Polemik dokumen pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah ia menyatakan ingin melanjutkan pembuktian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai jalur hukum lanjutan itu tidak tersedia karena putusan Mahkamah Agung (MA) telah berkekuatan hukum tetap.
Denny juga mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya bersifat final dan mengikat. Karena itu, ia menilai rencana Gibran untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN tidak sejalan dengan status putusan kedua lembaga peradilan itu. Pernyataan Denny disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa, 10 November, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
“Putusan MA itu inkrah, berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi upaya hukum yang lain,” kata Denny.
Ia menyayangkan sikap Gibran yang, menurut penilaiannya, seolah mengikuti saran Presiden Prabowo Subianto untuk terus berjuang lewat jalur hukum. Denny menyebut langkah tersebut sebagai bentuk tidak menghormati putusan MK dan MA. Ia berpandangan bahwa setelah kedua putusan itu keluar, Gibran semestinya menerima hasilnya, bahkan menyatakan mundur dari jabatan wakil presiden.
Gibran ingin menguji dokumen lewat PTUN
Gibran sebelumnya menyampaikan akan tetap memperjuangkan persoalan dokumen penyetaraan pendidikan SMA miliknya. Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta membawa dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi ke PTUN.
Rencana itu juga mencakup permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. Namun, keterangan Gibran tersebut berhadapan dengan pandangan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menyatakan putusan MK tidak dapat digugat lagi dan putusan MA sudah final. Menurut dia, tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK atas putusan tersebut.
Yusril menjelaskan bahwa pihak yang menjadi tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kemendikdasmen. Gibran, kata dia, tidak berkedudukan sebagai tergugat intervensi dalam perkara itu, sehingga tidak dapat mengajukan banding. Ia juga menyebut, setelah putusan dijalankan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai atasan pejabat yang menjadi tergugat, putusan MA tetap bersifat final.
Yusril turut menyoroti kemungkinan perkara di PTUN dihentikan. Alasannya, objek yang disengketakan berupa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran disebut sudah tidak ada setelah putusan MA. Penjelasan itu disampaikan di Istana Kepresidenan pada Selasa, menurut laporan CNN Indonesia.
Pertemuan di Istana dan isu pengunduran diri
Polemik hukum ini berkembang bersamaan dengan kabar bahwa Gibran sempat menyampaikan niat mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo dan Gibran bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo menyebut Gibran menyampaikan keinginan mundur saat membicarakan dinamika setelah putusan MK dan MA. Namun, ia membantah kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah saran kepada wakilnya dalam pertemuan itu.
Gibran kemudian menyampaikan bahwa ia menghormati kritik dan saran masyarakat. Ia tidak secara langsung mengulang pernyataan bahwa dirinya akan mundur. Ia juga mengatakan tidak ingin polemik berkembang menjadi perdebatan politik yang berkepanjangan. Pada Selasa yang sama, Gibran masih mendampingi Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional 2026 di Istana Negara, Jakarta.
Respons DPR belum mengubah status putusan
Sejumlah anggota DPR turut menanggapi rencana Gibran menempuh jalur PTUN. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus mempertanyakan relevansi PTUN untuk membatalkan putusan MA. Ia menilai pengadilan tata usaha negara menangani sengketa keputusan pejabat atau birokrasi, bukan mengoreksi putusan dari lembaga peradilan lain.
Deddy juga berpendapat kesempatan untuk membuka dokumen telah tersedia sebelumnya, tetapi tidak digunakan oleh pihak Gibran maupun Kemendikdasmen. Ia menilai rencana baru tersebut berpotensi mengulur waktu. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan menghormati langkah hukum yang hendak ditempuh Gibran.
Di parlemen, delapan fraksi disebut telah sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti polemik ijazah tersebut. Namun, informasi itu masih berupa kesepakatan yang dilaporkan pada Selasa, bukan keterangan bahwa prosesnya telah selesai. Perkembangan berikutnya bergantung pada langkah yang benar-benar diajukan Gibran dan tindak lanjut DPR terhadap penggunaan hak tersebut.
