RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang direncanakan diketok dalam rapat paripurna DPR sebelum reses mendapat catatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Organisasi pengusaha itu mendukung penguatan perlindungan pekerja, tetapi meminta rancangan aturan tersebut juga menjaga keberlangsungan usaha serta penciptaan lapangan kerja formal.
RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan jadwal pengesahan
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani menyampaikan pembaruan mengenai RUU Ketenagakerjaan yang disebut juga sebagai RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dalam konferensi pers di kantor APINDO, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Menurut Shinta, waktu pembahasannya sempit karena rencananya RUU itu akan diketok pada rapat paripurna DPR pekan berikutnya sebelum masa reses.
APINDO menempatkan keseimbangan sebagai pokok catatannya. Perlindungan bagi pekerja dinilai tetap perlu diperkuat, namun pengaturan ketenagakerjaan juga diminta memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia. Salah satu kondisi yang disorot ialah besarnya jumlah pekerja di sektor informal, yang menurut Shinta sudah mendekati 60%.
Sektor formal pada umumnya merujuk pada pekerjaan dalam hubungan kerja atau kegiatan usaha yang tercatat dan diatur oleh ketentuan yang berlaku. Sementara itu, sektor informal mencakup aktivitas kerja yang tidak selalu berada dalam pola hubungan kerja formal. Perbedaan karakter tersebut membuat kebijakan ketenagakerjaan berkaitan dengan perlindungan pekerja sekaligus peluang pembentukan pekerjaan formal.
Catatan APINDO soal biaya perusahaan
Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan sejumlah ketentuan dalam RUU tersebut berpotensi menaikkan biaya perusahaan hingga 30%. Ia menyatakan tambahan biaya itu menjadi perhatian pengusaha di tengah kondisi perekonomian global yang menantang.
Menurut Bob, beban perusahaan yang bertambah dapat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan, termasuk potensi PHK dan pengangguran. Karena itu, APINDO meminta pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tidak hanya memusatkan perhatian pada perlindungan pekerja, melainkan juga pada kemampuan usaha untuk bertahan dan membuka pekerjaan baru.
Biaya perusahaan dalam konteks ketenagakerjaan dapat berkaitan dengan berbagai kewajiban yang timbul dari hubungan kerja. Dalam penyusunan regulasi, pengaturan tersebut biasanya dipertimbangkan bersama tujuan melindungi pekerja, kepastian aturan bagi perusahaan, serta ruang bagi penciptaan kesempatan kerja.
PKWT dan outsourcing dalam perhatian pengusaha
Bob juga menyoroti pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan outsourcing, atau alih daya. Ia berpandangan pembatasan atas kedua skema hubungan kerja itu tidak serta-merta membuat pekerja menjadi karyawan tetap.
PKWT adalah perjanjian kerja yang memiliki batas waktu tertentu. Adapun alih daya merupakan skema ketika pekerjaan atau layanan tertentu dikelola melalui perusahaan penyedia jasa. Dalam bahan yang disampaikan APINDO, perusahaan alih daya disebut menjalankan fungsi pencarian, penempatan, hingga pelayanan kepada pekerja selama masa kontrak.
APINDO menilai PKWT dan outsourcing dapat menjadi pintu masuk pekerja ke sektor formal. Bob mengkhawatirkan pembatasan yang terlalu ketat akan membuat perusahaan mengurangi perekrutan dan mendorong lebih banyak pekerja masuk ke pekerjaan informal. Kekhawatiran ini menjadi bagian dari permintaan APINDO agar ketentuan RUU disusun secara berimbang.
Poin Penting
- RUU Ketenagakerjaan juga disebut RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
- APINDO mendukung penguatan perlindungan pekerja.
- Shinta Kamdani menyebut porsi pekerja informal telah mendekati 60%.
- Bob Azam mengatakan biaya perusahaan berpotensi naik hingga 30% jika sejumlah ketentuan diberlakukan.
- PKWT dan outsourcing menjadi dua skema yang disorot dalam catatan APINDO.
Arti keseimbangan dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
Bagi pekerja, pembahasan aturan ketenagakerjaan berhubungan dengan bentuk perlindungan dan pola hubungan kerja. Bagi perusahaan, aturan yang sama berkaitan dengan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usaha dan keputusan perekrutan. Karena itu, perhatian terhadap isi pengaturan menjadi relevan bagi pihak yang bekerja, mencari kerja, maupun menjalankan usaha.
APINDO menyatakan kekhawatiran apabila undang-undang salah langkah dan tidak mampu mengantisipasi tantangan ke depan. Bob juga mengaitkan target pertumbuhan 8% dengan kebutuhan dorongan kompetensi pekerja. Posisi yang disampaikan asosiasi tersebut menekankan perlunya pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang mempertimbangkan perlindungan pekerja serta kemampuan menciptakan lapangan kerja.
Pertanyaan Seputar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan
Apa nama lain RUU Ketenagakerjaan?
Dalam pembaruan yang disampaikan APINDO, RUU Ketenagakerjaan disebut diberi nama RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.
Kapan RUU ini direncanakan diketok?
Shinta Kamdani mengatakan rencananya RUU tersebut diketok pada rapat paripurna DPR pekan setelah konferensi pers 30 September 2026, sebelum reses.
Mengapa PKWT dan outsourcing dibahas?
APINDO menyoroti pengaturan kedua skema itu karena menilai keduanya dapat menjadi pintu masuk pekerja menuju sektor formal.
Apa yang diminta APINDO dalam pembahasan RUU?
APINDO meminta keseimbangan antara perlindungan pekerja dengan kemampuan perusahaan mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja. Catatan mengenai biaya perusahaan, pekerja informal, PKWT, dan outsourcing disampaikan dalam kerangka pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan tersebut.
