Polda Jawa Tengah menyiapkan tiga pedoman untuk mengawal investasi dan kegiatan usaha di wilayahnya: menindak tegas kejahatan yang meresahkan, menangani kelompok rentan secara humanis, serta merespons cepat persoalan di kawasan industri. Kapolda Jateng Irjen Roy Hardi Siahaan menyampaikan hal itu dalam Forum Investasi Jawa Tengah detikJateng-Jogja Awards 2026 di KEK Industropolis Batang, Jumat (23/10/2026).
Menurut Roy, keamanan usaha bukan hanya soal penegakan hukum. Perlindungan pekerja dan warga di sekitar kawasan industri, serta kemudahan menyampaikan masalah, juga menjadi bagian dari upaya menjaga iklim investasi.
Tindak tegas pungutan liar dan kejahatan
Pedoman pertama yang ditekankan Polda Jateng ialah menindak tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Roy menyebut pungutan liar sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, karena dapat mengganggu aktivitas usaha sekaligus merugikan masyarakat.
“Pertama adalah saya melakukan upaya-upaya antara lain bagaimana menindak tegas segala macam tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Antara lain tadi sudah saya sampaikan tentang pungli,” kata Roy dalam forum tersebut.
Penindakan itu, menurut pemaparan Roy, menjadi bagian dari pengawalan terhadap kemajuan investasi dan dunia usaha. Kehadiran aparat diharapkan memberi kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjaga warga dari praktik yang menimbulkan keresahan.
Forum yang digelar di kawasan ekonomi khusus Batang itu mempertemukan pemerintah, investor, dan pemangku kepentingan. Tema yang diangkat tahun ini adalah “Jawa Tengah Gerbang Investasi Indonesia: Sinergi Pemerintah, Investor, dan Kawasan Industri Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.
Perlindungan pekerja dan kelompok rentan
Pedoman kedua ialah pendekatan humanis, terutama saat polisi menangani persoalan yang melibatkan kelompok rentan. Roy menyebut pekerja, perempuan, dan anak sebagai pihak yang perlu mendapat perhatian dalam perkara terkait dunia ketenagakerjaan maupun kehidupan di sekitar kawasan industri.
Perhatian tersebut mencakup warga yang terdampak aktivitas usaha. Polda Jateng, kata Roy, akan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengawal penyampaian pendapat. Dengan begitu, persoalan antara warga dan pelaku usaha dapat ditangani tanpa mengabaikan hak pihak-pihak yang terlibat.
Roy menyebut penanganan perkara yang melibatkan kelompok rentan perlu dilakukan dengan cara yang sesuai. Ia mencontohkan perempuan dan anak di bawah umur yang mungkin ditemui dalam persoalan ketenagakerjaan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu bagian dari komitmen kepolisian dalam mengawal investasi.
Pengawalan, dalam konteks ini, tidak hanya ditujukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan. Aspirasi warga dan perlindungan mereka juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama ketika aktivitas industri bersinggungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Respons cepat lewat tim dan pos di daerah
Pedoman ketiga adalah mempercepat respons terhadap laporan atau masalah yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha. Untuk mendukung langkah itu, Polda Jateng berencana membentuk tim di tingkat Polres, termasuk di kawasan-kawasan industri.
Roy mencontohkan rencana penyiapan pos dan kanal pengaduan di lokasi investasi. Di Batang, kepolisian disebut telah memiliki pos-pos yang dapat menjadi bagian dari upaya merespons persoalan. Polda juga merencanakan patroli terpadu bersama TNI.
“Hal yang ketiga adalah bagaimana kita merespon cepat terhadap segala permasalahan khususnya teman-teman yang nanti kita akan bentuk atau di kawasan-kawasan industri nanti bagaimana kita merespon cepat terkait dengan permasalahan yang ada,” ujar Roy.
Ia menambahkan, tim di Polres, posko, dan kanal yang tersedia di kawasan industri akan digunakan untuk mempercepat penanganan persoalan. Patroli terpadu juga direncanakan menjadi langkah untuk menjaga situasi di wilayah investasi.
Investasi Jawa Tengah tumbuh pada 2025
Komitmen pengawalan itu disampaikan saat Jawa Tengah mencatat realisasi investasi Rp 88,50 triliun sepanjang 2025. Nilai tersebut naik 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menyerap sekitar 326 ribu tenaga kerja.
Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Jawa Tengah tercatat Rp 23,02 triliun dengan penyerapan 92 ribu tenaga kerja. Angka-angka tersebut menjadi latar penting bagi upaya pemerintah daerah dan aparat untuk menjaga agar kegiatan investasi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat.
Forum Investasi Jawa Tengah juga menghadirkan Wakil Ketua II Tim Pelaksana Dewan KEK Budi Santoso, yang mewakili Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Polda Jateng menempatkan tiga pedoman itu sebagai dukungan keamanan bagi kawasan usaha, sementara tantangan berikutnya ialah memastikan kanal respons dan perlindungan tersebut benar-benar dapat diakses oleh pekerja, warga, dan pelaku usaha.
