Mahkamah Konstitusi menghapus kata “Ahli” dari Pasal 215 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Putusan ini menegaskan bahwa larangan mengajukan pertanyaan menjerat dalam pemeriksaan berlaku bagi saksi dan terdakwa, bukan ahli.
Majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan Dicky Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia menguji rumusan pasal tersebut karena susunan katanya dinilai dapat membuat saksi biasa tidak tercakup dalam perlindungan dari pertanyaan yang menjerat. ANTARA melaporkan putusan dibacakan dalam sidang di Gedung I MK, Jakarta, pada Kamis.
Dalam amar putusan, MK menyatakan kata “Ahli” pada Pasal 215 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah tidak mengabulkan seluruh permohonan sebagaimana diminta pemohon, tetapi memperbaiki bagian rumusan yang dinilai menimbulkan masalah.
Persoalan bermula dari frasa “Saksi Ahli”
Pasal 215 KUHAP 2025 mengatur larangan pertanyaan yang bersifat menjerat kepada “Saksi Ahli, atau Terdakwa”. Dicky mempersoalkan tanda koma setelah kata “Ahli”, sementara tidak ada pemisah antara “Saksi” dan “Ahli”. Menurut dia, susunan tersebut dapat dibaca sebagai daftar dua pihak saja: saksi ahli dan terdakwa.
Dengan pembacaan seperti itu, saksi biasa berisiko tidak mendapat perlindungan yang sama. Padahal, dalam permohonannya, Dicky merujuk saksi sebagai orang yang mendengar, melihat, mengalami, atau mengetahui suatu peristiwa pidana. Ia menilai ketidakjelasan rumusan dapat membuka penafsiran berbeda saat ketentuan diterapkan.
Pemohon juga mengaitkan masalah itu dengan asas kejelasan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas tersebut mensyaratkan penggunaan istilah dan bahasa hukum yang jelas agar aturan dapat dipahami dan tidak memunculkan tafsir yang beragam. Bagi Dicky, Pasal 215 belum memenuhi kebutuhan itu karena hubungan antara kata “Saksi” dan “Ahli” tidak terang.
MK melihat istilah ahli tidak tepat dalam norma
Dalam pertimbangannya, MK menilai istilah “saksi ahli” tidak ditemukan sebagai nomenklatur dalam KUHAP 2025 selain pada Pasal 215 yang diuji. Mahkamah juga membedakan secara doktrinal antara saksi dan ahli. Karena keduanya merupakan subjek dengan pengertian berbeda, penyebutan “Saksi Ahli” dalam ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan.
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjelaskan bahwa larangan dalam pasal itu diarahkan kepada saksi atau terdakwa. Menurut pertimbangan MK, keberadaan kata “Ahli” tidak selaras dengan maksud norma tersebut dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mahkamah turut membandingkan rumusan baru itu dengan Pasal 166 KUHAP lama beserta penjelasannya. Dalam rujukan tersebut, MK tidak menemukan frasa “saksi ahli”. Penjelasan Pasal 215 KUHAP 2025 juga tidak membahas ahli ataupun larangan mengajukan pertanyaan menjerat kepada ahli. Rangkaian pertimbangan itu menjadi dasar bagi penghapusan kata tersebut.
Putusan ini berbeda dari permintaan pemohon. Dicky mempersoalkan struktur tanda baca dan meminta kepastian agar saksi biasa tetap terlindungi, sedangkan MK menyelesaikan masalah melalui penghapusan kata “Ahli”. Mahkamah menyatakan dalil pemohon beralasan untuk sebagian, bukan seluruhnya.
Perlindungan saksi tetap menjadi pokok perkara
Perkara bernomor 383/PUU-XXIV/2026 ini berpusat pada cakupan aturan dalam pemeriksaan, bukan pada penghapusan larangan pertanyaan menjerat. Dengan perubahan tersebut, kata yang dinilai membingungkan tidak lagi berlaku dalam Pasal 215, sementara perlindungan bagi saksi dan terdakwa tetap menjadi inti ketentuan.
Bagi pembaca, putusan ini memperjelas bahwa saksi biasa tidak semestinya dikeluarkan dari kelompok yang dilindungi oleh larangan tersebut hanya karena susunan istilah dalam pasal. MK menyatakan penghapusan kata “Ahli” diperlukan agar norma tidak menyisakan tafsir yang rancu. ANTARA melaporkan majelis mengabulkan permohonan secara sebagian, dengan Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan.
Putusan MK mengikat ketentuan Pasal 215 sebagaimana diuji. Kata “Ahli” dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga rumusan pasal harus dibaca tanpa kata itu.
