Wajib pajak yang terlambat melaporkan atau membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) berpeluang memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen. Fasilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini berlaku dengan jadwal bertahap, tetapi tidak menghapus pokok pajak yang masih harus dibayar.
Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026, yang ditetapkan pada 8 Oktober 2026. Kebijakan itu merujuk pada PMK Nomor 71 Tahun 2026. Seperti dilaporkan detikFinance, ruang lingkupnya mencakup sejumlah sanksi administrasi, mulai dari keterlambatan SPT hingga sanksi dalam surat ketetapan dan tagihan pajak.
Fasilitas ini bukan pengampunan pajak. Kompas.com juga mengingatkan bahwa wajib pajak tetap harus melunasi kewajiban pokoknya. Yang dapat dikurangi atau dihapus hanya sanksi administratif tertentu, dan tidak semua kondisi mendapat perlakuan yang sama.
Semakin cepat SPT disampaikan, semakin besar pengurangannya
Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sampai Tahun Pajak 2025 dan SPT Masa sampai Masa Pajak September 2026, besaran pengurangan sanksi mengikuti waktu penyampaian. Wajib pajak yang menyampaikan SPT pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 bisa memperoleh pengurangan 100 persen.
Jika SPT disampaikan pada 1 Januari sampai 31 Maret 2027, pengurangannya menjadi 50 persen. Untuk penyampaian pada 1 April hingga 30 Juni 2027, pengurangan yang diberikan sebesar 25 persen. Ketentuan bertahap ini berlaku bagi sanksi keterlambatan penyampaian SPT dengan status kurang bayar.
Jadwal serupa berlaku bagi sanksi atas pembetulan SPT secara sukarela yang berstatus kurang bayar. Artinya, wajib pajak yang menemukan kekeliruan dalam laporan sebelumnya dapat mengajukan pembetulan, dengan besaran keringanan bergantung pada kapan pembetulan dilakukan.
Sanksi karena terlambat membayar atau menyetor pajak terutang dalam SPT untuk periode yang sama juga masuk dalam kelompok yang memperoleh pengurangan bertahap. Waktu penyampaian SPT menjadi salah satu penentu besaran fasilitas. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan periode pajak dan tenggat yang berlaku, bukan hanya menghitung jumlah denda.
Surat ketetapan dan tagihan pajak punya tenggat berbeda
Fasilitas juga mencakup sanksi dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk surat hasil pemeriksaan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027, pokok pajak terkait harus dibayar paling lambat 30 Juni 2027. Cakupan ini termasuk denda administratif PBB.
Surat yang terbit sebelum 8 Oktober 2026 memiliki ketentuan tersendiri. Pengurangan sanksi dapat dipertimbangkan jika pokok atau utang pajak, dan/atau sebagian sanksi terkait, dibayar paling lambat 30 Juni 2027. Adapun sanksi dalam STP atau STP PBB yang diterbitkan selama masa fasilitas juga dikaitkan dengan pembayaran pokok atau utang pajak dan/atau sebagian sanksi sebelum batas waktu tersebut.
Perbedaan tanggal penerbitan surat dan pelunasan ini membuat wajib pajak perlu memeriksa dokumen yang diterimanya. Tidak cukup hanya memastikan bahwa surat berkaitan dengan pajak atau PBB; jenis surat dan kapan surat itu diterbitkan ikut menentukan persyaratan fasilitas.
Permohonan tidak otomatis menghapus denda
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor menegaskan bahwa keringanan tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Besaran pengurangan atau penghapusan kemudian bergantung pada kategori sanksi, tanggal pengajuan atau penerbitan surat, serta pemenuhan pembayaran yang disyaratkan.
Menurut penjelasan Neil yang dikutip detikFinance, fasilitas dapat mencakup sanksi terkait SPT, keterlambatan pembayaran, faktur pajak, SKP hasil pemeriksaan, dan denda PBB. Namun, kelayakan untuk setiap kasus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Wajib pajak sebaiknya memastikan jenis sanksi dan suratnya sebelum mengajukan permohonan kepada DJP.
Ada pula ketentuan khusus bagi sanksi dalam SKP hasil pemeriksaan atas harta yang belum atau kurang diungkapkan oleh peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Untuk kategori ini, SKP harus diterbitkan pada 8 Oktober 2026 hingga 31 Desember 2027, sementara pokok pajaknya mesti dibayar paling lambat 31 Desember 2027.
Keterkaitan dengan PPS itu terbatas pada sanksi tertentu. KEP-239/PJ/2026 bukan program pengungkapan maupun pengampunan baru, dan pokok pajak tetap harus dilunasi. Bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas, langkah awalnya adalah mencocokkan kewajiban, periode pajak, dan dokumen dengan ketentuan DJP sebelum melewati tenggat.
