Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak jajaran Polri dengan memutasi 88 perwira tak lama setelah dilantik pada 1 Oktober 2026. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober, rotasi itu mencakup perwira tinggi dan menengah, termasuk perubahan di sejumlah posisi penting Mabes Polri serta pergantian pimpinan di 19 polda.
Sehari setelah surat telegram diterbitkan, sebanyak 27 perwira tinggi dilantik dalam rangkaian perubahan tersebut. Pergerakan cepat di tubuh Korps Bhayangkara ini menjadi langkah awal kepemimpinan Suyudi sekaligus memunculkan perhatian terhadap tujuan dan dampak perombakan bagi pelayanan kepolisian.
Polri menyebut rotasi untuk mempercepat respons
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pergantian pejabat diarahkan untuk membuat institusi lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Penjelasan itu disampaikan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Sabtu malam, 3 Oktober 2026.
“Artinya kecepatan sesuai dengan ekspektasi masyarakat terhadap dinamika yang dibutuhkan masyarakat terhadap Polri, ini juga salah satunya untuk menjawab tantangan masyarakat,” kata Trunoyudo.
Menurut dia, salah satu penekanan Kapolri ialah memastikan polisi hadir di tengah masyarakat dan bekerja bersama warga. Polri berharap perubahan susunan pejabat dapat mempercepat penyesuaian organisasi terhadap dinamika kebutuhan publik.
Perubahan itu menyentuh kepemimpinan di daerah dan pusat. Sebanyak 19 kapolda mendapat penugasan baru, meski rincian nama dalam bahan yang tersedia tidak dicantumkan. Di Mabes Polri, 14 pejabat utama juga mengalami pergeseran jabatan.
Sejumlah posisi strategis Mabes Polri berganti
Pada jajaran reserse, Kepala Badan Reserse Kriminal Komjen Syahardiantono digantikan Irjen Asep Safrudin. Sementara itu, posisi Inspektur Pengawas Umum yang sebelumnya dijabat Komjen Wahyu Widada kini diisi Komjen Asep Edi Suheri.
Perubahan juga terjadi di Badan Intelijen dan Keamanan. Komjen Yuda Gustawan bergeser dari jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, yang kemudian diisi Irjen Dedy Kusuma Bakti. Di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Irjen Rudi Darmoko menggantikan Komjen Panca Putra.
Posisi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan beralih dari Irjen Abdul Karim kepada Irjen Mahmud Nazly Harahap. Adapun jabatan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan yang ditinggalkan Komjen Karyoto kini diisi Irjen Herry Heryawan.
Rangkaian penugasan baru tersebut menunjukkan luasnya cakupan rotasi, dari satuan kewilayahan hingga lembaga utama di Mabes Polri. Namun, alasan resmi yang disampaikan Polri dalam bahan ini berfokus pada percepatan respons dan penyesuaian organisasi, bukan pada evaluasi individual terhadap pejabat yang diganti.
DPR mengingatkan mutu pelayanan menjadi ukuran
Perombakan dalam waktu singkat itu turut mendapat perhatian Komisi III DPR. Anggota Komisi III Lola Nelria Oktavia mengingatkan agar mutasi tidak berhenti pada pergantian nama dan jabatan, melainkan menghasilkan perbaikan yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai mutasi dipersepsikan hanya sebagai pergantian orang, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat,” kata Lola.
Ia menilai keberhasilan rotasi semestinya dilihat dari peningkatan layanan, penegakan hukum yang adil dan profesional, serta rasa aman yang dirasakan warga. Dengan demikian, proses konsolidasi internal perlu berjalan seiring dengan upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Lola juga berharap agenda yang disampaikan Kapolri, mulai dari peningkatan pelayanan publik hingga pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, dapat diwujudkan secara nyata. Harapan itu menempatkan pejabat yang baru mendapat tugas pada tanggung jawab yang sama: menerjemahkan perubahan struktur menjadi kinerja yang bisa dinilai publik.
Ujian berikutnya ada pada pelaksanaan
Mutasi 88 perwira dan perubahan di sejumlah posisi strategis membuka babak konsolidasi baru di tubuh Polri. Akan tetapi, besarnya jumlah pejabat yang bergeser belum dengan sendirinya menjawab apakah pelayanan akan membaik atau penegakan hukum menjadi lebih berkeadilan.
Dalam beberapa waktu ke depan, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana para pejabat baru menjalankan mandatnya di daerah maupun di tingkat pusat. Ukuran akhirnya bukan semata susunan organisasi, melainkan kecepatan respons, profesionalisme, dan rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat.
