Raka masih menjalankan tugas sebagai wakil presiden setelah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto. Sampai Selasa, 10 November 2026, belum ada keterangan bahwa Gibran mengirim surat pengunduran diri ke DPR. Situasi itu berbeda dengan Mohammad Hatta, yang pada 1956 menyurati parlemen dan menetapkan tanggal berhenti dari jabatannya.
Perbedaan antara niat dan pengunduran diri yang sudah ditempuh lewat surat menjadi penting untuk membaca kabar yang beredar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Gibran membicarakan niat mundur dalam pertemuan dengan Prabowo. Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan Gibran masih berstatus wapres dan tetap bekerja.
Niat mundur disampaikan dalam pertemuan dengan Prabowo
Prabowo dan Gibran bertemu selama sekitar dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Prasetyo menyebut salah satu hal yang dibahas adalah keinginan Gibran mengundurkan diri, terkait dinamika setelah keputusan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prasetyo menyatakan Prabowo tidak menolak niat tersebut. Namun, ia tidak mengumumkan bahwa pengunduran diri telah diterima atau berlaku. Yusril, yang ditemui di Istana Kepresidenan pada hari yang sama, juga tidak memastikan apakah Prabowo menerima atau menolak keinginan Gibran. Menurut dia, penjelasan lebih lanjut menjadi kewenangan Mensesneg.
Pesan Gibran kepada wartawan di Istana Wakil Presiden memberi konteks lain. Ia menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta tidak ingin polemik politik berlarut-larut. Gibran juga menyebut Prabowo memberi masukan agar ia menghadapi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan menyerahkan dokumen pendidikan dari tingkat SD hingga S1.
Gibran tidak menjelaskan lebih jauh isu pengunduran dirinya. Karena itu, pernyataan tentang niat mundur belum sama dengan keputusan yang telah dituntaskan. Hingga keterangan Yusril disampaikan, Gibran masih menjalankan kewajiban sebagai wakil presiden dan jabatan tersebut tidak kosong.
Surat Hatta menyebut tanggal berhenti secara tegas
Kasus Hatta memperlihatkan proses yang berbeda. Seperti dilaporkan CNBC Indonesia, Hatta mengirim surat kepada Ketua DPR pada 20 Juli 1956. Ia menyatakan bahwa parlemen hasil pemilihan rakyat sudah mulai bekerja dan Konstituante telah terbentuk, sehingga menurutnya waktu untuk mundur telah tiba.
Keputusan itu tidak langsung menjadi perhatian luas. Menjelang akhir November, Hatta kembali menyampaikan bahwa rencananya tetap berlaku. Dalam surat berikutnya, ia menetapkan 1 Desember 1956 sebagai tanggal untuk meletakkan jabatan wakil presiden. DPR kemudian menyetujui pengunduran dirinya dengan suara bulat dan menyampaikan penghargaan atas pengabdiannya.
Berakhirnya jabatan Hatta sekaligus menutup kemitraan politiknya dengan Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Dwitunggal. Hatta telah menjadi wakil presiden sejak 1945. Kursi itu baru kembali terisi pada 1973, saat Soeharto menunjuk Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Kekecewaan Hatta berbeda dari perkara Gibran
Alasan Hatta mundur juga muncul dalam pemberitaan sezaman. Indonesia Raya, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, melaporkan bahwa ia merasa tidak lagi dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Sejumlah usulnya disebut tidak mendapat perhatian, sementara informasi mengenai persoalan penting negara tidak selalu sampai kepadanya.
Laporan tersebut juga mengaitkan kekecewaan Hatta dengan persoalan korupsi, termasuk pemberian lisensi istimewa dan grasi kepada seorang terpidana korupsi yang disebut tidak diberitahukan kepadanya. Keterangan itu menggambarkan ketegangan dalam hubungan kerja Soekarno dan Hatta, bukan alasan yang dinyatakan Gibran dalam kabar pengunduran dirinya saat ini.
Dengan demikian, catatan sejarah tentang surat Hatta tidak bisa dipakai sebagai bukti bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri ke DPR. Informasi yang disampaikan pemerintah sejauh ini baru menyangkut niat yang diutarakan dalam pertemuan dengan Prabowo. Gibran masih bertugas, sementara penjelasan resmi mengenai tindak lanjut pembicaraan tersebut belum disampaikan.
