Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kemungkinan penjatuhan pidana dalam perkara korporasi kepada badan usaha, penanggung jawabnya, atau keduanya sekaligus. Putusan itu mengubah cara membaca kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi “dan/atau”.
MK mengabulkan seluruh permohonan pengujian pasal tersebut. Perkara dengan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 diputus dalam sidang pleno di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membacakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar perubahan pemaknaan itu.
Kata “dan” dinilai mewajibkan dua subjek sekaligus
Dalam rumusan sebelumnya, Pasal 326 ayat (1) menyebut pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan kepada korporasi dan penanggung jawab korporasi. MK menilai penggunaan kata “dan” membuat ketentuan itu berwatak kumulatif: keduanya seolah harus dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan.
Masalahnya, aturan pidana lain telah mengatur pilihan penerapan yang lebih luas. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memungkinkan pertanggungjawaban korporasi diterapkan secara kumulatif ataupun alternatif. Menurut MK, perbedaan rumusan antara kedua undang-undang itu dapat membuat penerapan hukum tidak selaras.
Daniel menjelaskan alasan penggunaan rumusan baru dalam pertimbangan putusan. “Dengan konstruksi norma yang bersifat kumulatif dan alternatif demikian dengan menggunakan frasa ‘dan/atau’ lebih dapat menjangkau dan memungkinkan penentuan subjek hukum yang dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi,” ujarnya.
Penentuan subjek bergantung pada dasar pertanggungjawaban
Makna “dan/atau” memberi ruang bagi penegak hukum dan pengadilan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan dasar pertanggungjawaban masing-masing. Dengan demikian, korporasi dapat menjadi satu-satunya subjek yang dikenai pertanggungjawaban. Pilihan lain, tanggung jawab dapat diarahkan kepada penanggung jawab korporasi saja, atau diberikan kepada keduanya.
Perubahan ini bukan berarti setiap perkara otomatis berujung pada pemidanaan badan usaha maupun pengurusnya secara bersamaan. Putusan MK mengubah pilihan yang tersedia dalam norma, bukan menetapkan bahwa semua pihak yang terkait dengan sebuah korporasi pasti bersalah. Penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tetap harus mengacu pada dasar yang berlaku bagi masing-masing pihak.
Pembedaan tersebut penting karena korporasi dan orang yang bertanggung jawab atasnya merupakan subjek hukum yang berbeda. Jika kata “dan” dipertahankan dengan tafsir kumulatif, rumusan itu dapat dibaca seolah proses pertanggungjawaban hanya dapat berjalan apabila kedua subjek dijangkau sekaligus. Dengan “dan/atau”, pilihan dalam penerapan hukum tidak lagi dibatasi pada satu pola tersebut.
MK menyoroti risiko ketidakpastian hukum
Menurut Mahkamah, ketidaksamaan antara Pasal 326 ayat (1) KUHAP dan Pasal 49 UU Penyesuaian Pidana berpotensi menimbulkan inkonsistensi serta disharmonisasi. Kedua ketentuan menyangkut subjek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi, tetapi penggunaan kata yang berbeda dapat mengarahkan pembacaan yang tidak sama.
MK menilai keadaan itu dapat berujung pada ketidakpastian hukum. Karena itu, pemaknaan “dan/atau” dimaksudkan agar pasal dalam KUHAP sejalan dengan kemungkinan pertanggungjawaban kumulatif maupun alternatif yang telah tercantum dalam undang-undang penyesuaian pidana.
Bagi pembaca, inti putusan ini terletak pada fleksibilitas penentuan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bukan pada perubahan mengenai siapa yang terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara tertentu. Pengujian yang dikabulkan MK berfokus pada frasa dalam satu pasal dan dampak rumusan tersebut terhadap kepastian hukum.
Dengan putusan itu, Pasal 326 ayat (1) harus dibaca menggunakan frasa “dan/atau” sesuai pemaknaan MK. Penerapan dalam perkara berikutnya akan bergantung pada dasar pertanggungjawaban yang dikenakan kepada korporasi dan/atau penanggung jawabnya.
