Sri Sultan Hamengku Buwono X duduk bersila di depan gerbang kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), untuk mendengarkan tuntutan demonstran. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu menjawab sejumlah persoalan yang disampaikan perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, mulai dari upah minimum hingga proyek Stadion Mandala Krida.
Massa mulai berkumpul di pintu selatan kompleks kantor gubernur sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk dan bendera, lalu bergantian berorasi. Setelah kurang lebih satu jam, Sultan keluar menemui peserta aksi. Seperti dilaporkan detikJogja, ia memilih berbicara langsung dengan perwakilan massa yang duduk di hadapannya, sementara peserta lain menyimak dari sekitar gerbang.
Pertemuan itu berlangsung di ruang terbuka, bukan melalui pertemuan tertutup. Sultan didampingi sejumlah pejabat, termasuk Kapolda DIY dan Pangdam. Identitas pejabat yang mendampinginya dilaporkan berbeda dalam pemberitaan yang tersedia, sehingga nama maupun pangkat mereka tidak dapat dipastikan dari laporan tersebut.
Tuntutan mencakup upah dan keamanan warga
Perwakilan demonstran mengangkat beberapa isu yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Di antaranya dugaan praktik premanisme yang, menurut massa, kerap dikaitkan dengan peserta aksi, upah minimum regional yang dinilai rendah, serta proyek Stadion Mandala Krida.
Mereka juga menyinggung keberadaan Jaga Warga dan menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan pengemudi ojek daring. Bahan pemberitaan tidak merinci usulan khusus untuk setiap isu itu. Namun, rangkaian tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa dialog tidak hanya menyasar satu kebijakan, melainkan sejumlah persoalan keamanan dan kesejahteraan yang disampaikan warga.
Untuk dua tuntutan awal yang dibahas, Sultan mengatakan pemerintah akan meninjau kembali aturan yang berlaku. Ia menjelaskan, ketentuan terkait dibuat untuk menjaga keamanan warga, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Terkait poin pertama dan kedua, akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” ujar Sultan, seperti dikutip detikJogja.
Pernyataan itu belum menjadi keputusan final atas tuntutan massa. Laporan mengenai pertemuan tersebut tidak memuat rincian perubahan aturan, tenggat evaluasi, ataupun kesepakatan yang dicapai untuk isu lainnya. Pemerintah daerah juga belum disebut menyampaikan tindak lanjut khusus mengenai upah, stadion, Jaga Warga, maupun aspirasi pengemudi ojek daring.
UGM mendata mahasiswa yang terdampak
Sehari setelah aksi, perhatian beralih pada kondisi mahasiswa. Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, menyatakan kampus terus memantau situasi dan berkoordinasi untuk menjaga keamanan lingkungan universitas. UGM juga mulai mendata mahasiswa yang mengikuti aksi maupun yang terdampak oleh peristiwa 10 November.
Dalam keterangan yang dimuat detikNews pada Rabu (11/11/2026), Ova menyebut kampus berupaya mendampingi mahasiswa yang dilaporkan diamankan aparat. Universitas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memeriksa kondisi dan keberadaan mereka. UGM tidak menyebut jumlah mahasiswa yang sedang didata dalam keterangan tersebut.
Kampus meminta sivitas akademika menyampaikan informasi mengenai mahasiswa yang belum dapat dihubungi melalui fakultas atau alamat ditmawa@ugm.ac.id. Informasi yang masuk, menurut Ova, akan dikoordinasikan dan diverifikasi. UGM juga mengingatkan sivitas agar mengikuti arahan resmi universitas dan tidak menyebarkan kabar yang belum terkonfirmasi.
Untuk mahasiswa yang ditangkap atau diamankan, UGM menyatakan akan mengupayakan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang. Jika ada mahasiswa terluka atau membutuhkan perawatan, kampus menyebut akan menyediakan pendampingan serta menanggung biaya pengobatan dan perawatan yang diperlukan. Ova juga menegaskan hak menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati, sementara tindakan pengamanan perlu memperhatikan legalitas dan hak asasi manusia.
Belum ada keterangan lebih jauh mengenai hasil pendataan mahasiswa maupun tindak lanjut pemerintah DIY atas seluruh tuntutan yang disampaikan di Kepatihan. UGM meminta informasi terkait mahasiswa terdampak disalurkan melalui kanal resmi kampus agar dapat diverifikasi dan ditangani.
