Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memeriksa kelengkapan laporan terhadap Wakil Ketua MK Saldi Isra dan hakim konstitusi Arsul Sani, Selasa (6/10/2026). Aduan itu diajukan Muhammad Rullyandi, ahli yang dihadirkan relawan Militan Gibran 08 Nusantara dalam sidang gugatan terkait syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna mengatakan, pemeriksaan awal akan memastikan laporan memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi. Hasil pemeriksaan itu menjadi dasar bagi majelis untuk menentukan langkah berikutnya.
“Akan kami periksa dengan terlebih dahulu memastikan pemenuhan kelengkapan persyaratannya,” kata Palguna saat dihubungi, Minggu (4/10/2026). Ia menyebut pemeriksaan administrasi dijadwalkan berlangsung pada Selasa.
Dengan demikian, pemeriksaan yang akan dilakukan MKMK belum membahas substansi dugaan pelanggaran etik. Tahap awal ini berfokus pada syarat formil laporan yang disampaikan Rullyandi.
Aduan bermula dari sidang perkara syarat pencalonan Gibran
Laporan tersebut berkaitan dengan sidang di Gedung MK pada Kamis (1/10/2026) malam. Dalam perkara yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024 itu, Rullyandi hadir sebagai ahli dari pihak terkait, yakni relawan Militan 08 Gibran Nusantara.
Majelis hakim tidak mengizinkan Rullyandi menyampaikan keterangan secara lisan. Hakim menyatakan keterangan tertulisnya tetap diterima, lalu meminta Rullyandi meninggalkan ruang sidang.
Sebelum sidang, Rullyandi menyampaikan kritik dalam sebuah acara televisi nasional. Menurut keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ia menyebut sidang MK dan Ketua MK Suhartoyo ilegal. Arsul Sani kemudian meminta Rullyandi menjelaskan pernyataan tersebut karena penilaian mengenai ilegalitas sidang itu tidak tercantum dalam keterangan tertulis yang diajukan.
“Kalau persidangan perkara ini ilegal, untuk apa juga Anda menjadi ahli dalam perkara ini? Wong persidangannya ilegal menurut Anda,” kata Arsul dalam sidang.
Perwakilan pihak terkait sempat meminta agar Rullyandi tetap diberi kesempatan menyampaikan keterangan. Setelah bermusyawarah, majelis memutuskan hanya menerima keterangan tertulisnya. Saldi Isra menyampaikan keputusan itu sekaligus meminta Rullyandi tidak menyampaikan hal lain dan meninggalkan ruang sidang.
Rullyandi menilai ada dugaan pelanggaran etik
Sehari setelah persidangan, Jumat (2/10/2026), Rullyandi mendatangi MKMK di Jakarta Pusat untuk menyampaikan laporan. Ia menyatakan aduannya telah diterima sekretariat MKMK pada pukul 14.50 WIB dan menilai tindakan Saldi diduga bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman.
Menurut Rullyandi, salah satu prinsip yang ia persoalkan adalah hak agar semua pihak didengar dalam persidangan. Ia juga mengadukan Arsul Sani. Rullyandi menilai pertanyaan Arsul terkait pernyataannya di luar sidang telah mencampuri kebebasan akademiknya untuk menyampaikan kritik.
“Pernyataan saya di luar persidangan, yaitu di ruang publik, harus dipaksa di dalam persidangan, diintervensi kebebasan kemerdekaan saya untuk mengkritik,” ujar Rullyandi.
Penilaian tersebut merupakan alasan yang disampaikan pelapor dalam aduannya. MKMK belum menyatakan apakah tindakan para hakim melanggar kode etik atau tidak. Keputusan mengenai tindak lanjut baru akan dipertimbangkan setelah pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan laporan.
MKMK tentukan tindak lanjut setelah pemeriksaan administrasi
Palguna mengatakan MKMK baru dapat membagikan informasi mengenai pemeriksaan awal pada tahap ini. Setelah berkas diperiksa, majelis akan menentukan langkah terhadap laporan tersebut sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
Proses ini berlangsung ketika MK menangani perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Keputusan MK dalam sidang terkait ahli dan keberatan yang muncul kemudian menjadi pokok aduan Rullyandi kepada majelis kehormatan.
Pemeriksaan administrasi pada Selasa akan menjadi penentu apakah laporan dapat diproses lebih lanjut. Publikasi hasil tahap awal itu penting untuk melihat bagaimana MKMK menilai kelengkapan aduan, sebelum ada kesimpulan apa pun mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan.
