Junaedi Saibih meminta pengadilan memulihkan nama baiknya dan membayar ganti rugi setelah ia divonis bebas dalam perkara dugaan perintangan penyidikan. Advokat itu mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nilai tuntutan yang disebut mencapai Rp 100,2 miliar.
Permohonan tersebut tidak hanya menyangkut uang. Junaedi juga meminta agar pemberitaan tentang perkara yang menjeratnya dihapus atau tidak lagi muncul melalui mesin pencari. Menurut dia, putusan bebas perlu diikuti langkah nyata untuk memperbaiki dampak yang masih ia rasakan.
DetikNews dan CNN Indonesia melaporkan permohonan itu diajukan pada Senin, 9 November 2026. Junaedi menyebut putusan pengadilan telah memuat pemulihan nama baik, tetapi ia menginginkan tindak lanjut yang dapat dirasakan langsung.
Permintaan penghapusan berita menjadi bagian gugatan
Junaedi meminta Kejaksaan Agung menindaklanjuti penghapusan informasi mengenai dirinya yang dinilai tidak lagi relevan setelah putusan bebas. Ia menyatakan telah menyiapkan daftar berita yang ingin dimintakan penanganan kepada pihak kejaksaan.
Permintaan itu dikaitkan dengan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang ia rujuk dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022. Bentuk tindak lanjut yang diminta mencakup penghapusan konten atau pembatasan agar tautan terkait tidak tampil dalam hasil pencarian.
Dalam laporan CNN Indonesia, Junaedi juga menyebut penghapusan sebagai salah satu opsi penanganan. Ia meminta Jamdatun, yang berada di lingkungan Kejaksaan Agung, mengambil langkah atas pemberitaan yang telah masuk dalam daftar tersebut. Gugatan itu diarahkan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Termohon I, serta Menteri Keuangan sebagai Termohon II.
Permintaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan setelah proses pidana berakhir dengan putusan bebas. Junaedi berpendapat bahwa keberadaan pemberitaan yang masih dapat ditemukan membuat pemulihan secara tertulis saja belum cukup. Pengadilan kini diminta menilai permohonan itu.
Rincian tuntutan materiil dan imateriil
Nilai ganti rugi materiil yang diajukan Junaedi sebesar Rp 288.445.872, atau sekitar Rp 288,4 juta. Ia menghitungnya dari penghasilan yang menurutnya seharusnya diterima selama berada dalam tahanan, sekitar 11 bulan. Perhitungan tersebut menggunakan pendapatan bulanan yang biasa ia peroleh dari Universitas Indonesia.
Komponen lain dalam tuntutan adalah ganti rugi imateriil sebesar Rp 100 miliar. Dengan dua komponen itu, total angka yang beredar dalam pemberitaan berada di kisaran Rp 100,2 miliar. Angka utama tuntutan berasal dari kerugian imateriil, sedangkan kerugian materiil diajukan secara terpisah.
Junaedi menyerahkan penilaian atas besaran ganti rugi kepada pengadilan. Sidang perdana praperadilan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 November, di PN Jakarta Pusat, menurut laporan DetikNews.
Kasasi jaksa atas putusan bebas ditolak MA
Langkah praperadilan itu menyusul penolakan Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan jaksa atas vonis bebas Junaedi. DetikNews menyebut kasasi tersebut berkaitan dengan perkara perintangan penyidikan dalam tiga perkara korupsi. CNN Indonesia juga mengaitkan proses hukum Junaedi dengan perkara dugaan suap terkait minyak goreng atau CPO, selain dakwaan perintangan penyidikan.
Junaedi sebelumnya diproses bersama Adhiya Muzakki dan Tian Bahtiar. Adhiya disebut sebagai buzzer, sedangkan Tian merupakan Direktur JakTV. Ketiganya dibebaskan setelah dakwaan jaksa dinilai tidak terbukti. Putusan kasasi untuk ketiga terdakwa diperiksa majelis yang dipimpin Jupriyadi, dengan Arizon Mega Jaya dan Ainal Mardhiah sebagai anggota, sebagaimana dilaporkan DetikNews.
Dengan kasasi jaksa ditolak, putusan bebas tersebut tidak berubah. Namun, permintaan Junaedi mengenai ganti rugi dan penanganan pemberitaan masih harus diperiksa melalui praperadilan. Sidang yang dijadwalkan pada 24 November akan menjadi tahap berikutnya dalam permohonannya.
