Personel Polri yang mengawal demonstrasi di berbagai daerah akan dibekali kamera tubuh atau bodycam. Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebut penggunaan perangkat itu sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dalam pengamanan aksi, ketika sejumlah organisasi mahasiswa menggelar demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Kebijakan tersebut menempatkan dokumentasi sebagai salah satu bagian dari pengawasan terhadap tindakan aparat di lapangan. Namun, Suyudi belum menyampaikan kapan perangkat itu mulai digunakan secara luas ataupun rincian teknis penerapannya. CNN Indonesia melaporkan, ia mendorong penguatan kamera yang dikenakan personel saat menjalankan tugas pengamanan.
Bodycam dikaitkan dengan akuntabilitas aparat
Dalam keterangan tertulis pada Rabu, Suyudi mengatakan seluruh jajaran yang bertugas mengawal unjuk rasa akan dibekali kamera perekam pada tubuh. Ia juga meminta anggota mengutamakan pendekatan humanis dan mengelola massa melalui dialog, agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan aman.
Penggunaan kamera tubuh dapat membantu merekam jalannya tugas kepolisian, sesuai tujuan akuntabilitas yang disampaikan Kapolri. Akan tetapi, pernyataan yang dikutip CNN Indonesia belum merinci aturan tentang penyimpanan rekaman, pihak yang dapat mengaksesnya, maupun mekanisme evaluasi jika terjadi sengketa atas tindakan di lapangan.
Suyudi juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta warga ikut menciptakan lingkungan yang kondusif. Pesan itu disampaikan bersamaan dengan persiapan pengamanan aksi di sejumlah wilayah.
Aksi mahasiswa berlangsung di Bundaran HI
Di Jakarta, Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi di Bundaran HI bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Aliansi tersebut terdiri atas sejumlah organisasi mahasiswa, termasuk BEM Universitas Indonesia, KM ITB, SEMA UGM, BEM Universitas Diponegoro, EM Universitas Brawijaya, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.
Perwakilan Komite SADAR, Namoradiarta Siahaan, menyebut unjuk rasa itu merupakan kelanjutan dari aksi pada 20 Oktober. Dalam maklumatnya, aliansi menyampaikan bahwa mereka ingin menuntut tanggung jawab negara dan mendorong agar suara masyarakat ikut menentukan arah kebijakan, termasuk penggunaan anggaran dan perlindungan ruang hidup.
Lima tuntutan mereka mencakup penetapan status bencana nasional terkait kebakaran hutan, penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan. Mahasiswa juga meminta anggaran negara lebih diarahkan pada kepentingan publik dan menyoroti biaya pendidikan serta pemerataan layanan dasar.
Tuntutan lainnya menyasar penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kebebasan menyampaikan pendapat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta penghentian militerisasi di ruang sipil. Suyudi meminta massa tidak melakukan tindakan anarkis, sementara kepolisian, menurut dia, menyiapkan pengamanan di seluruh Indonesia dengan pendekatan humanis, preventif, dan preemtif.
Kapolri janjikan pembenahan internal
Komitmen pengamanan demonstrasi itu sejalan dengan pernyataan Suyudi saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR pada 1 Oktober. Kala itu, ia menegaskan bahwa aksi damai harus dilindungi, sedangkan tindakan kekerasan ditangani berdasarkan perilaku dan bukti. Ia juga mengatakan penggunaan kekuatan oleh polisi harus sah, diperlukan, proporsional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
DPR menerima pencalonan Suyudi yang diajukan Presiden Prabowo Subianto. Ia kemudian dilantik pada hari yang sama untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Presiden. Pernyataan soal bodycam datang setelah pergantian kepemimpinan tersebut.
Suyudi menyatakan pembenahan Polri akan berjalan melalui penguatan pengawasan, sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, dan peningkatan transparansi. Ia mengakui institusi itu masih memiliki kekurangan dan mengatakan Polri akan mendengarkan masukan masyarakat.
Di Bundaran HI, Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat menjaga fasilitas umum serta menghormati warga yang bekerja, bersekolah, atau menggunakan ruang publik untuk kegiatan lain. Belum ada jadwal terperinci mengenai penerapan bodycam yang diumumkan Kapolri; untuk saat ini, Polri menyatakan pengamanan aksi tetap mengedepankan pendekatan dialogis dan pelayanan humanis.
