DPRD Kalimantan Timur mendorong layanan kesehatan bagi orang dengan HIV (ODHIV) dapat diakses tanpa rasa takut terhadap stigma dan diskriminasi. Upaya itu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS), yang turut mencakup pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, serta pendampingan.
Wakil Ketua III DPRD Kaltim Yenni Eviliana mengatakan penanganan HIV/AIDS tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan pengobatan. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang tepat, bisa menjalani pemeriksaan sejak dini, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang ramah.
“Pencegahan harus menjadi perhatian utama. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang tepat mengenai cara penularan HIV/AIDS dan IMS, langkah-langkah pencegahannya, serta pentingnya melakukan pemeriksaan sejak dini,” ujar Yenni.
Stigma masih menjadi tantangan layanan HIV
Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV masih menjadi persoalan dalam penanggulangan penyakit tersebut. Dalam pandangan Yenni, layanan yang mudah dijangkau dan bebas stigma penting agar masyarakat tidak ragu memeriksakan diri maupun memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
Persoalan ini membuat pembahasan Raperda tidak hanya berkutat pada aspek medis. Aturan yang disusun juga perlu memperhatikan pengalaman orang yang membutuhkan layanan, termasuk kebutuhan untuk memperoleh pemeriksaan dan perawatan tanpa merasa dihakimi karena kondisi kesehatannya.
Informasi yang benar, menurut Yenni, dapat membantu masyarakat mengambil langkah pencegahan sekaligus menghindari pemahaman keliru mengenai HIV/AIDS. Edukasi mengenai cara penularan dan pencegahan menjadi bagian yang berkaitan erat dengan akses pemeriksaan dini.
Dengan demikian, tujuan layanan bukan semata menyediakan pengobatan, melainkan memastikan warga dapat mengakses rangkaian penanganan yang diperlukan. Akses yang ramah dan bebas diskriminasi juga menjadi perhatian dalam upaya mendorong masyarakat agar tidak menunda pemeriksaan atau mencari pertolongan.
Pansus DPRD Kaltim belajar dari Bali
Untuk mematangkan rancangan aturan, Panitia Khusus (Pansus) Raperda HIV/AIDS dan IMS DPRD Kaltim melakukan studi komparasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada Rabu, 21 Oktober 2026. Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Yenni Eviliana dan anggota pansus Henry Pailan Tandi Pajung.
Mereka diterima jajaran Dinas Kesehatan Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Pratama, Kantor Gubernur Bali. Kunjungan itu dimaksudkan untuk mempelajari penerapan kebijakan dan peraturan daerah terkait penanggulangan HIV/AIDS dan IMS.
Ruang lingkup yang dipelajari meliputi upaya pencegahan, pemeriksaan, pengobatan, hingga pendampingan bagi ODHIV. Pengalaman Bali diharapkan menjadi bahan dalam menyempurnakan Raperda, bukan hanya dari sisi rumusan regulasi, tetapi juga agar aturan tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.
Raperda diarahkan agar bisa diterapkan
Ekti menyampaikan bahwa pengalaman daerah lain dapat menjadi masukan penting bagi pembahasan rancangan aturan. Tantangannya adalah memastikan ketentuan yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat dijalankan secara efektif di Kaltim.
Dalam proses itu, pencegahan, akses pemeriksaan, pengobatan, dan pendampingan perlu dipandang sebagai bagian dari penanganan yang saling berkaitan. Perhatian terhadap stigma juga menjadi penting karena layanan kesehatan yang tersedia perlu dapat diakses oleh orang yang membutuhkannya.
Pansus kini membawa hasil pembelajaran tersebut sebagai bahan untuk mematangkan Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Ke depan, efektivitas aturan akan bergantung pada bagaimana ketentuan itu menjawab kebutuhan masyarakat serta memastikan ODHIV memperoleh layanan kesehatan dengan aman dan tanpa diskriminasi.
