Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papua Barat mengadakan vaksinasi rabies di Gedung Serba Guna Gereja Santo Agustinus, Kompleks Brawijaya, Manokwari, pada 22 Oktober 2026. Kegiatan ini digelar untuk menyambut Hari Rabies Sedunia sekaligus memperingati 27 tahun berdirinya Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat, Hendrikus Fatem, mengatakan wilayah itu hingga kini masih bebas dari rabies. Namun, pengiriman hewan yang berpotensi membawa penyakit tersebut, seperti anjing, kucing, dan kera, belakangan menjadi perhatian. Vaksinasi disebut sebagai langkah pencegahan sejak dini.
Vaksinasi rabies untuk mencegah penyebaran
Menurut Hendrikus, vaksinasi dilakukan untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran rabies di Papua Barat. Ia mengingatkan bahwa penyakit tersebut termasuk zoonosis, yakni penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Rabies, kata dia, merupakan penyakit berbahaya dan tidak dapat diobati. Gigitan hewan yang terinfeksi dapat berakibat fatal apabila tidak tertolong. Karena itu, meski Papua Barat masih dinyatakan bebas rabies, pemerintah daerah menilai pencegahan tetap perlu dilakukan sebelum penyakit tersebut menyebar.
“Penyakit rabies merupakan penyakit zoonosis karena penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit rabies sendiri diketahui merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan tidak dapat diobati,” kata Hendrikus.
Kegiatan di Manokwari melibatkan tenaga ahli dan dokter hewan. Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Hewan yang dinilai layak kemudian mendapat vaksinasi sesuai prosedur.
Proses pemeriksaan sebelum penyuntikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dinas tidak menyebutkan jumlah hewan yang mengikuti vaksinasi maupun jenis hewan yang hadir. Namun, instansi itu memastikan tindakan vaksinasi dilakukan setelah kondisi hewan diperiksa.
Pengawasan hewan masuk ke Papua Barat
Upaya pencegahan juga dilakukan melalui pengawasan terhadap hewan yang masuk dan keluar dari Papua Barat. Hendrikus, yang juga menjabat Pejabat Otoritas Veteriner, menyatakan tanggung jawab pengawasan tersebut mencakup lalu lintas hewan, terutama melalui pintu-pintu masuk wilayah.
Pelabuhan laut menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat, menurut Hendrikus, terus bekerja sama dengan Kantor Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat untuk mengawasi pengiriman hewan.
“Sejauh ini kerja sama pihaknya dengan Kantor Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat terus berjalan baik dan kami awasi terus setiap ada pengiriman hewan yang masuk ke Papua Barat,” ujarnya.
Pengawasan lalu lintas hewan dan vaksinasi menjadi dua langkah yang dijalankan untuk menjaga Papua Barat tetap bebas rabies. Keduanya diarahkan untuk mengantisipasi risiko yang dapat muncul dari perpindahan hewan pembawa penyakit, tanpa mengabaikan pemeriksaan kesehatan sebelum vaksin diberikan.
Program vaksinasi direncanakan berlanjut pada 2027
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Papua Barat berencana mengadakan kegiatan serupa di tujuh kabupaten pada 2027. Rencana tersebut akan memperluas pelaksanaan vaksinasi dari kegiatan yang berlangsung di Manokwari.
Rencana itu menjadi bagian dari upaya pencegahan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah menempatkan kewaspadaan sebagai perhatian utama, mengingat rabies dapat menular dari hewan ke manusia dan berakibat fatal. Pengawasan di pintu masuk serta pemeriksaan dan vaksinasi hewan diharapkan terus berjalan seiring dengan rencana perluasan kegiatan ke kabupaten-kabupaten di Papua Barat.
Dengan status bebas rabies yang masih dipertahankan, langkah berikutnya adalah menjaga konsistensi pencegahan dan pengawasan. Pelaksanaan program di tujuh kabupaten pada 2027 akan menjadi kelanjutan dari kegiatan vaksinasi yang digelar di Manokwari.
