Survei Poltracking Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbeda di setiap bidang. Pendidikan memperoleh penilaian tertinggi, yakni 66,3 persen, sementara ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah, sebesar 36,8 persen.
Hasil survei yang dipaparkan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid pada Senin (19/10/2026) itu juga menunjukkan ketidakpuasan terhadap bidang ekonomi mencapai 57,8 persen. Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, jumlah responden yang tidak puas juga lebih besar daripada yang puas.
Pendidikan tertinggi, ekonomi terendah
Dalam pengukuran terhadap tujuh bidang pemerintahan, pendidikan berada di posisi teratas dengan tingkat kepuasan 66,3 persen. Sebanyak 27,6 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang tersebut.
Pertahanan dan keamanan serta sosial budaya sama-sama mencatat kepuasan 63,7 persen. Meski nilai kepuasannya setara, ketidakpuasan terhadap kedua bidang itu berbeda: 25,5 persen untuk pertahanan dan keamanan, serta 22,4 persen untuk sosial budaya.
Bidang kesehatan menyusul dengan kepuasan 62,1 persen. Namun, 32,4 persen responden menyatakan tidak puas. Sementara itu, penilaian terhadap politik dan stabilitas nasional lebih berimbang: 53,6 persen menyatakan puas dan 32 persen tidak puas.
Angka kepuasan turun di dua bidang yang mendapat penilaian paling kritis. Hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh kepuasan 43,1 persen, sedangkan ketidakpuasannya mencapai 47,5 persen. Ekonomi berada di urutan terbawah, dengan selisih lebih lebar antara responden yang tidak puas dan yang puas.
Ketidakpuasan di bidang ekonomi dan hukum
Hanta mengatakan hasil tersebut memperlihatkan adanya bidang yang mendapat apresiasi sekaligus sektor yang masih menghadapi catatan publik. Pendidikan, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta kesehatan termasuk bidang dengan tingkat kepuasan di atas 60 persen.
Di sisi lain, ekonomi, hukum dan pemberantasan korupsi, serta politik dan stabilitas nasional menjadi area yang memerlukan perhatian berdasarkan hasil pengukuran tersebut. Pada bidang ekonomi, ketidakpuasan tercatat 57,8 persen, sementara kepuasan hanya 36,8 persen.
Temuan ini menggambarkan perbedaan penilaian warga terhadap kinerja pemerintah menurut bidangnya. Karena itu, angka kepuasan secara umum tidak serta-merta mewakili penilaian yang sama terhadap seluruh kebijakan atau layanan pemerintah.
“Publik merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Bidang Pendidikan (66,3%), Pertahanan dan Keamanan serta Sosial Budaya (63,7%), Kesehatan (62,1%), Politik dan Stabilitas Nasional (53,6%), Hukum dan Pemberantasan Korupsi (43,1%), serta Bidang Ekonomi adalah yang paling rendah tingkat kepuasannya (36,8%),” kata Hanta Yuda Rasyid.
Metode survei Poltracking
Survei nasional tersebut berlangsung pada 30 September hingga 7 Oktober 2026. Respondennya adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yakni berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Poltracking menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel 1.220 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka. Survei ini memiliki margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Rincian hasil menunjukkan tingkat kepuasan tidak selalu sejalan dengan ketidakpuasan di tiap bidang. Misalnya, pada politik dan stabilitas nasional, kepuasan berada di angka 53,6 persen dan ketidakpuasan 32 persen. Pada bidang hukum dan pemberantasan korupsi, sebaliknya, angka ketidakpuasan lebih tinggi daripada kepuasan.
Hasil tersebut menjadi salah satu potret penilaian publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode survei. Perkembangan penilaian berikutnya akan bergantung pada pengalaman masyarakat di berbagai sektor, terutama bidang yang dalam survei ini memperoleh tingkat kepuasan lebih rendah.
