Forum PPPK meminta Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian pada nasib guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus PPPK paruh waktu. Mereka berharap kelompok tersebut memperoleh kesempatan yang sama untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu, serta meminta pemerintah segera merespons aspirasi yang telah disampaikan kepada sejumlah pejabat.
Nurul, yang mewakili Forum PPPK (FK PPPK), mengatakan peluang peralihan seharusnya juga terbuka bagi PPPK paruh waktu di lingkungan sekolah. Menurut dia, bila tenaga kependidikan tidak ikut diakomodasi, kondisi itu berisiko memunculkan keresahan.
PPP paruh waktu tendik minta diakomodasi
Permintaan tersebut, kata Nurul, telah disampaikan FK PPPK bersama Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani. Mereka berharap PPPK paruh waktu tendik masuk dalam skema peralihan menuju status penuh waktu pada tahun depan.
“Kami sudah memohon kepada Dirjen Nunuk agar PPPK paruh waktu tendik diakomodasi di peralihan ke PPPK penuh waktu tahun depan,” ucap Nurul.
Dalam pandangan forum, perlakuan terhadap guru dan tenaga kependidikan paruh waktu perlu menjadi bagian dari pembahasan kebijakan PPPK. Nurul menekankan bahwa mereka juga harus memiliki kesempatan beralih status, meskipun persentase peralihan bagi tenaga teknis disebut berada di kisaran 10–20 persen dan dimulai pada 2026 atau 2027.
Permintaan itu tidak hanya menyangkut perubahan status pekerjaan. Forum juga mengingatkan dampak yang mungkin timbul bila aspirasi kelompok tendik tidak ditangani. Nurul menyebut potensi gejolak dan keresahan sebagai alasan agar pemerintah mempertimbangkan mereka dalam kebijakan peralihan.
Forum turut meminta kemudahan bagi PPPK senior
Di luar tuntutan bagi PPPK paruh waktu, FK PPPK juga menyampaikan usulan terkait peralihan PPPK menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Nurul mengatakan pihaknya meminta agar pemerintah memberi prioritas kepada PPPK berusia di atas 35 tahun.
Forum turut mengusulkan kemudahan bagi PPPK yang mendekati batas usia pensiun (BUP). Dalam keterangan yang tersedia, Nurul tidak merinci bentuk kemudahan yang diminta. Namun, ia menegaskan kelompok tersebut perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah.
Aspirasi itu diarahkan kepada Presiden Prabowo dan jajaran pemerintah yang menangani aparatur negara serta pendidikan. Forum berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrullah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta DPR RI ikut memberikan respons.
Nurul menilai kebijakan yang berpihak kepada aparatur sipil negara, khususnya PPPK, dapat berdampak pula pada anak-anak bangsa. Dalam konteks pendidikan, tuntutan forum tidak hanya berhubungan dengan status kepegawaian, tetapi juga dengan kepastian bagi guru dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas di sekolah.
Respons pemerintah dinantikan
Nurul mengatakan guru dan tenaga kependidikan semestinya tidak perlu turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan. Namun, ia juga menilai para pemangku kebijakan perlu lebih tanggap dan memahami kebijakan yang dibutuhkan oleh guru serta tendik.
Pernyataan itu menjadi dorongan agar aspirasi disambut melalui dialog dan keputusan yang jelas. Forum menginginkan peralihan ke PPPK penuh waktu tidak hanya memberi peluang kepada sebagian kelompok, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan tendik paruh waktu.
Prabowo dan pemerintahannya, menurut Nurul, kini dinantikan kebijakannya bagi guru dan dunia pendidikan. Harapan forum adalah agar keputusan yang diambil dapat menjawab kebutuhan PPPK, termasuk mereka yang berusia di atas 35 tahun maupun yang semakin dekat dengan masa pensiun.
Rincian kebijakan dan jadwal peralihan masih menjadi hal yang ditunggu. Respons pemerintah terhadap permohonan tersebut akan menentukan bagaimana aspirasi guru dan tenaga kependidikan paruh waktu diterjemahkan ke dalam kebijakan berikutnya.
