Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pembentuk undang-undang merevisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer paling lambat dua tahun sejak putusan dibacakan. Revisi itu harus memperjelas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI.
Perintah tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan di Gedung MK pada Kamis, 15 Oktober 2026. Dalam perkara uji materiil itu, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon.
Mahkamah menilai pembenahan tidak cukup dilakukan dengan mengubah pemaknaan frasa “tindak pidana” dalam Pasal 9 angka 1. Sejumlah aturan lain yang berhubungan dengan kewenangan mengadili dan penyelenggaraan peradilan militer juga perlu ditata.
MK minta batas yurisdiksi diperjelas
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan, revisi harus memuat definisi yang tegas mengenai tindak pidana militer dan tindak pidana umum. Undang-undang juga perlu mengatur yurisdiksi masing-masing lingkungan peradilan ketika prajurit TNI melakukan tindak pidana.
“Harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI,” kata Enny.
Bagi MK, ketidakjelasan batas kewenangan dapat memengaruhi penentuan forum yang menangani suatu perkara. Karena itu, perubahan undang-undang juga perlu menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan pendapat apabila muncul pertanyaan apakah sebuah perkara harus dibawa ke peradilan militer atau peradilan umum.
Ketua MK Suhartoyo menyatakan, UU Peradilan Militer akan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diubah dalam tenggat yang ditetapkan. Ketentuan tersebut membuat pekerjaan pembentuk undang-undang bukan sekadar merapikan satu pasal, melainkan menata aturan yang saling terkait.
Perkara pidana umum jadi sorotan
Permohonan diajukan oleh dua warga negara, Lenny Damanik dan Eva Melina Br. Pasaribu. Mereka mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, terutama kaitannya dengan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127.
Para pemohon menyoroti kemungkinan prajurit aktif yang melakukan tindak pidana umum diperiksa melalui peradilan militer. Menurut mereka, kewenangan yang bertumpu pada status pelaku, bukan jenis tindak pidananya, berpotensi menimbulkan impunitas dan tidak sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Kuasa hukum pemohon, Ibnu Syamsu Hidayat, menilai frasa dalam Pasal 9 angka 1 dapat ditafsirkan luas. Tafsir tersebut, menurut dia, berisiko membuat pengadilan militer berwenang mengadili berbagai perkara di luar tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin, termasuk korupsi, narkotika, kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan anak.
Dalam konteks hukum yang berlaku, perbedaan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum menjadi pokok penting. Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi Kontras, Hans Giovanny Yosua, menyebut tindak pidana militer antara lain desersi dan insubordinasi, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Adapun tindak pidana umum, menurutnya, semestinya diperiksa di lingkungan peradilan umum.
Revisi terkait agenda reformasi peradilan
Hans menilai putusan MK dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi peradilan militer yang telah dimandatkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan menyeluruh atas UU Peradilan Militer belum terlaksana sejak undang-undang tentang TNI tersebut berlaku.
Agenda pembenahan tidak berhenti pada pembagian yurisdiksi. Mahkamah turut menyinggung penyatuan administrasi peradilan militer di bawah Mahkamah Agung, pengaturan pengadilan militer pertempuran, serta penyesuaian hukum acara. Sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 127, juga masuk dalam persoalan yang diajukan pemohon.
Hans menilai belum terwujudnya sistem satu atap secara penuh menjadi salah satu persoalan yang perlu dibenahi agar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berjalan independen. Ia menyebut putusan ini memperkuat mandat reformasi sekaligus memberi kewajiban kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah aturan yang berlaku.
Tenggat dua tahun memberi ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun perubahan secara menyeluruh, tetapi sekaligus menetapkan batas waktu yang jelas. Kejelasan aturan nantinya akan menentukan forum hukum bagi perkara yang melibatkan prajurit TNI dan menjadi ujian bagi pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum.
