Permohonan dana hibah Rp25 miliar dari Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah untuk pembangunan wisata religi di Kabupaten Blitar dipastikan tidak akan dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2027. Pemprov menyatakan harus memilih usulan sesuai kemampuan kas daerah dan manfaatnya bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono membenarkan yayasan yang dipimpin Muhammad Iqdam Kholid, atau Gus Iqdam, mengajukan proposal. Ia tidak menyebutkan nilai yang diminta. CNN Indonesia melaporkan permohonan itu ditujukan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat.
“Memang ada proposal, semua kalangan berhak mengajukan bantuan,” kata Adhy, Senin (9/11/2026). Namun, ia memastikan usulan untuk tahun anggaran 2027 tidak disetujui.
Pemprov menyebut kas daerah terbatas
Adhy menjelaskan, Pemprov Jatim menyeleksi permohonan hibah dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Menurut dia, kondisi kas daerah yang semakin terbatas membuat pemerintah perlu mengarahkan bantuan secara selektif dan strategis.
“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” ujar Adhy, merujuk pada nama yayasan tersebut.
Penolakan itu berlaku untuk pengajuan kepada pemerintah provinsi. Karena itu, nilainya perlu dibedakan dari usulan yang diajukan melalui Pemerintah Kabupaten Blitar. Keduanya merupakan permohonan kepada pemerintah dengan tingkat dan proses anggaran yang berbeda.
Nominal Rp25 miliar yang beredar merupakan nilai permohonan kepada Pemprov Jatim, bukan dana yang telah disetujui atau dicairkan. Adhy mengonfirmasi keberadaan proposal, tetapi tidak merinci angka yang diajukan. Nilai tersebut diberitakan CNN Indonesia.
Usulan ke Pemkab Blitar juga berubah
Secara terpisah, Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah menyebut yayasan itu bersama pihaknya mengajukan hibah Rp4,7 miliar kepada Pemkab Blitar untuk APBD 2027. Usulan tersebut dibahas Badan Anggaran DPRD Kabupaten Blitar dan, menurut Beky, dipangkas menjadi Rp2,3 miliar.
Beky mengatakan pemangkasan dilakukan dalam rapat Banggar. Ia menyampaikan angka itu kepada wartawan dengan catatan bahwa nominal hasil pembahasan yang ia ingat adalah Rp2,3 miliar. Alasan yang disampaikan ialah menjaga asas keadilan bagi pondok pesantren lain.
Nilai Rp2,3 miliar itu tidak sama dengan permohonan Rp25 miliar kepada provinsi. Perbedaan tersebut penting karena kabar mengenai hibah dapat merujuk pada dua pengajuan yang berlainan. Dalam pemberitaan CNN Indonesia, Rp4,7 miliar adalah usulan ke pemerintah kabupaten sebelum dipangkas, sedangkan Rp25 miliar merupakan permohonan kepada Pemprov Jatim.
Perkembangan berikutnya diberitakan Kompas.com: alokasi hibah untuk wisata religi di lingkungan pesantren Gus Iqdam dicoret oleh Pemkab Blitar. Memo.co.id juga melaporkan hibah Rp2,3 miliar dihapus. Laporan tersebut menggambarkan perubahan setelah pembahasan di tingkat kabupaten, sementara keterangan awal Beky menyebut nilai usulan telah dikurangi.
Pembahasan anggaran berlanjut
Perkara ini berkaitan dengan penyusunan APBD 2027, sehingga status permohonan perlu dibaca sesuai tahapan dan pemerintah yang membahasnya. Untuk pengajuan ke provinsi, keputusan yang disampaikan Adhy sudah tegas: tidak ada alokasi bagi Sabilu Taubah pada tahun anggaran tersebut.
Di Kabupaten Blitar, pembahasan anggaran juga melibatkan DPRD. Ringkasan pemberitaan Nusa Daily menyebut DPRD setempat mulai membahas rancangan APBD 2027, sedangkan Memo.co.id menyoroti pertimbangan prioritas kepentingan masyarakat dalam pembahasan hibah.
Belum ada keterangan dalam laporan tersebut mengenai nilai akhir anggaran kabupaten setelah alokasi hibah disebut dicoret. Dengan demikian, pengajuan ke Pemkab Blitar dan keputusan Pemprov Jatim tetap perlu dipisahkan: yang pertama berkembang dalam pembahasan APBD daerah, sedangkan yang kedua telah dinyatakan ditolak.
